Rabu, 8 Februari 23

Inilah Perda di Sumbar yang Dibatalkan Mendagri

Inilah Perda di Sumbar yang Dibatalkan Mendagri

Padang, Obsessionnews.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membatalkana 59 peraturan daerah (Perda) berikut satu peratutan bupati (Perbub) di Sumbar.

Perda yang dibatalkan terdapat di Provinsi Sumbar berikut 13 daerah kabupaten kota di Sumbar. 13 daerah dimaksud, Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Tanahdatar. Kemudian Kota Bukitinggi, Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh dan Kota Sawahlunto serta Kota Solok.

Berikut Perda yang dinilai bermasalah dan dibatalkan Mendagri

Provinsi Sumatera Barat
1. Perda nomor 9 tahun 2011 tentang irigasi.
2. Perda nomor 7 tahun 2012 tentang pengelolaan panas bumi.
3. Perda nomor 6 tahun 2013 tentang pengelolaan sumber daya air.
4. Perda nomor 2 tahun 2009 tentang penyelenggaraan pendidikan.
5. Perda nomor 1 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum.
6. Perda nomor 9 tahun 2008 tentang tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
7. Perda nomor 13 tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang mejadi kewenangan pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Barat.

Kabupaten Agam
1. Perda nomor 2 tahun 2008 tentang pengelolaan barang milik daerah
2. Perda nomor 9 tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Agam
3. Perda nomor 6 tahun 2011 tentang penyelenggaraan administrasi penduduk
4. Perda nomor 1 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum
5. Peraturan Bupati nomor 37 tahun 2012 tentang perhitungan retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang belum memiliki nilai jual objek pajak bumi dan bangunan
6. Perda nomor 8 tahun 2005 tentang izin usaha perdagangan
7. Perda nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu
8. Perda nomor 7 tahun 2011 tentang pajak daerah

Kabupaten Dharmasraya
1. Perda tahun 4 tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Dharmasraya
2. Perda nomor 3 tahun 2009 tentang penyelenggaraan pendidikan.
3. Perda nomor 19 tahun 2007 tentang pengelolaan dan pengusahaan pertambangan dan energy.

Kabupaten Pasaman
1. Perda nomor 1 tahun 2009 tentang pengelolaan barang milik daerah.
2. Perda nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah.
3. Perda nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi izin tertentu.

Kabupaten Pasaman Barat
1. Perda nomor 16 tahun 2012 tentang pengaturan pemanfaatan limbah kegiatan industry pengelolaan kelapa sawit.

Kabupaten Pesisir Selatan
1. Perda nomor 7 tahun 2005 tentang izin tempat usaha dan izin gangguan (SITU/HO) Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Perda nomor 1 tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu.
3. Perda nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi jasa umu.
4. Perda nomor 12 tahun 2012 tentang irigasi.

Kabupaten Sijunjung
1. Perda nomor 5 tahun 2010 tentang penyelenggaraan administrasi penduduk.
2. Perda nomor 4 tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu.

Kabupaten Solok Selatan
1. Perda nomor 8 tahun 2009 tentang pengelolaan barang milik daerah.
2. Perda nomor 2 tahun 2009 tentang pengeloaan panas bumi.
3. Perda nomor 7 tahun 2009 tentang pengelolaan irigasi partisipatif.

Kabupaten Tanah Datar
1. Perda nomor 3 tahun 2011 tentang irigasi.
2. Perda nomor 6 tahun 2011 tentang pajak daerah
3. Perda nomor 12 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum.
4. Perda nomor 14 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu.
5. Perda nomor 13 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum.

Kota Bukittinggi
1. Perda nomor 7 tahun 2008 tentang pengeloaan barang milik daerah
2. Perda nomor 2 tahun 2013 tentang retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta kelahiran.
3. Perda nomor 2 tahun 2008 tentang urusan pemerintahan Kota Bukittinggi.
4. Perda nomor 9 tahun 2012 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Kota Padang
1. Perda tahun 2009 tentang pengeloaan barang milik daerah.
2. Perda nomor 15 tahun 2011 tentang izin gangguan.

Kota Pariaman
1. Perda nomor 8 tahun 2012 tentang retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk.
2. Perda nomot 5 tahun 2010 tentang pajak hiburan.

Kota Payakumbuh
1. Perda nomor 12 tahun 2011 tentang pajak hiburan.
2. Perda nomor 19 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum.
3. Perda nomor 20 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha.
4. Perda nomor 21 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu.

Kota Sawahlunto
1. Perda nomor 6 tahun 2011 tentang pengeloaan pertambangan mineral dan barubara.
2. Perda nomor 2 tahun 2004 tentang pengeloaan pertambangan umum.
3. Perda nomor 5 tahun 2009 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kota Sawahlunto.
4. Perda nomor 9 tahun 2009 tentang pajak hiburan.
5. Perda nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah.
6. Perda nomor 2 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha.
7. Perda nomor 13 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum.
8. Perda nomor 16 tentang 2011 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan.
9. Perda nomor 2 tahun 2014 tentang pengelolaan pertambangan umum.

Kota Solok
1. Perda nomor 3 tahun 2009 tentang pengelolaan barang milik daerah.
2. Perda nomor 3 tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan Kota Solok.
3. Perda nomor 2 tahun 2009 tentang penyelenggaraan pendidikan. (Musthafa Ritonga/@alisakinah73)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.