Minggu, 5 Desember 21

Kalau BG Jadi Wakapolri, Kasusnya Dihentikan

Kalau BG Jadi Wakapolri, Kasusnya Dihentikan

Jakarta, Obsessionnews – Setelah gagal dicalonkan sebagai Kapolri, nama Komjen Pol Budi Gunawan (BG) kini kembali banyak diperbincangkan di kalangan publik. Jenderal polisi bintang tiga ini disebut-sebut menjadi calon tunggal yang akan dipilih Dewan dan Kepangkatan Tinggi Kepolisian RI sebagai Wakapolri mendampingi Jenderal Badrodin Haiti yang jadi Kapolri.

Aroma BG akan diangkat menjadi Wakapolri semakin kuat, karena banyak dukungan dari Komisi III DPR RI. Alasannya sederhana, BG layak jadi Wakapolri ‎lantaran sudah pernah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) sebagai calon Kapolri di Komisi III. Bahkan, BG dalam sidang paripurna DPR sudah disetujui sebagai Kapolri.

Persoalannya, bagaimana dengan kasus korupsi yang selama ini diduga menjerat BG dengan kepemilikan rekening gendutnya. Meski sidang praperadilan telah menyatakan penetapan BG sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (BG) tidak sah. Namun, berkas perkara BG sudah dilimpahkan dari Kejaksaan Agung ke Bareskrim Polri.

Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan agar kasus yang menjerat BG untuk dilanjutkan. Terlebih Bareskrim Polri akan melakukan gelar perkara kasus BG dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti KPK, Jaksa Agung, PPATK dan juga ahli hukum.

‎”Komisi III akan mengawasi proses itu. KPK juga punya kewenangan untuk lakukan supervisi,” ujar Nasir kepada Obsessionnews, Senin (20/4/2015).

‎Gelar perkara itu dilakukan untuk mengatahui bagaimana proses dan mekanisme yang dipakai oleh KPK sebelum menetapkan BG sebagai tersangka. KPK sampai saat ini masih yakin masih jika BG melakukan tindak pidana korupsi.  Kepala Bareskrim Komjen Budi Waseso justru akan mempidanakan penyidik KPK bila nantinya dalam gelar perkara tersebut tidak ditemukan dua alat bukti.

Dengan begitu apakah layak, BG diangkat menjadi Wakapolri, ‎sementara proses hukum terhadap BG masih belum tuntas. Nasir mengaku yakin kemungkinan kasus ini akan dihentikan, bila Wanjakti memutuskan untuk mengangkat BG sebagai Wakapolri. Alasanya ini cukup kuat karena berkas perkara BG sudah dilimpahkan ke Polri.

“Yakin,” singkatnya.

Lalu sebenarnya apa kepentingan DPR ramai-ramai mendukung BG sebagai Kapolri. Apakah ada kepentingan lain dibalik itu semua. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini tidak mau berandai-andai dan bersepekulasi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Menurutnya, kepentingan DPR hanya satu ingin menjadi Polri kuat dan bersih.

“Tidak kepentingan apa-apa kecuali ingin agar Polri bisa mencapai dan merealisasikan, menghilangkan budaya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)  di internal Polisi‎,” terangnya.

Nasir mengatakan, sejauh ini mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri itu masih sangat layak untuk menjadi Wakapolri. Ia meminta kepada  Presiden Joko Widodo untuk tidak ragu dan ‎terpangruh oleh pihak-pihak yang tidak suka dengan BG. Sebab,  secara yuridis BG sudah melawati proses yang panjang sampai akhirnya ia dinyatakan tidak bersalah.

“‎Kalau Presiden ingin agar institusi Polri itu solid dan profesional maka BG orang  yang tepat untuk menjadi Wakapolri,” jelasnya.

Percepat Gelar Perkara
Di tempat terpisah, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Aditiya Mufti Ariffin meminta kepada Bareskrim Polri untuk mempercepat pelaksanaan gelar perkara terhadap BG. Gelar perkara yang seharusnya dilakukan Minggu lalu, terpaksa diudur karena pihak dari KPK tidak mau hadir.

“Harusnya dipercepat, biar ini tidak berlarut-laut,” ujar Adi‎tiya saat ditemui di DPR Senin (20/4/2015).

Sama halnya dengan yang lain, Aditiya juga sangat mendukung BG sebagai Wakapolri dengan pertimbangan yang tidak jauh beda dengan yang lain. Menurutnya, jabatan Wakapolri memang harus diisi oleh jenderal bintang tiga yang memiliki prestasi yang baik.

Untuk itu kata dia, sebelum Wanjakti memutuskan menunjuk BG sebagai Wakapolri. Ia berharap semua proses hukum BG sudah selesai hingga tuntas ke akar-akarnya. Sehingga lanjut dia, jika sudah jadi Wakapolri posisinya sudah kuat, dan tidak gampang digoyah.

“Kalau bisa sebelum Wanjakti menetapkan Wakapolri, itu sudah claer masalah hukumnya,” tandasnya.

Namun, Adit masih mau memberikan peluang kepada calon-calon lain untuk diangkat menjadi Wakapolri, tidak terpaku kepada BG. Selain BG juga masih ada beberapa nama lain yang pantas, seperti Budi Waseso atau Komjen Putut Eko Bayuseno. Lagi pula kata dia, DPR sifatnya hanya memberi saran dan dukungan tidak bisa memutuskan. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.