Selasa, 26 Oktober 21

Izinkan Impor Beras, Jokowi Dinilai Plin-Plan

Izinkan Impor Beras, Jokowi Dinilai Plin-Plan
* Arief Poyuono saat bersama Jokowi.

Jakarta, Obsessionnews – Sikap Presiden Jokowi yang sebelumnya berjanji tidak akan mengimpor  beras tetapi sekarang malah mengeluarkan kebijakan akan mengimpor beras, dinilai sebagai sikap yang plin-plan (mencla-mencle) oleh  Ketua DPP Partai Gerindra FX Arief Poyuono SE.

“Beberapa hari lalu di Indramayu, Jokowi bilang tidak akan impor beras, ternyata Inpres impor beras sudah dikeluarkan Jokowi tanggal 17 Maret 2015 ketika Jokowi pidato di depan para petani dan pejabat di Indramayu. Mungkin Jokowi plain-plan terkait Inpres Import Beras akibat bisikan mafia beras di sekitar Istana Negara,” ungkap Poyuono dalam pesan BBM-nya kepada Obsessionnews.com, Jumat (20/3/2015).

Hal ini, ungkapnya, karena belum selesai persoalan traktor gratis dari Jokowi yang ditarik kembali dan ocehan Jokowi saat panen raya di Indramayu yang sesumbar tidak akan mengimpor beras serta menetapkan harga pembelian gabah kering panen dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 25% dan kadar ham/kotoran maksimum 10% adalah Rp3.700 per kg di petani, atau Rp3.750 per kg di penggilingan

Oleh karena itu, Poyuno mengritik Presiden Jokowi yang menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah pada 17 Maret 2015 dalam rangka stabilisasi ekonomi nasional, melindungi tingkat pendapatan petani, dan stabilitasi harga beras.

“Dalam Inpres tersebut Jokowi memperbolehkan izin import beras, sehingga kontradiktif dengan semangat Trisakti dan Nawacita dalam hal mensejahterakan petani dengan cara melindungi tingkat pendapatan petani serta pencanangan swasembada pangan di sektor pertanian,” tegas Poyuono.

“Akibat Inpres ‘setan’ tersebut, petani pada saat  panen raya kuartal pertama tahun 2015 terancam rugi dan tersandera oleh para tengkulak. Sebab, dengan Inpres Setan tersebut dijamin harga gabah kering akan jatuh,” ungkap Politisi Partai Gerindra.

Poyuono menilai, omong kosong saja kalau Bulog akan langsung membeli pada petani atau Gapoktan. “Yang terjadi adalah mafia beras akan bekerjasama dengan Bulog meyebarkan para tengkulak dan memodali untuk membeli gabah petani di bawah harga yang telah ditetapkan oleh Inpres ‘setan’ tersebut dengan alasan akan adanya impor beras, ” bebernya.

“Setelah para tengkulak mengepul gabah petani baru dijual kepada Bulog atau dijual kepada para mafia beras. Dan hasil keuntungan dari selisih penjualan gabah petani dibagi rata oleh tengkulak dan oknum pejabat Bulog,” tambahnya.

Selanjutnya, kata Poyuono, skenario agar dilakukan impor beras yang sudah dizinkan oleh Jokowi melalui Inpres ‘setan‘ yaitu dengan cara membuat kegaduhan Pasar dengan mengurangi pasokan beras ke pasar dengan cara memperlambat distribusi beras atau menahan digudang gudang Bulog sehingga harga Beras naik lalu para mafia beras dan ‘tikus’ beras di Bulog melakukan tender impor beras.

“Patut dicurigai adanya klausul yang mengizinkan impor beras pada Inpres Nomor 5 Tahun 2015 sengaja diselipkan oleh mafia beras yang berkolaborasi dengan mafia di Istana Negara dan Tim Ekonomi Jokowi dengan menakut-nakuti Jokowi jika harga beras naik Jokowi akan digulingkan,” duganya pula.

Karena itu, tutur Poyuono, sebaiknya Jokowi melakukan koreksi terhadap Inpres yang akan membuat petani tambah miskin akibat jatuhnya harga gabah dan Inpres yang menghianati Trisakti dan NawaCita yang disebabkan adanya klausul untuk mengizinkan impor beras dengan mencoret Klausul Impor Beras.

“Kalau Jokowi tidak mengoreksi Inpres tersebut dan mencoret Klausul Impor Beras berarti Inpres Nomor 5 Tahun 2015 adalah merupakan bagian dari balas budi Jokowi terhadap mafia beras yang telah menyumbang saat Pilpres,” paparnya.

kegiatan bongkar murah beras impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta (Foto: Sekkab)
kegiatan bongkar murah beras impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta (Foto: Sekkab)

Jokowi Keluarkan Inpres, Izinkan Impor Beras
Presiden Jokowi telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Kebijakan Pengadaan Gabah, atau beras dan penyalurannya oleh pemerintah. Menurutnya, Inpres ini dikeluarkan dalam rangka stabilitas harga beras tetapi tetap melindungi tingkat pendapatan petani.

