Selasa, 26 Mei 20

Jabodetabek Lockdown, Ini yang Harus Dilakukan!

Jabodetabek Lockdown, Ini yang Harus Dilakukan!
* Indonesia lockdown - ilustrasi. (voa)

Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan virus ini sebagai pandemi atau wabah penyakit global. Berbagai pihak mengusulkan agar Jakarta lockdown. Pasalnya, penduduk ibukota negara Indonesia ini terbanyak terjangkit virus corona (covid-19). Pihak United Nations Development Programme (UNDP) atau Badan Program Pembangunan PBB (Program Bantuan Teknis PBB dan Program Dana Khusus PBB) juga menyarankan negara lockdown.

Karena itu, Program Analyst at UNDP Abdurrahman Syebubakar yang juga Chairman Of The Board at Institute for Democracy Education yang juga Chairman Of The Board at Institute for Democracy Education menyarankan agar langkah-langkah berikut ini yang harus dilakukan bilaman Jakarta dan sekitarnya lockdown.

Lockdown artinya situasi yang melarang warga untuk masuk ke suatu tempat karena kondisi darurat. Lockdown juga bisa berarti negara yang menutup perbatasannya, agar tidak ada orang yang masuk atau keluar dari negaranya.

Jakarta lockdown menjadi tuntutan untuk mengatasi penyebaran cpovid-19 yang makin melonjak drastis dan menjadi episentrum. Bahkan Indonesia didesak lockdown oleh (1) Ikatan Dokter Indonesia (IDI), (2) Dewan Guru Besar FKUI (meminta lockdown, bisa local lockdown terutama di zona merah Covid-19), (3) Pelbagai kalangan lain juga mengusulkan lockdown segera!

Abdurrahman Syebubakar menyerukan minimal Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) harus lockdown. “Karantina wilayah dan bantuan tunai langsung (BLT) untuk semua!” serunya di Jakarta, Jumat (27/3/2020).

Analis Program di UNDP ini mengusulkan lockdown, minimal di Jabodetabek karena:
1. Jumlah penduduk Jabodetabek sangat besar dan padat, sekitar 30 juta jiwa
2. Mobilitas penduduk sangat tinggi
3. Banyak saudara saudara kita terpaksa keluar rumah untuk bekerja atau berjualan karena kebutuhan pokok & mendesak
4. Sbg ibukota negara, DKI menjadi episenter pergerakan ekonomi, pemerintahan dan manusia, thus episenter pandemik Covid 19

Lockdown Jabodetabek harus disertai:
1. Kepastian supply bahan pokok
2. Bantuan Langsung Tunai/BLT untuk semua (UNIVERSAL CASH TRANSFER) @Rp. 500,000/bulan bagi kurang lebih 30 juta penduduk Jabodetabek. Total anggaran untuk BLT: Rp. 15 Triliun.

Pola Bantuan Tunai dengan penetapan sasaran berdasarkan rengking kemiskinan (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) TIDAK EFEKTIF & EFISIEN karena seluruh warga terdampak COVID-19. Sementara data terpadu pemerintah yang dikelola Kemensos memiliki tingkat kesalahan cukup tinggi, baik INCLUSION maupun EXCLUSION ERRORS.

Mekanisme distribusi BLT bisa melalui LURAH/KEPALA DESA & RT/RW.

Pemerintah mampu membiayai lockdown dengan realokasi anggaran (proyek2) yg bukan prioritas di APBN spt mega proyek IKN baru, biaya perjalanan dinas dan pelbagai fasilitas pejabat, dan lain-lain.

Pemerintah mewakili negara harus memiliki kemauan dan keberanian politik untuk menyelamatkan nyawa rakyat Indonesia. Ini tugas dan tanggungjawab pokok negara sesuai mandat konstitusi.

Semoga diperhatikan dan didengar oleh pemerintah di bawah komando Presiden. (Red)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.