Jumat, 22 Oktober 21

Istana Desak DPR Tuntaskan RUU Tax Amnesty

Istana Desak DPR Tuntaskan RUU Tax Amnesty
* Pramono Anung.

Jakarta, Obsessionnews – Sekretaris Kabinet, Pramono Anung mengingatkan DPR untuk segera merampung rancangan Undang-undang tentang pengampunan pajak (Tax Amnesty). Saat ini adalah waktu yang tepat untuk membagas RUU tersebut sebelum memasuki masa reses DPR.

“Yang jelas pemerintah mengharapkan persoalan itu bisa terselesaikan, kalau kemudian ini dibahas setelah reses ya mongo-monggo saja, kan itu kewenangan DPR,” ujar Pramono di Istana, Jakarta, Kamis (25/2/2016).

Pengampunan pajak adalah program yang menghapuskan tunggakan, sanksi, dan pidana. Syaratnya, wajib pajak melaporkan harta yang selama ini tidak dilaporkan ataupun kalau dilaporkan datanya manipulatif.

Pramono mengatakan UU Tax Amnesty dibutuhkan untuk menunjang pembangunan. Karena bagaimanapun dalam kondisi turbulensi ekonomi dunia dan juga melihat defisit anggaran bisa kemungkinan terjadi, maka harapannya RUU Tax Amnesty ini bisa diselesaikan.

“Jadi tidak akan mempengaruhi apa yang menjadi target dalam pembangunan yang dirancang pemerintah terutama infrastruktur,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebut bahwa pembahasan RUU Tax Amnesty kemungkinan bisa tertunda menyusul ditundanya pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jika pembahasan RUU Tax Amnesty tertunda, maka pemerintah tidak bisa menjadikan pemasukan pajak sebagai asumsi pendapatan di APBN-P 2016. Fadli pun meminta pemerintah untuk kreatif mencari sumber dana pemasukan.

“Kalau UU belum ada, bagaimana bisa masuk jadi asumsi? Kita memahami persoalan pemerintah, tapi di situ pemerintah harus kreatif mencari sumber sumber. Jangan hanya andalkan Tax Amnesty. Kalau seperti itu nanti akan kecewa,” ungkap Fadli. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.