Best Parliamentarians
E. Herman Khaeron, Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Naskah: Hasan Pessy Foto: Sutanto
E. Herman Khaeron mendobrak sekat-sekat di sektor pelayanan publik. Sebagai Pimpinan Komisi II DPR RI yang tugasnya mengawasi dan mengaudit pelayanan publik, Herman memperjuangkan aspirasi masyarakat agar pelayanan publik seperti rumah sakit dapat melayani masyarakat dengan baik. Menurutnya, sudah sepantasnya memberikan evaluasi jika ditemukan hal-hal yang belum optimal. Hal itu sangat berpengaruh terhadap bentuk pelayanan pemerintahan terhadap masyarakat yang membutuhkan.
Saat ini, lanjut Herman, pelayanan publik yang banyak mendapat laporan adalah di bidang pemerintahan, seperti pembuatan e-KTP. Selain itu, juga ada keluhan-keluhan dalam hal pelayanan kesehatan di rumah sakit. Ada kurang lebih dari 3000 laporan aduan masyarakat se-Indonesia terkait pelayanan publik yang harus mereka tindak lanjuti. “Kebetulan saya sebagai pimpinan komisi II DPR RI yang juga melakukan pengawasan tehadap pelayanan-pelayanan publik. Jadi, silahkan melapor bagi masyarakat yang merasa pelayanan publiknya tidak optimal atau mengesampingkan rasa kemanusiaan. Kami tidak segan-segan akan meminta Ombudsman untuk turun mengaudit dan mengevaluasi terhadap kejadian-kejadian tersebut, sebagai upaya agar instansi pelayanan publik tersebut dapat melayani masyarakat dengan baik,” tegas wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VIII yang meliputi Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Kota Cirebon tersebut.
Guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelayanan publik, Komisi II DPR RI membuka pintu pengaduan masyarakat. Herman menggarisbawahi, pihaknya akan meminta Ombudsman RI (ORI) untuk turun, memberi penilaian dan rekomendasi terhadap instansi pemerintah atau institusi lainnya seperti rumah sakit yang melayani masyarakat secara tidak optimal. Sejalan dengan reformasi birokrasi serta peningkatan pelayanan publik yang digaungkan pemerintah, sambungnya, Ombudsman memiliki tugas salah satunya memastikan dan mengawal sejauh mana kedua target pemerintah itu terwujud. “Bagaimanapun, semua harus ada keselarasan antara pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang berwibawa, pemerintahan yang transparan dengan terwujudnya pelayanan publik yang baik,” ujar pria kelahiran Kuningan, Jawa Barat, 4 Mei 1969 ini. Lebih lanjut, Politisi Partai Demokrat itu juga menegaskan bahwa pihaknya kini akan memperkuat kerja Ombudsman, demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik sebagai wujud cita-cita reformasi. “Ke depan, Komisi II DPR RI berusaha agar tugas pokok dan fungsi lembaga ini diperkuat, tentu berikut dengan peningkatan anggarannya. Anggaran ini menjadi penting untuk menjamin independensi Ombudsman sebagai lembaga negara,” imbuhnya.
Herman juga mengharapkan agar Ombudsman dapat menjalankan kinerja dengan baik. Selain itu, suami dari Ratnawati itu juga menilai bahwa Ombudsman ke depannya perlu diperkuat kelembagaannya sehingga dapat membuat sanksi tegas kepada lembaga yang tidak menjalankan rekomendasinya. “Penguatan lembaga tersebut melalui perundang-undangan yang memadai,” tambahnya. Menurutnya, norma-norma undangundang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman harus direvisi. Harapannya, Ombudsman bisa menjadi pintu masuk jika terjadi praktik maladministrasi dalam pelayanan publik. Bahkan, berkurangnya praktik maladministrasi dalam pelayanan publik bisa menjadi pintu awal pencegahan praktik korupsi. Mengingat, maladministrasi dalam sebuah pelayanan publik menjadi salah satu indikator adanya penyelewengan dari pemberi layanan untuk melakukan praktik korupsi. Tidak hanya Ombudsman, Herman menilai dua instansi pemerintah lainnya yang harus diperkuat secara perundang-undangan dan anggaran adalah Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
Penguatan tiga instansi pemerintah itu diharapkan bisa berdampak positif pada pelayanan publik yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). LAN adalah lembaga yang bertugas untuk melakukan pembinaan terhadap ASN dalam melayani kebutuhan masyarakat. Herman mengharapkan lembaga tersebut bisa menjangkau sampai ke tingkat desa. Ia juga berharap LAN sebagai lembaga yang melakukan pembinaan administrasi ke institusi-institusi lain seharusnya bisa lebih kuat. Sedangkan, ANRI dibutuhkan untuk melakukan pengarsipan terkait dengan dokumentasi maupun pelayanan publik yang berkaitan lainnya. Herman mengatakan, pemenuhan standar penyimpanan arsip seharusnya dapat dikelola dengan baik karena arsip ini berperan penting dengan dokumen otentik seseorang maupun lembaga. Sebagai penyambung lidah rakyat, Herman turut bertanggung jawab atas tersedianya pelayanan publik yang berkualitas. “Untuk itu, saya akan memperjuangkannya,” tandas pria yang pada 2017 lalu dianugerahi salah satu dari sepuluh legislator yang meraih predikat wakil rakyat terbaik dari lembaga konsultan Panggung Indonesia tersebut. Di DPR, pria yang akrab disapa Hero ini dikenal sangat akrab dan ramah dengan wartawan.
Ia acap kali melontarkan canda untuk membuat suana cair. Namun, yang terpenting, ia sangat mudah dihubungi wartawan ketika meminta konfirmasi seputar isu-isu sensitif dan strategis yang menjadi wewenang pendiri HERO Center itu. Politisi Partai Demokrat ini sudah dua kali berturut-turut menjabat Wakil Ketua Komisi IV, yaitu periode 2009-2014 dan berikutnya 2014-2019 dari daerah pemilihan yang sama, Jawa Barat VIII. Sempat menjadi Wakil Ketua Komisi VII yang membidangi urusan lingkungan hidup, pertambangan dan energi, dan riset & teknologi. Saat ini, pria murah senyum tersebut ditugaskan oleh Partai Demokrat menjadi Wakil Ketua Komisi II yang membidangi Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria.
