Kamis, 2 Desember 21

Inilah Raport Menteri bidang Ekonomi Jokowi-JK

Inilah Raport Menteri bidang Ekonomi Jokowi-JK
* Oleh: Gede Sandra ST MSE

 

Inilah Raport Menteri bidang Ekonomi Jokowi-JK
Oleh: Gede Sandra ST MSE
(Peneliti Lingkar Studi Perjuangan/LSP)

 

Evaluasi Orientasi Kebijakan (Trisakti), Kapasitas, Integritas, dan Kepemimpinan Menteri-Menteri Bidang Ekonomi Kabinet Jokowi Semester I 2014-2015

Bidang ekonomi adalah salah satu bidang yang telah cukup menjadi sorotan publik dalam semester atau enam bulan pertama Kabinet Jokowi. Banyak pandangan dari para peneliti yang secara umum menyerukan bahwa kinerja Menteri Jokowi harus segera dievaluasi dan (kalau perlu) dilakukan perombakan Kabinet.

Untuk membantu memperkuat seruan tersebut, Lingkar Studi Perjuangan (LSP) akan mencoba mengevaluasi kinerja para Menteri yang membawahi bidang ekonomi, seperti: Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; Menteri Perindustrian; Menteri Perdagangan; Menteri Pertanian; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Menteri Perhubungan; Menteri Kelautan dan Perikanan; Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Menterian Pembangunan Daerah Tertinggal; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Sumber pengamatan kami terhadap kinerja para menteri tersebut adalah pemberitaan di media-media online nasional dan lokal. Kinerja yang dievaluasi adalah yang terkait orientasi kebijakan (dalam hubungannya dengan Trisakti ), kapasitas, integritas, dan kepemimpinan para menteri tersebut. Jika orientasi kebijakan si menteri semakin sesuai dengan Trisakti, maka jumlah bintang semakin banyak.

Sebaliknya, semakin tidak sesuai kebijakan si menteri dengan konsep Trisakti, maka jumah bintang akan semakin sedikit. Kapasitas adalah soal ketepatan pendidikan atau pengalaman si menteri dengan kementerian yang dipimpinnya. Semakin cocok rekam jejak karir dengan kementerian, maka jumlah bintang akan semakin banyak.

Integritas adalah soal pernah atau tidak menteri tersebut terkena isu KKN. Bila pernah, dan cukup sering, maka jumlah bintang akan semakin kecil. Kepemimpinan adalah tentang berjalannya suatu kebijakan secara tuntas. Semakin baik kepemimpinan, bintang yang didapat akan semakin banyak.

Perlu diketahui jumlah maksimal bintang hasil penjumlahan dari ketiganya adalah 14 bintang (*), yang terdiri: 5 bintang (*) maksimal dari “orientasi kebijakan (Trisakti)”; 4 bintang (*) maksimal dari “kapasitas”; 3 bintang (*) maksimal dari “integritas”; dan 2 bintang (*) maksimal dari “kepemimpinan”.

Pada saat akhir dilakukan penjumlahan pada banyak bintang dan untuk beberapa menteri yang seharusnya dapat lebih optimal kinerjanya diberikan catatan. Semuanya tersaji di Tabel 1 Evaluasi Orientasi Kebijakan (Trisakti), Kapasitas, Integritas, dan Kepemimpinan.

 

Tabel 1. Evaluasi Orientasi Kebijakan (Trisakti), Kapasitas, Integritas, dan Kepemimpinan

 

