Jakarta, Obsessionnews.com – PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau Indonesia Port Corporation (IPC) telah mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka redefinisi posisi perusahaan dan reorientasi arah perusahaan. Hal itu sebagai penentuan arah kebijakan Direksi hingga penyusunan corporate roadmap untuk menuju cita-cita IPC sebagai pengelola pelabuhan kelas dunia di tahun 2020. Oleh sebab itu, fase fit in infrastructure di tahun 2016 diharapkan menjadi landasan kuat dan komprehensif bagi perusahaan untuk dapat lepas landas pada tahap berikutnya.
“Fase fit in infrastructure secara komprehensif diharapkan dapat diselesaikan pada tahun 2016 sebagai fondasi yang solid untuk dilanjutkan dengan fase enhancement pada tahun 2017,” ujar Direktur Utama IPC Elvyn G. Masassya, Jumat (3/2/2017).
IPC sendiri telah menetapkan corporate roadmap hingga tahun 2020. Itu sejalan dengan visi baru menjadi pengelola pelabuhan berkelas dunia yang unggul dalam operasional dan pelayanan, disertai dengan usaha-usaha untuk menghadirkan sustainable superior performance.
Secara korporasi, implementasi fase fit in infrastructure berfokus pada perbaikan proses bisnis dan budaya perusahaan, termasuk penyusunan dan perbaikan SOP, peletakkan kembali fondasi governance yang baik, perbaikan struktur organisasi, peletakan strategi dan budaya perusahaan. Selain itu, fase fit in infrastructure perusahaan juga memurnikan kembali fungsi dan peran cabang, dengan memperjelas fungsi cabang, penamaan dan pengaturan kembali kelas-kelas cabang.
Dalam hal pola bisnis, perusahaan melakukan perbaikan dan menentukan fokus bisnis anak perusahaan. Hal itu yang mendorong sinergi antara anak perusahaan, cabang dan kantor pusat, serta mengeksplorasi potensi merger antar anak perusahaan.
Secara korporat, IPC pada tahun 2016 menangani 6,08 juta TEU petikemas, telah mendudukkan 246 SOP di berbagai bidang dan Direktorat, menyusun desain corporate roadmap dan RJPP 2016-2020, membangun desain konsep Integrated Chain Port, dan tentunya menambah fasilitas terminal petikemas internasional baru. “Yaitu Terminal Petikemas Kalibaru yang dioperasikan oleh PT New Priok Container Terminal One (NPCT1),” katanya.
Dari sisi komersial, IPC telah melakukan revitalisasi sistem kerjasama usaha (SISKAKU), penataan kembali customer database, penetapan formula kerjasama dengan mitra eksisting maupun prospektif, dan pengembangan bisnis serta hubungan dengan pengguna jasa terkait.
Dari sisi teknik, IPC melakukan usaha-usaha untuk mempercepat implementasi empat proyek strategis pemerintah, menginisiasi Maritime Tower dan Museum Maritim, meletakkan fondasi untuk inisiasi Enterprise Risk Management (ERM), hingga tindak lanjut atas inisiasi Pemerintah untuk pengalihan pengelolaan beberapa pelabuhan UPT.
Dari sisi operasi, IPC terus melakukan perbaikan menuju operational and service excellence, sebagai competitive advantage, dengan membangun dan me-roll out Terminal Operating Systems (TOS) baik pada terminal petikemas maupun segmen non petikemas, pengenalan Integrated Billing System (IBS) dan E-Service di Pelabuhan Tanjung Priok, dukungan terhadap Inaportnet untuk kemudian diintegrasikan dengan INSW, serta inisiasi Container Freight Station (CFS) terpadu dan buffer trucking.
Dari sisi keuangan, IPC terus meningkatkan fungsi-fungsi seperti budget control, financial report dashboard, optimalisasi revenue enhancement dan cost effectiveness sehingga perusahaan berhasil mencatatkan pendapatan sebesar Rp 9 triliun (unaudited), EBITDA Rp 3,2 triliun (unaudited) dan total aset Rp 43,7 triliun (unaudited). Dalam hal SDM dan hukum, perusahaan telah mengimplementasikan struktur organisasi kantor pusat dan cabang yang baru termasuk redeployment personil, inisiasi budaya perusahaan yang baru, penyusunan human capital system tahap awal, hingga penyelesaian beberapa permasalahan hukum.
Dalam hal pengelolaan anak perusahaan dan cabang, perusahaan telah menetapkan fungsi dan peran Dirbina (Direktur Pembina) untuk percepatan pengambilan keputusan dan tindak lanjut permasalahan, penyusunan grand design IPC Group, hingga peningkatan peran stakeholder management dan inisiasi pengaturan proses pengadaan. (Purnomo)
