Minggu, 26 Juni 22

Jalan Panjang Pemberlakuan Kurikulum 2013

Jalan Panjang Pemberlakuan Kurikulum 2013
A.Rapiudin
Jakarta– Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akhirnya bisa memberlakukan Kurikulum 2013 sesuai jadwal, yakni pada Juli 2013 mendatang. Kepastian ini diperoleh setelah Komisi X DPR menyetujui implementasi dan menyepakati meloloskan anggaran untuk kurikulum baru tersebut.

Dalam rapat kerja Komisi X DPR dengan Mendikbud Muhammad Nuh di Gedung DPR, Jakarta, Senin  (27/5) malam, dalam pandangan fraksi-fraksi, 6 fraksi langsung menyetujui pelaksanaan Kurikulum 2013. Sementatara itu, 3 fraksi menyatakan keberatan dengan sejumlah catatan, yakni F-PG, F-PDIP, dan F-PKS.

Dengan persetujuan Komisi X DPR  tersebut berarti jalan panjang yang ditempuh Kemendikbud untuk mengganti Kurikulum 2006 dengan Kurikulum 2013 berakhir manis. Sejak masuk ke Senayan pada 2012 lalu, serangkaian rapat digelar Komisi X DPR dengan Kemendikbud.
Beberapa kali rapat  digelar tak juga menghasilkan kata sepakat. Terutama pada poin soal anggaran dan kesiapan pendukung kurikulum, seperti guru, buku, dan sekolah.   Bahkan, beberapa kali Kemendikbud harus merevisi anggaran yang diajukan lantaran dipandang DPR terlalu besar.

Saat pertama kali mengajukan anggaran Kurikulum 2013 pada 2012 lalu, Kemendikbud mengajukan angka Rp 684 miliar. Angka ini bertambah lagi menjadi Rp 1,2 triliun. Dalam rapat lanjutan, Kemendikbud kembali mengubah besaran anggaran menjadi Rp 2,49 triliun.

Sikap berubah-ubah Kemendikbud dalam mengajukan anggaran sempat membuat kesal anggota Dewan. Mereka menyebut Mendikbud tidak konsisten.

“Untuk anggaran Kurikulum 2013 ini kami lihat pemerintah tidak konsisten karena sering berubah-ubah. Pertama kali mengajukan anggaran Rp 684 miliar. Kemudian berubah menjadi Rp 1,2 triliun, dan belakangan berubah lagi menjadi Rp 2,49 triliun,” ujar anggota Komisi X DPR Sunartoyo, beberapa waktu lalu.

Kemendikbud akhirnya merevisi kembali anggaran tersebut dan mengajukan angka Rp 1.153.240.976.000. Anggaran ini sempat disepakati Komisi X. Namun, setelah dilakukan evaluasi mendalam, anggaran itu kembali berubah ke angka Rp 829.427.325.000.

Perjuangan Kemendikbud untuk mendapatkan persetujuan DPR berakhir tadi malam. Kemdikbud akhirnya berkesempatan menjalankan Kurikulum 2013 sesuai rencana. Hal ini setelah DPR memberikan kata sepakat untuk meloloskan anggaran kurikulum baru.

“Setelah mendengarkan pandangan mini fraksi-fraksi, Komisi X DPR RI menyepakati soal implementasi serta anggaran Kurikulum 2013, dengan komposisi 6 fraksi setuju, dan 3 fraksi masih keberatan,” ujar Ketua Komisi X DPR Agus Hermanto.

Dalam pandangan F-PKS yang dibacakan Rohmani disebutkan, pemerintah sebagai pengusul kurikulum baru nampaknya belum siap. Melihat kekurangan pemerintah pada beberapa aspek, Fraksi PKS berkesimpulan bahwa kurikulum tersebut baru bisa diterapkan pada Juli 2014.

“Pemberlakuan kurikulum haruslah dipahami secara sederhana sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Namun, di sisi lain, rumusannya harus dicermati sebagai produk sosial,” ujarnya.

Menurutnya, sebagus apa pun rumusan kurikulum  tidak akan bermakna jika sulit diimplementasikan karena kurang matangnya perencanaan. Fraksi PKS memandang pemerintah hanya mengejar target kurikulum yang berorientasi pada hasil ujian belaka. Sementara para guru yang berinteraksi rutin dengan pelaksanaan kurikulum justru belum diberi pelatihan yang memadai.

Sementara itu, dalam pandangan Fraksi Partai Golkar yang disampaikan Popong Otje Djundjunan menyatakan, Kurikulum 2013 masih diselimuti kekurangan. Karena itu, boleh saja dijalankan, tapi dengan sejumlah.

Pertama, dokumen kurikulum harus lengkap, utuh, dan benar. Kedua, perangkat manajemen dari pusat hingga satuan pendidikan yang menggerakkan implementasi kurikulum wajib tertata.

Ketiga, keseluruhan unsur pendukung harus sudah disiapkan, termasuk biaya yang diperlukan, dengan persetujuan Komisi X. Keempat, sumber daya manusia yaitu pengelola Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK), harus menjadi perhatian utama.

Kelima, unsur pendukung khususnya ketersediaan buku yang sesuai dengan karakteristik Kurikulum 2013, harus ditanggung dan dikontol ketat oleh negara. Mulai dari manajemen penulisan, penerbitan, produksi, dan distribusi yang dikelola secara profesional.
Keenam, penerapan Kurikulum 2013 harus dipastikan tidak membebani atau menambah beban masyarakat, terutama peserta didik. Dan Ketujuh, membuat 15 Peraturan Menteri sebagai dasar hukum.

Fraksi PDIP juga memberi catatan. Dalam pandangan fraksi dibacakan  Asdi Narang, disebutkan kurikulum sebagai salah satu unsur sumber daya pendidikan memberikan kontribusi yang signifikan untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas peserta didik sesuai UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun, sebelum kurikulum baru diterapkan, Fraksi PDIP memberikan beberapa catatan.

Pertama, konten kurikulum baru harus memuat ajaran dan nilai kearifan lokal sebagai penyangga karakter dan kepribadian peserta didik. Namun, nilai itu diajarkan tanpa meninggalkan orientasi perkembangan global dan teknologi.
Kedua, kurikulum tersebut diharapkan mampu untuk mengobarkan kembali semangat nasionalisme dan patriotisme para peserta didik yang saat ini mulai memudar. Karakter bangsa Indonesia harus menonjol.

Ketiga, pada saat dilaksanakan, kurikulum tersebut dapat mengembangkan potensi peserta didik yang berbasis pada potensi dan kearifan lokal. Harapannya, lulusan yang dihasilkan mempunyai kepercayaan diri tinggi dan mampu bersaing dengan lulusan sekolah negara lain.

Keempat, perlu adanya pengawasan yang sungguh-sungguh oleh seluruh pihak terhadap implementasi Kurikulum 2013 di seluruh tingkat satuan pendidikan.

Setelah disetujui Komisi X DPR, kini menjadi tugas Kemendikbud untuk mengimplementasikan Kurikulum 2013 di sekolah-sekolah pada semua tingkatan. O

 

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.