Kamis, 18 April 24

Istana Anggap Melalui DPRD, Anti Demokrasi

Istana Anggap Melalui DPRD, Anti Demokrasi

Jakarta – Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Golkar yang menyatakan akan akan menolak Perppu Pilkada. Andi menyebutkan, pelaksanaan pilkada melalui DPRD adalah produk anti-demokrasi.

“Yang susah payah dicapai selama reformasi itu, itu yang akan menjadi patokan perjuangan kami untuk menjaga supaya demokrasi langsung yang sudah berjalan baik,” ujar Andi di Istana Presiden, Jakarta, Kamis (4/12/2014).

Karena itu, kata Andi pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin agar Perppu Pilkada diterima di DPR. Andi mengatakan akan menyatukan semua kekuatan di parlemen agar pilkada langsung yang merupakan hasil perjuangan reformasi tidak ditolak.

“Terutama pemilihan kepala daerah, agar bisa berlangsung ke depan,” kata Andi.

Pemerintah menganggap mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung yang diatur dalam Perppu Pilkada sudah harga mati, karena dianggap sebagai buah reformasi yang harus terus diperjuangkan.

“Ini masalah prinsip ya. Jadi, pemerintah ini dibangun antara lain karena Pak Jokowi dipilih secara langsung oleh rakyat. Jadi, ini bukan sesuatu yang bisa ditawar-tawar,” ucap dia. (Has)

 

Related posts