Jumat, 3 Februari 23

JAM Pidum Setujui Enam Pengajuan Restorative Justice

JAM Pidum Setujui Enam Pengajuan Restorative Justice
* Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum). (Foto: Kejagung)

Obsessionnews.com – Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Dr. Fadil Zumhana diwakili oleh Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Agnes Triani menyetujui 6 permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (restorative justice).

Adapun 6 berkas perkara yang dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif, yakni tersangka Fikrar Hakiki dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian, Supadi dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang disangka melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Sub Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.

Baca juga: JAM Pidum dan Kejari Jakpus Limpahkan Berkas Perkara Edy Mulyadi ke PN Jakpus

Lalu Eliseus Boli Kedang alias Joni dari Kejaksaan Negeri Sikka yang disangka melanggar Pasal 44 Ayat (1) atau Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Alfons Kelasa Nedabang dari Kejaksaan Negeri Kota Kupang yang disangka melanggar Pasal 44 Ayat (1) atau Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Selanjutnya, Yoseph Jufriyanto Lendeng alias Jupri dari Kejaksaan Negeri Merauke yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan, dan Petrus Kinalo Ndiken dari Kejaksaan Negeri Merauke yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

Agnes mengatakan, alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan karena telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf.

“Tersangka belum pernah dihukum, tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana,
ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari lima tahun, Lalu tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya,” ujar Agnes dalam keterangan tertulisnya, Kamis (8/12/2022).

Baca juga: Ini Lima Berkas Perkara yang Disetujui JAM Pidum untuk Dihentikan Penuntutannya

Dia menjelaskan, proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi.

“Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar, pertimbangan sosiologis, masyarakat merespon positif,” ungkapnya.

Selanjutnya, JAM-Pidum memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum. (Poy)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.