Rabu, 22 September 21

Jaksa Purwodadi Seret Petani Terduga Korupsi

Jaksa Purwodadi Seret Petani Terduga Korupsi

Semarang, Obsessionnews – Sidang perdana kasus dugaan penyelewengan dana Bantuan Stimultan Perumahan Swadaya (BSPS) yang menyeret seorang petani, Sakimin, warga Desa Teguhan, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan, digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kota Semarang.

Sakimin didakwa bersama terdakwa lain, Andi Poedjo Soebroto yang mana adik Kepala Desa Teguhan (dalam berkas terpisah), karena menggunakan negara secara tidak sah sebesar Rp 500 juta lebih.

“(Terdakwa) melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara,” ujar Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwodadi, Askari.

Dalam dakwaan, Sakimin disebut telah melanggar Pasal 13 ayat 1 huruf a, b, c, d dan f dan Pasal 20 Peraturan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penarikan Dana Tabungan Dan Pembelian Bahan Bangunan Oleh Penerima Bantuan Stimultan Perumahan Swadaya.

Kasus bermula pada tahun 2013, pemerintah desa Teguhan mengajukan 275 unit rumah warga ke program BSPS Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera). Program tersebut bertujuan untuk memperbaiki rumah tidak layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan dana bantuan sebesar Rp. 7,5 juta per unit.

Namun, saat Kemenpera mengecek data lapangan, diketahui hanya 264 unit rumah yang membutuhkan bantuan. Jumlah total bantuan itu mencapai Rp. 1,98 miliar. Dana per unit itu dicairkan dalam dua gelombang masing-masing Rp. 3.750.000 berupa bahan bangunan.

Para penerima bantuan menunjuk terdakwa Andi Poedjo sebagai supplier bahan bangunan. Hingga kemudian tim Kemenpera mengecek lagi dan terdapat selisih dalam pembagian dana di lapangan sebanyak Rp. 500.520.000. Total dana lapangan adalah Rp. 1.499.479.394.

“Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 KUHP,” tandasnya. (Yusuf IH)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.