NONAMAJABATANORIENTASI KEBIJAKAN – TRISAKTI (5*)KAPASITAS (4*)INTEGRITAS (3*)KEPEMIMPINAN (2*)JUMLAHCATATAN
1.Sofyan Djalil Menteri Koordinator Perekonomian*******7
2.Bambang P. BrodjonegoroMenteri Keuangan*******7
3.Sudirman SaidMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral******6
4.Saleh HusinMenteri Perindustrian*********9
5.Rachmat GobelMenteri Perdagangan*********9Lebih tepat di pos Menperin
6.Amran SulaimanMenteri Pertanian*********9 
7.Siti NurbayaMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan**********10Lebih tepat di pos Men PAN
8.Ignatius JonanMenteri Perhubungan***********11
9.Susi PudjiastutiMenteri Kelautan dan Perikanan***********11 
10.Hanif DhakiriMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi********8
11.AA. PuspayogaMenteri Koperasi dan UKM*********9
12.Marwan JafarMenteri PDT*********9
13.Andrinof CaniagoMenteri BAPENNAS*********9Harus diberikan pendamping  ekonom makro
14.Rini SoemarnoMenteri BUMN****4

 

Tabel yang berikutnya adalah Tabel 2. Peringkat, yang merupakan konversi dari jumlah bintang Tabel 1 menjadi nilai antara 0 hingga 100. Cara menghitungnya adalah dengan jalan membagi jumlah bintang dengan 14, dikalikan 100. Nomor urut atau peringkat awal pada Tabel 2 Peringkat adalah mereka yang dipandang terbaik. Semakin buntut peringkatnya, semakin buruk nilainya.

Tabel 2. Peringkat

PeringkatNama MenteriNilai (1-100)PeringkatNama MenteriNilai (1-100)
1.Ignatius Jonan78,68.Amran Sulaiman64,3
2.Susi Pudjiastuti78,69.Marwan Jafar64,3
3.Siti Nurbaya71,410.Hanif Dhakiri57,1
4.Andrinof Caniago71,411.Bambang P Brodjonegoro50
5.Saleh Husin64,312.Sofyan Djalil50
6.Rahmat Gobel64,313.Sudirman Said42,8
7.AA. Puspayoga64,314.Rini Sumarno28,7

 

Berdasarkan Tabel 2 Peringkat, yang merupakan output dari Tabel 1 Evaluasi Orientasi Kebijakan (Trisakti), Kapabilitas, Integritas, dan Kepemimpinan, kami dapat menarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Lima Menteri mendapatkan peringkat memprihatinkan, di bawah nilai standar (60) atau KW3, yaitu: Sofyan Djalil, Hanif Dhakiri, Bambang P. Brodjonegoro, Sudirman Said, dan Rini Soemarno. Sebagian besar sangat layak untuk dipertimbangkan masuk ke dalam daftar perombakan Kabinet Jokowi karena sangat jelas berideologi kanan – neoliberal, posisi politik yang secara berdiametral bertentangan dengan Trisakti. Selain secara kapabilitas terdapat permasalahan hampir di seluruh Menteri. Namunm secara integritas hanya sebagian kecil yang bermasalah. Keberadaan keenam menteri KW3 dalam Kabinet Kerja ini telah cukup menggerogoti popularitas dan penerimaan/akseptabilitas masyarakat terhadap Jokowi.

2. Dua Menteri mendapatkan rating yang baik, dengan nilai di atas standar (75) atau KW1, yaitu: Ignatius Jonan dan Susi Pudjiastuti. Keduanya dengan gaya yang berbeda, Jonan dengan karakter breaking through-¬nya dan Susi dengan keberaniannya untuk melakukan perubahan bagi terwujudnya Trisakti. Bukan tanpa dasar bila keduanya juga merupakan dua sosok menteri yang menjadi pusat perhatian (dalam makna positif) oleh media massa.

3. Ketujuh Menteri lainnya mendapat rating yang sekedar saja, dengan nilai tidak istimewa (60-75) atau KW2. Sebagian memang orang-orang yang lumayan bagus tetapi ditempatkan di pos yang tidak tepat (right man on the wrong place) atau diberikan pendamping yang lebih kapabel. Sedangkan sebagian hanya sibuk dengan pencitraan atau menjalankan pekerjaan rutin kementerian belaka.

4. Presiden Jokowi tidak memiliki banyak pilihan, sebaiknya segera melakukan perombakan dan reposisi Kabinet-nya untuk kembali mendapatkan kepercayaan dari publik. Bila tidak dilakukan, kekhawatiran kami adalah tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi akan semakin merosot. (*)

 

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.