Minggu, 25 September 22

Jampidsus Gondol Gelar Guru Besar, KP2KKN Anggap Tak Pantas

Jampidsus Gondol Gelar Guru Besar, KP2KKN Anggap Tak Pantas

Semarang, Obsessionnews – Gelar Guru Besar alias profesor yang diterima Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI Widyo Pramono, mendapat reaksi penolakan dari sekelompok masyarakat. Salah satunya Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah (Jateng) menyatakan sikap bahwa Widyo Pramono tidak pantas menyandang status tertinggi di dunia pendidikan tersebut.

Dalam rilis yang diterima obsessionnews.com, KP2KKN Jateng menilai Widyo Pramono tidak memiliki prestasi luar biasa yang menjadi syarat pemberian gelar. Sebagaimana disebutkan dalam Dalam pasal 2 Permendikbud Nomor 40 tahun 2012 tentang Pengangkatan profesor/guru besar tidak tetap pada perguruan tinggi.

“KP2KKN menilai Widyo belumlah masuk dalam kategori orang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa. Sekarang coba kita lihat bersama, apa prestasi luar biasa yang dilakukan Widyo,” ujar Divisi Monitoring Kinerja Aparat Penegak Hukum KP2KKN Jateng, Eko Haryanto, Sabtu (3/10/2015).

Eko mengaku KP2KKN pernah memantau kinerja Widyo karena pernah menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah. Selama menjabat Kejati, kinerja Widyo tidaklah cemerlang. Widyo terkesan membiarkan kasus besar, antara lain, kasus dana APBD 2004 di Ruang Mawar senilai Rp 796 Juta yang melibatkan Bupati Batang saat itu Bambang Bintoro, kasus korupsi dana bantuan olah raga tahun 2003/2004 dan lainnya.

“Memang menyelesaikan beberapa kasus korupsi tertentu. Tapi, dia juga masih membiarkan kasus-kasus besar tidak tersesaikan hingga akhirnya dia sudah dipindah,” herannya.

Widyo Pramono
Widyo Pramono

Selain itu, jabatan ganda Widyo dianggap berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Pemberian gelar guru besar dapat menjadi praktik suap dan sogokan antara penegak hukum dengan kalangan perguruan tinggi Undip.

Terlebih ia melihat Undip terkesan mengobral gelar doctor honoris causa kepada orang-orang yang jejak rekamnya tidak cemerlang.

“Sekarang, naik lagi malah memberikan gelar guru besar. KP2KKN menduga Undip hanya mengejar persyaratan administrasi tanpa melihat substansi gelar guru besar,” keluhnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti), Muhammad Nasir mengaku heran dengan pihak yang menolak pemberian gelar guru besar ini. Padahal seluruh civitas akademika mengakui hal tersebut.

“Yang bilang tidak layak siapa? Silahkan di seleksi, kami dari tim sudah melakukan penelitian itu. Semua kami serahkan pada tim. Jadi semua tim yg melakukan seleksi itu. Karena mereka pakar dalam bidangnya,” ujarnya.

Ia mengaku sudah melakukan prosedur jelas bagi Widyo Pramono. Baginya, keputusan tim pemberi gelar gelah sesuai karena prestasi dari bersangkutan.

“Kalau dari tim sudah selesai dan dirasa sudah benar dan sesuai dengan prosedur, why not? Siapapun anak bangsa yang mempunyai hal seperti ini saya persilahkan,” tegas dia.

Nasir menilai prestasi Jampidsus luar biasa mengingat penelitian yang dibuat terkait kejahatan korporasi dapat menjadi referensi penyelesai masalah.

“Dari aspek akademik dia sudah publikasi, menulis buku dan upaya menjadi seorang guru besar tapi bukan guru besar tetap karena beliau menjabat sebagai jampidsus,” pungkasnya. (Yusuf IH)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.