Tough Leader
Joko Widodo Presiden Republik Indonesia
Naskah: Giattri F.P. Foto: Istimewa
Lima tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjukkan bahwa ia adalah sosok pemimpin tangguh. Betapa tidak, sejak tahun pertama kepemimpinannya ia mampu menghadapi berbagai persoalan dan dinamika politik yang menghadang. Sampai kemudian, ia mampu melaksanakan kepemimpinannya hingga sekarang.
Pertama kali menjabat sebagai Presiden Indonesia, Jokowi tampil dengan reputasi sebagai politisi yang memiliki kemauan untuk membuat perubahan. Oleh karena itu, tak heran jika Jokowi rajin turun ke lapangan kemudian mau mendengarkan suara lain, pihak masyarakat, termasuk pengguna media sosial. Bahkan, melakukan diplomasi makan siang dan makan malam dengan mengundang berbagai kalangan untuk menjelaskan kebijakan dan mendengarkan masukan. Ia juga menunjukkan pola hidup sederhana. Di awal kepemimpinannya pada tahun 2014 Presiden Jokowi sudah bertekad mewujudkan Indonesia yang mandiri dan berkedaulatan ekonomi. Mungkin kita rakyat Indonesia masih ingat bagaimana Jokowi mencoba menggenjot penerimaan negara di sektor pajak, cukai, kepabeanan, dan hibah.
Inilah fakta keseriusan pemerintah dan juga DPR dalam menuntaskan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak atau tax amnesty. Tidak hanya itu pemerintah bersama DPR juga merevisi Undangundang (UU) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Memang, Presiden Jokowi di awal pemerintahannya merencanakan dua program besar untuk meningkatkan penerimaan negara, yaitu program tax amnesty untuk melakukan reformasi di sektor pajak dalam rangka menaikkan tax ratio dan merombak UU Penerimaan Negara Bukan Pajak. Sekadar informasi tambahan saja, tax amnesty di Indonesia yang berjalan sangat sukses di era Jokowi ini bahkan menjadi salah satu cerita keberhasilan program pengampunan pajak di dunia.
Di sisi lain, Jokowi juga hadir sebagai pemimpin yang memiliki pandangan untuk memfasilitasi penyederhanaan peraturan yang sedang berlangsung. Sehingga kemudian, Indonesia naik peringkat dalam Indeks Kemudahan Berbisnis dari Bank Dunia— suatu indikator untuk lingkungan bisnis yang paling banyak digunakan. Di antara 190 yurisdiksi, Indonesia telah naik dari peringkat 114 ketika Jokowi pertama kali menjabat, menjadi peringkat 73 saat ini. Keterpilihan Jokowi dalam Pemilihan Presiden RI tahun 2014 adalah fakta bahwa Indonesia lebih suka memilih sosok dengan penampilan sederhana untuk jabatan tertinggi. Hal ini jelas mencerminkan kemajuan demokrasi negara ini.
Jokowi bukanlah pemimpin dengan teori dan retorika kosong. Pria berdarah Jawa ini adalah pemimpin yang visioner dan mewujudkan mimpinya dengan terjun langsung, kerja, kerja, dan kerja. Padahal, faktanya didunia ini untuk sekecil apapun yang ingin kita miliki tidak ada yang datang dengan tiba-tiba. Harus ada kerja nyata, perjuangan, dan proses. Fakta lainnya, selama kepemimpinan ayah tiga anak ini, ia sudah mampu menuntaskan beberapa masalah. Baik di bidang sosial, politik, dan ekonomi. Di bidang ekonomi misalnya, memang pertumbuhan ekonomi Indonesia telah mencapai 5 persen atau masih jauh dari target pertumbuhan 7 persen yang dicanangkan Jokowi pada Pilpres 2014. Namun, Indonesia mampu melewati volatilitas pasar negara berkembang tahun 2018. Terkait beban subsidi energi yang terlalu besar, Jokowi masih mampu mengelola kondisi itu dengan baik.
Mungkin, bila pemerintah tidak berhasil mengelola beban energi itu, ditambah dengan adanya krisis global ini yang melanda semua, agak sulit untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen. Masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial sudah berhasil dikurangi oleh Jokowi. Pengurangan kemiskinan turun di bawah 2 digit. Kemudian, ketimpangan yang melewati poin 3,9 persen sekarang juga sudah mulai turun menjadi 3,8 persen. Apresiasi tentu perlu diberikan untuk pemerintahan saat ini sebagaimana kita mengapresiasi pemerintahan sebelum Jokowi yang juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi indonesia. Itu artinya, dalam 4 tahun pemerintahan Jokowi, pondasi-pondasi lainnya juga semakin diperkuat dalam rangka menunjukkan Indonesia sebagai bangsa yang maju. Satu hal yang juga patut diakui adalah ketika Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan negara tahun 2018 sebesar Rp1.942,3 triliun, tumbuh 16,6 persen dari tahun 2017. Melebihi target, atau 102,5 persen dari target yang ada di APBN 2018 sebesar Rp1.894,7 triliun.
Penerimaan ini berasal dari pajak, cukai, PNBP, dan hibah. “Pada tahun ini untuk pertama kalinya Kementerian Keuangan tidak mengundang-undangkan APBN Perubahan dan tahun 2018 ditutup dengan Penerimaan Negara sebesar 100 persen,” kata Menteri Keuangan RI Sri Mulyani. Jokowi telah mampu membuktikan kerja kerasnya menjadikan Indonesia berdaulat secara ekonomi. Ada banyak program-program yang menjadi kerinduan Jokowi bagi rakyat Indonesia. Terlepas dari itu menyangkut infrastruktur, pendidikan ataupun bidang lainnya.
