Senin, 23 Mei 22

Istana Belum Bahas Rekomendasi Pansus Pelindo II

Istana Belum Bahas Rekomendasi Pansus Pelindo II
* Teten Masduki.

Jakarta, Obsessionnews – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Teten Masduki menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menerima surat rekomendasi yang dikeluarkan Pansus Pelindo II. Untuk itu hingga saat ini belum ada pembahasan pihak istana mengenai isi rekomendasi itu.

“Rekomendasi itu kan belum sampai pimpinan DPR ke Presiden. Jadi belum ada pembahasan di Istana,” ujar Teten di Kompleks Istana kepresidenan Jakarta, Senin (21/12/2015).

Istana juga belum menyiapkan nama pengganti Dirut PT Pelindo II RJ Lino yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Teten mengatakan pihaknya belum membahas rekomendasi itu, karena kemungkinan masih dibahas di internal dewan komisaris BUMN.

“Tentun presiden ingin memberi keleluasaan kepada KPK untuk melakukan proses penyidikan,” katanya.

Panitia Khusus (Pansus) angket Pelindo II telah menuntaskan masa tugasnya. Hasilnya dituangkan dalam rekomendasi untuk pemerintah  yakni pemerintah harus segera mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno.

Rini telah membiarkan Direktur Utama Pelindo II, RJ Lino melanggar undang-undang terkait perpanjangan kontrak untuk perusahaan asal Hong Kong, Hutchison Port Holding di JICT. Karenanya, Pansus Pelindo II juga merekomendasikan agar Rini Soemarno memecat Lino.

Pansus Pelindo II juga merekomendasikan pembatalan kontrak untuk HPH di JICT. Selanjutnya, pengelolaan JICT dikembalikan ke Indonesia pada 2016.

Terkait persoalan ketenagakerjaan di Pelindo II Dan JICT, pansus merekomendasikan agar praktik  pemberangusan serikat pekerja dihentikan dan mempekerjakan kembali karyawan yang telah dipecat secara sepihak.

Rekomendasi lainnya adalah agar lembaga penegak hukum terus mengusut kasus-kasus korupsi di Pelindo II. Sebab, ada dugaan kerugian negara akibat keputusan RJ Lino memperpanjang kontrak untuk HPH.

Pansus Pelindo II juga merekomendasikan agar pemerintah tidak membuka keran investasi asing yang dalam jangka panjang merugikan Indonesia. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.