Selasa, 28 Januari 20

Jadi Sumber Korupsi, Bansos Dihapus: Ini Saran KPK

Jadi Sumber Korupsi, Bansos Dihapus: Ini Saran KPK

Jakarta – Pemerintah melalui Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengintruksikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menghapus dana Bantuan Sosial (Bansos). Penghapusan ini menyusul banyaknya dana Bansos yang tidak mengalir tepat sasaran dan cenderung diselewengkan.

‎Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto pun ikut bersuara menanggapi adanya rencana pemerintah tersebut. Ia sendiri sangat menyangkan jika dana Bansos selama ini banyak yang dikorupsi oleh kepala daerah maupun anggota DPRD. Karena itu, Bambang menyarankan kepada pemerintah agar penggunaan Bansos dibenahi sesuai dengan aturan yang ada.

“Rekomendasi yang pernah diajukan KPK soal Bansos yaitu agar sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Bambang melalui pesan singkatnya, Senin (22/12/2014).

Menurut Bambang, saran untuk membenahi sistem peraturan dana Bansos sebenarnya sudah dilakukan oleh KPK sejak masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ‎Hal itu guna menyesuaikan aturan dalam Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

“Hasil studi ini sudah kami rekomendasikan kepada Kementerian Dalam Negeri sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,” ungkapnya.

Sementara Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, memang ada intruksi dari Presiden untuk menghapus dana Bansos. Tapi menurut Tjahjo, tidak semua dana Bansos yang disalurkan kepada masyarakat akan dihapuskan. Hanya ada beberapa macam saja.

“Ada rinciannya. Saya lupa mana saja. Yang jelas, seperti Bansos infrastruktur dan untuk pembangunan masjid, misalnya tidak dihapus,” kata Tjahjo.

Diketahui penghapusan dana Bansos rencananya akan dilakukan oleh pemerintah tahun 2015. Sementara itu pemerintah provinsi sejauh ini sudah banyak yang merancang RAPBD 2015. Dari 34 provinsi, setidaknya ada 26 provinsi yang sudah menyerahkan RAPBD ke Kementerian Dalam Negeri. Rancangan anggaran itu tentunya ada biaya mengenai dana Bansos yang diusulankan oleh pemerintah provinsi. (Abn)

 

Related posts