Jakarta, Obsessionnews – Akhir-akhir ini media diwarnai pemberitaan kisruh antara pihak DPRD DKI Jakarta versus Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang melaporkan dugaan koruspi ‘dana siluman’ Rp12,1 triliun ke KPK setelah DPRD DKI menggulirkan hak angket untuk ‘melengserkan’ Ahok. Mediasi antara DPRD dan Ahok terkait dengan RAPBD 2015 itu pun tidak mendapat titik temu alias buntu.
Mantan Wakill Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Ode Ida, mengaku telah mendapat kiriman link berita dari temannya yang menyebarkan isu bahwa Ahok Center memiliki dana triliunan rupiah yang diperoleh dari Corporate Social Responsbility (CSR) para pengusaha pengembang di Jakarta. Info yang sebagaimana bersumber dari Sanusi, salah satu anggota DPRD DKI itu, membeberkan dugaan terhadap Ahok Center yang telah didirikan 2012 atau sejak Ahok menjadi Wakil Gubernur DKI.
“Dicurigai dana perolehan dana Ahok Center yang demikian lancar dan banyak itu terkait dengan posisi Ahok sebagai Wagub, bagian dari jaringan kemudahan bisnis para pengembang,” demikian isu yang tersebar. La Ode pun lantas mempertanyakan apakah kisruh ‘Ahok vs DPRD DKI’ ini berlanjut pada motif balas dendam atau kompromi?
Jika isu/info bahwa dana Ahok Center mencapai triliunan rupiah itu benar, maka La Ode sebagai pendukung Ahok dalam berbagai kebijakannya termasuk langkahnya mempermasalahkan dana siluman anggota DPRD, menyatakan sangat kecewa. “Namun saya kira itu baru info sepihak,” timang La Ode.
Maka untuk mengklirkannya ke publik La Ode menyarankan, Ahok atau pihaknya perlu proaktif meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera melakukan audit aliran dana Ahok Center. “Jika benar dana CSR yang digunakan, maka bukan mustahil ada proses saling memanfaatkan antara Ahok center dengan pihak pengembang,” duganya.
Selain itu, jelas La Ode, ada potensi pelanggaran atas penyaluran dan penggunaan dana CSR, karena sang penerima adalah lembaga yang terkait dengan pejabat penguasa, sementara yang sebenarnya berhak adalah rakyat utamanya kelompok miskin di lingkar operasi pengembang itu.
Kedua, lanjutnya, harus dijelaskan apa kaitan antara Ahok Center dengan Ahok. “Tentu harus dengan derajat kejujuran yang tinggi. Karena jangan sampai Ahok tak akui keterkaitan lembaga itu dengan dirinya,” tutur La Ode.
Ketiga, sambung La Ode, perlu segera lakukan konfrontansi antara pihak Ahok atau Ahok Center dengan Sanusi atau anggota DPRD lain yang miliki data tentang hal itu. “Agar publik tahu siapa sebenarnya yang benar atau sebaliknya, yang mengada-ada,” tandasnya.
La Ode menambahkan, perlunya langkah-lamgkah seperti itu karena semua tahu bahwa para anggota DPRD DKI sekarang ini sedang merasa dipermalukan dengan sikap Ahok yang mengabaikan RAPBD produk paripurna, dan sekaligus membuka aib adanya lebih dari Rp12 triliun ‘dana siluman’ terkait dugaan korupsi pihak DPRD DKI sekaligus melaporkannya ke KPK.
“Jadi, nuansanya bisa berupa balas dendam dari pihak oknum DPRD, termasuk mungkin juga diharapkan bisa ada kompromi saling menguntungkan kedua bela pihak,” papar La Ode yang juga mantan aktivis seperti Ahok. (Asma)