Tangguh Hadapi Fitnah
Selain tangguh dalam menghadapi problematika politik, sosial, dan ekonomi, Jokowi juga tangguh dalam menghadapi ‘serangan’ yang menjurus masalah pribadi yang ditujukan oleh sekelompok orang. Misalnya, soal tuduhan ia adalah kader Partai Komunis Indonesia (PKI) hingga diragukannya keislamannya. Khusus soal isu PKI, ini memang terasa aneh karena logikanya jika memang Jokowi terindikasi organisasi yang sudah dilarang secara hukum, kok ya bisa ia mencalonkan diri sebagai Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta, bahkan menjadi Presiden RI? Tentu saja Jokowi tidak terima dengan tudingan tersebut. Namun, ia tetap sabar sembari melakukan klarifikasi di berbagai kesempatan bahwa dirinya bukan kader PKI. Dalam berbagai kesempatan ia kemukakan itu. Bahkan di acara apel Bintara Pembina Desa (Babinsa) se-Indonesia di Bandung, Jawa Barat, Selasa (17/7/2018) pagi, Jokowi mengingatkan segenap Babinsa untuk bisa menjelaskan PKI dibubarkan pada 1965. Sementara, dirinya lahir tahun 1961.
Artinya, lanjutnya, umurnya baru 4 tahun saat itu, dan tidak ada namanya PKI balita (bayi di bawah lima tahun). “Logikanya itu saja. Tarik lagi ke isu yang lain, orang tuanya, kakek-neneknya. Ini yang namanya politik tapi bisa meresahkan masyarakat,” tuturnya. Jokowi mengingatkan sekarang zamannya terbuka, cabang ormas Islam, seperti Nadhlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, atau Al Irsyad bisa mengecek dengan mudah ke masjid dekat rumah orang tuanya. “Gampang sekali, jangan sampai isu-isu meresahkan rakyat kita, menjadi kewajiban kita bersama untuk menjelaskan dengan logika dan nalar,” tegasnya. Lebih tendensiusnya lagi, Jokowi bercerita kalau di media sosial ada yang menampilkan tokoh PKI DN Aidit tahun 1955 yang berpidato di dekatnya ada dirinya.
Jokowi mengaku heran gambarnya kok persis dirinya dan diakuinya itu gambar dirinya. Masalahnya, lanjut Jokowi, tahun 1955 itu dirinya belum lahir. Bahkan waktu PKI dibubarkan tahun 1965, ia mengaku masih balita (bawah lima tahun). “Ya itulah informasi-informasi yang berseliweran, ya tentu saja harus saya jawab itu. Kalau ndak nanti kalau ada yang percaya kan berbahaya sekali seperti itu. Ada isu ada yang percaya, berbahaya kalau ndak saya ngomong blak-blakan seperti ini,” ucapnya. Jokowi mengakui jika kadang-kadang isu soal PKI itu hanya berseliweran seperti itu. Namun, kalau lama-lama informasi itu ada terus bisa dianggap sebuah kebenaran. “Kalau saya terbuka saja, kami persilakan itu,” tegas pria ramah itu. Selain isu PKI, Jokowi juga diterpa soal agamanya. Banyak yang memainkan isu keagamaan Jokowi untuk kepentingan politik. Misalnya, menuduh Jokowi bukan Islam dan anti Islam. Dan, Jokowi kembali menunjukkan ketangguhannya dalam menghadapi isu ini.
Ia tak menjelaskan soal keagamaannya secara verbal, tapi lebih memperlihatkannya dengan fakta bahwa ia sangat mencintai agamanya, Islam. Untuk itu, ia banyak menjaga silaturahmi dengan kalangan ulama dan santri. Presiden Joko Widodo sendiri mengaku heran dengan tudingan tersebut. Hal itu diungkapkan di dalam pidato Pembukaan Pendidikan Kader Ulama (PKU) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor Angkatan XII Tahun 2018 di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Rabu (8/8/2018). “Ada yang bilang, Presiden Jokowi tidak pro-Islam. Ya bagaimana? Saya itu Muslim. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan juga dengan Kiai Ma’ruf Amin. Juga dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasarudin Umar ke mana-mana,” ujar Jokowi. “Hampir setiap minggu saya juga masuk ke pondok pesantren. Untuk apa? Saya ini ingin melihat problem dan kesulitan yang umat Islam alami itu apa,” lanjut ayah dari Gibran Rakabuming, Kahiyang Ayu, dan Kaesang Pangarep ini. Ia menambahkan, kebijakannya pun sangat mendukung ekonomi umat Islam. Hal itu terlihat dari didirikannya 40 bank wakaf mikro di basis-masis massa Muslim Indonesia. Selain itu, Jokowi juga mendorong kerjasama antara perusahaan besar dengan organisasi Islam dalam rangka meningkatkan ekonomi umat.
“Misalnya kerja sama antara NU dengan Garuda Food, ada itu berapa ratus hektare di Jawa Timur. Yang seperti inilah yang memperbaiki ekonomi kita. Tanpa pendekatan ekonomi seperti itu, gap antara kaya dan miskin akan semakin lebar,” ujar suami dari Iriana itu. Di era kepemimpinannya, juga dikeluarkan Peraturan Presiden mengenai penetapan Hari Santri Nasional. Oleh sebab itu ia heran mengapa dengan segala kebijakannya itu, dirinya tetap dituding demikian. “Yang buat Perpres Hari Santri Nasional siapa? Masak yang begitu dibilang tidak pro-Islam ya?” ujar Jokowi. Putra dari pasangan Noto Mihardjo dan Sudjiatmi ini menyebut, tudingan itu tidak bisa lepas dari kepentingan politik. Ia berharap agar masyarakat tidak termakan dengan isu-isu tersebut.
