Jakarta, Obsessionnews – Ketua Infrastructural Watch Indonesia (IWI) Pandji R Hadinoto menyoroti sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mendorong agar proyek kereta cepat High Speed Train (HST) Jakarta-Bandung segera terealisasi. Pandji mengingatkan, porsi tanggungan rakyat Indonesia setara dengan porsi muatan lokal proyek.
“Adalah benar proyek kereta cepat itu tidak makan uang APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), tapi dari investasi (investor) seperti kata Jokowi, namun beban tanggungan Rakyat Indonesia membayar balik nilai investasinya seharusnya bukan dari Total Investasi Proyek tersebut yang diperkirakan sekitar Rp60-70 triliun, tetapi setelah dipotong Dana-dana Proyek yang dinikmati Rakyat Negara Investor sendiri selama durasi proyek,” tandas Pandji, Minggu (30/6/2015).
Dipaparkan, potongan tersebut seperti Biaya-biaya impor: (1) Perencanaan dan Pengawasan Teknik Proyek, (2) Tenaga Kerja Asing (TKA), (3) Pengadaan Prasarana Kerja Proyek, (4) Pengadaan Peralatan Kerja Proyek, (5) Pengadaan Bahan Bangunan, (6) Operasi & Pemeliharaan Proyek, (7) Keuangan Proyek, dan lain sebagainya yang terkait.
“Kepada konsultan independen dan tim penilai yang ditunjuk pemerintah yakni Boston Consulting Group (BCG) diminta mencermati porsi Rakyat Negara Investor dalam struktur Pembiayaan Proyek tersebut, guna kajian porsi muatan lokal,” harap Ketua IWI.
Sebagaimana diberitakan Obsessionnews.com, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah tidak sama sekali menggunakan uang dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk mengerjakan proyek kereta cepat Jakarta – Bandung. Menurut presiden dana tersebut berasal dari investor.
“Tapi ini dari investor, ya silakan, asalkan tidak menganggu anggaran APBN,” ujar Jokowi usai membagikan paket sembako di Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, Sabtu (29/8/2015).
Jokowi mengatakan dana yang dibutuhkan untuk kereta cepat mencapai Rp 60-70 triliun. Jika dana itu diambil dari kas negara, presiden lebih memilih memprioritaskan membangun kereta api di Papua, Sulawesi, ataupun Kalimantan.
“Kereta cepat itu tidak memakan uang APBN, tapi dari investasi,” tegasnya kembali.
Jepang dan Tiongkok merupakan dua negara yang bersaing untuk menjadi investor sekaligus pemegang tender proyek kereta cepat. Perwakilan kedua negara telah mengajukan proposal yang disertai dengan feasibility studies kepada presiden Jokowi sebagai tanda keseriusan mereka menangani kereta cepat.
Jokowi mengaku belum membuat keputusan apa pun. Dia berdalih, Pemerintah masih menunggu hasil kajian dari konsultan independen, Boston Consulting Group (BCG). Dia berjanji akan langsung membuat keputusan begitu hasil kajian dari tim independen sudah di tangannya.
“Itu urusannya konsultan independen, tim penilai. Kalau sudah masuk ke saya baru,” ucap dia. (Ars)
