Rabu, 23 September 20

Inilah PR Jokowi Untuk Kementerian Agraria

Inilah PR Jokowi Untuk Kementerian Agraria

Jakarta – Presiden terpilih Joko Widodo melalui tim transisinya berencana membentuk Kementerian Agraria. ‎Kementerian ini dibentuk karena Jokowi menginginkan adanya lembaga pemerintahan yang lebih kuat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Menanggapi hal itu, ‎pengamat Agraria sekaligus Dosen di Universitas Brawijaya, Benediktus Bosu. Mengatakan, dirinya mengaku senang dengan rencana Jokowi. Namun dibalik itu, ada PR besar yang harus selesaikan oleh Jokowi dalam menjaga eksistensi Kementerian Agraria. Pasalnya, isu agraria masih menjadi masalah yang kerap dihadapi oleh masyarakat adat.

‎Salah satunya Kata Benny, berkaitan dengan ‎masalah redistribusi tanah, pengendalian penguasaan tanah yang melebihi batas (absentee), identifikasi dan verifikasi tanah-tanah negara yang belum dikonversikan dengan hak-hak baru sebagaimana dimaksudkan dalam UUPA No.5 tahun 1960.

“Banyak hal yang perlu diselesaikan oleh Kementerian Agraria yang baru terbentuk Tersebut,” ujar Benny Bosu kepada wartawan, Selasa (7/10/2014).

Di luar itu, lanjut Benny, pihak yang akan ditunjuk menjadi Menteri Agraria juga harus ‎memperhatikan soal Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT). Sering kali kata dia, pemerintah tidak bisa memetakan mana lahan lahan produktif mana yang bukan. Sehingga perlu ada penataan ulang mengenai rencana tata ruang nasional, regional dan daerah setempat.

Kemudian yang terakhir, kata Benny Kementerian Agraria juga harus siap menjaga integritasnya. Dengan kata lain, kementerian tersebut mampu bebas dari persoalan korupsi baik ditingkat pusat maupun di daerah. ‎Hal yang perlu dilakukan yakni, melakukan penataan mengenai struktur organisasi, struktur jabatan, analisis jabatan penerbitan kamus jabatan, penyesuaian administrasi.

“Tindakan pemberantasan korupsi tidak hanya kewajiban aparat penegak hukum tetapi merupakan tanggung jawab masing-masing kementerian,” jelasnya.

Sebelumnya, Deputi Kepala Staf Kantor Tim Transisi Jokowi-JK, Andi Widjajanto mengatakan, bahwa alasan lain dari terbentuknya Kementerian Agraria karena ia melihat hampir 60%‎ kasus korupsi di Indonesia berkaitan dengan sengketa tanah. Oleh karenanya BPN akan diubah menjadi Kementerian Agraria.

Nantinya, jelas Andi, ‎Kementerian Agraria akan mengatur semua fungsi penggunaan lahan di Indonesia. Mengingat, pemetaan lahan di Indonesia masih terpisah-pisah. “Kementerian Lingkungan Hidup punya petanya sendiri. Kehutanan punya petanya sendiri. Ini yang menjadi tumpang tindih. Pak Jokowi sudah melihat sendiri, dimana satu Kabupaten di Kalimantan untuk sekian kilometer persegi ada 17 peta tumpang tindih,” tandas putera politisi senior PDIP Theo Syafei ini. (Abn)

 

Related posts