Seperti dimuat dalam situs resmi Sekretariat Kabinet, Jumat 20 Maret 2015, Inpres Nomor 5 Tahun 2015 dikeluarkan pada 17 Maret 2015 dan diberlakukan sejak tanggal dikeluarkan.  Inpres tersebut ditujukan untuk dilaksanakan langsung kepada menteri koordinator bidang perekonomian, menteri koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan, menteri dalam negeri, menteri pertanian, dan menteri perdagangan.

Kemudian, menteri keuangan, menteri sosial, menteri badan usaha milik negara (BUMN), para gubernur, dan para bupati/walikota. “Sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, melaksanakan kebijakan pengadaan gabah, atau beras melalui pembelian gabah, atau beras dalam negeri,” bunyi diktum Pertama Inpres tersebut.

Padahal sebelumnya, Jokowi menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak akan lagi mengimpor beras meskipun sempat mengalami kekurangan pasokan.  Karena itu, Presiden meminta para petani untuk meningkatkan produksi padi nasional. “Saya senang sekali. Sebab, dengan panen langsung kami jadi optimistis. Yakin produksi padi meningkat,” kata Jokowi  dalam sambutan pada Panen Raya dan Penyerahan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) oleh Presiden di Indramayu, Rabu (18/3) lalu.

Presiden menyatakan keyakinanya produksi padi nasional akan meningkat, karena saat ini sudah ada kecenderungan naiknya produksi padi yang tidak sedikit. “Sekarang kita masih dalam proses penghitungan. Jangan laporannya naik faktanya tidak. Kita ingin memperbaiki. Kita sedang menghitung, ” kata Jokowi saat itu.

Kini, Presiden Jokowi malah menandatangani Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah pada 17 Maret 2015 dalam rangka stabilisasi ekonomi nasional, melindungi tingkat pendapatan petani, dan stabilitasi harga beras.

Seperti dikutip dari situs resmi Setkab, Inpres tersebut ditujukan kepada Menko Perekonomian, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri BUMN, Para Gubernur dan Para Bupati/Walikota.

“Sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, melaksanakan kebijakan pengadaan gabah/beras melalui pembelian gabah/beras dalam negeri,” bunyi diktum PERTAMA Inpres tersebut.

Adapun ketentuan pembelian gabah beras dalam negeri adalah:

a. Harga pembelian Gabah Kering Panen dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 25% dan kadar ham/kotoran maksimum 10% adalah Rp 3.700 per kilogram di petani, atau Rp 3.750 per kilogram di penggilingan;

b. Harga pembelian Gabah Kering Panen dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14% dan kadar ham/kotoran maksimum 3% adalah Rp 4.600 per kilogram di penggilingan, atau Rp 4.650 per kilogram di gudang Perum BULOG; dan

c. Harga pembelian Beras dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14%, butir patah maksimum 20%, kadar menir maksimun 2%, dan derajat sosoh minimum 95% adalah Rp 7.300 per kilogram di gudang Perum BULOG.

Harga pembelian gabah/beras di luar kualitas sebagaimana dimaksud, ditetapkan oleh Menteri Pertanian,” bunyi diktum KEDUA Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 itu.

Presiden menegaskan, pelaksanaan pengadaan melalui pembelian gabah/beras oleh Pemerintah dilakukan oleh Perum BULOG.

Presiden juga menginstruksikan para pejabat tersebut di atas untuk menetapkan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga beras dalam negeri.

Selain itu, Presiden menginstrukan kepada para pejabat di atas untuk menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah; dan menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana dan rawan pangan, bantuan dan/atau kerjasama internasional serta keperluan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Presiden menegaskan, pelaksanaan kebijakan pengadaan dan penyaluran beras sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Perum BULOG.

“Pengadaan gabah/beras oleh pemerintah dilakukan dengan mengutamakan pengadaan gabah/beras yang berasal dari pembelian gabah/beras petani dalam negeri,”bunyi diktum KEENAM Inpres tersebut.

Mengenai pengadaan beras dari luar negeri, Presiden Jokowi mengingatkan, agar jika dilakukan mengedepankan kepentingan petani dan konsumen.

Menurut Inpres ini, pengadaan beras dari luar negeri dapat dilakukan jika ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi, untuk kepentingan memenuhi kebutuhan stok dan cadangan beras pemerintah, dan/atau untuk menjaga stabilitas harga dalam negeri.

“Pelaksanaan kebijakan pengadaan beras dari luar negeri dilakukan oleh Perum BULOG,” tegas diktum KETUJUH poin 3 (tiga) Inpres No. 5/2015 itu.

Presiden juga menginstruksikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian untuk melakukan koordinasi dan dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 itu.

Dengan dikeluarkannya Inpres No. 5/2015 itu, maka Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

“Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan,” bunyi Inpres yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi pada 17 Maret 2015 tersebut. (Asma)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.