Minggu, 25 September 22

IPW Minta Dugaan Suap Persekongkolan Jahat Lindungi Djoko Tjandra Diungkap

IPW Minta Dugaan Suap Persekongkolan Jahat Lindungi Djoko Tjandra Diungkap
* Ketua Presidium IPW, Neta S Pane. (Foto: Indopolitika)

Jakarta, Obsessionnews.com — Ind Police Watch (IPW) meminta Mabes Polri untuk menjatuhkan sanksi terhadap dua petinggi polri yang diduga terlibat dalam persekongkolan jahat melindungi buronan kelas kakap Djoko Tjandra.

Dua petinggi polri dimaksud, yakni Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Prasetyo Utomo, dan Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Nugroho Wibowo.

Prasetyo Utomo disebut telah menyalahgunakan wewenangnya karena mengeluarkan surat jalan untuk Djoko Tjandra tanpa ijin pimpinannya. Sedangkan Nugroho Wibowo diduga menghapus red notice Djoko Tjandra.

Sejauh ini Mabes Polri baru menjatuhkan sanksi pencopotan jabatan Prasetyo Utomo sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri. Sedangkan penjatuhan sanksi terhadap Nugroho Wibowo belum diputuskan.

Tak hanya dicopot, IPW juga meminta dugaan suap menyuap di balik persekongkolan jahat melindungi buronan kakap Djoko Tjandra harus diusut tuntas oleh aparat penegak hukum.

“Dari penelusuran IPW “dosa” Brigjen Nugroho Wibowo sesungguhnya lebih berat ketimbang “dosa” Brigjen Prasetyo. Sebab melalui surat No: B/186/V/2020/NCB.Div.HI tertanggal 5 Mei 2020, Brigjen Nugroho mengeluarkan surat penyampaian penghapusan Interpol Red Notice Joko Tjandra kepada Dirjen Imigrasi,” kata Neta S PaneKetua Presidium IPW, Kamis (16/7/2020).

“Tragisnya, salah satu dasar pencabutan red notice itu adalah adanya surat Anna Boentaran tgl 16:April 2020 kepada NCB Interpol Indonesia yang meminta pencabutan red notice atas nama Joko Tjandra. Surat itu dikirim Anna Boentaran 12 hari setelah Brigjen Nugroho duduk sebagai Sekretaris NCB Interpol Indonesia. Begitu mudahnya, Brigjen Nugroho membuka red notice terhadap buronan kakap yang belasan tahun diburu bangsa Indonesia itu,” tambahnya.

Melihat fakta ini IPW meyakini ada persekongkolan jahat dari sejumlah oknum pejabat untuk melindungi Djoko Tjandra. Jika Mabes Polri mengatakan pemberian surat jalan Djoko Tjandra itu adalah inisiatif individu Brigjen Prasetyo, IPW meragukannya.

“Sebab dua institusi besar di polri  terlibat “memberikan karpet merah” pada sang buronan, yakni Bareskrim dan Interpol. Kedua lembaga itu nyata-nyata melindungi Djoko Tjandra. Apa mungkin ada gerakan-gerakan individu dari masing-masing jenderal yang berinsiatif melindungi Djoko Tjandra,” ujar Neta.

Menurut Neta, jika hal itu benar terjadi, maka dia berkesimpulan betapa kacaunya institusi Polri. Sebab dia mempertanyakan, bahwa apa mungkin kedua Brigjen tersebut begitu bodoh berinisiatif pribadi “memberikan karpet merah” pada Djoko Tjandra.

“Kenapa Brigjen Nugroho yang baru duduk sebagai Sekretaris NCB Interpol begitu lancang menghapus red notice Djoko Tjandra. Apakah dia begitu digdaya bekerja atas inisiatif sendiri seperti Brigjen Prasetyo? Lalu, kenapa Dirjen Imigrasi tidak bersuara ketika Brigjen Nugroho melaporkan bahwa red notice Djoko Tjandra sudah dihapus? Aksi diam para pejabat tinggi ini tentu menjadi misteri,” ulas Neta.

Oleh karena itu, Neta meminta dugaan persekongkolan ini harus diungkap, dan meminta Presiden Joko Widodo turun tangan untuk membersihkan Polri, dengan cara membentuk Tim Pencari Fakta Djoko Tjandra. “Tanpa itu semua, kasus Djoko Tjandra akan tertutup gelap karena tidak mungkin jeruk makan jeruk,” kata Neta. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.