Sabtu, 20 Juli 19

Inilah Peraih Obsession Awards 2019

Inilah Peraih Obsession Awards 2019
* Obsession Awards 2019. (foto: dok OMG)

Best Parliamentarians

Johnny G. Plate, Fraksi Partai Nasdem DPR RI

Naskah: Iqbal R. Foto: Sutanto/Istimewa

Best Parliamentarians Johnny G. Plate, Fraksi Partai Nasdem DPR RI Naskah: Iqbal R. Foto: Sutanto/Istimewa Bagi Johnny G. Plate, pembangunan karakter bangsa sebagai gagasan besar yang dicetuskan para pendiri bangsa merupakan hal yang sangat penting karena menyangkut kesamaan pemahaman, pandangan, dan gerak langkah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. “Sebagai sebuah bangsa besar yang terdiri atas berbagai suku bangsa dengan nuansa kedaerahan yang kental, bangsa Indonesia membutuhkan kesamaan pandangan tentang budaya dan karakter yang holistik sebagai bangsa. Inilah modal sosial dalam upaya bersama menggerakkan pembangunan bangsa Indonesia seutuhnya,” papar anggota Komisi XI DPR-RI yang membidangi Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Moneter, dan Perbankan. Johnny menjelaskan, karakter bangsa adalah kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang khas baik yang tecermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara sebagai hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta olah raga seseorang atau sekelompok orang. Dengan demikian, menurut Johnny, pembangunan karakter bangsa—dalam ungkapan nation building dan character building dari para pendiri bangsa—adalah upaya kolektif-sistemik suatu negara kebangsaan untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan dasar dan ideologi, konstitusi, haluan negara, serta potensi kolektifnya dalam konteks kehidupan nasional, regional, dan global. Dalam upaya kolektif-sistemik itu, Sekjen Partai NasDem ini menjelaskan, pembangunan karakter bangsa sudah seharusnya mencakup pembangunan Indonesia seutuhnya sebagai sebuah negara kepulauan dengan berbagai kekayaan sumber daya alam dan keragaman suku, agama, ras, adat-istiadat, dan bahasa. Faktor-faktor stategis sebagai sebuah negara kepulauan itu pula menuntut konsekuensi perhatian dan kesadaran dari semua pihak untuk mengambil bagian aktif dalam membangun dan merawat keutuhan bangsa. “Kini tampaknya bangsa Indonesia sudah semakin sadar bahwa jika terlalu berorientasi ke daratan dan kurang memperhatikan potensi lautan maka akan menjadikan bangsa ini tertinggal dari bangsa-bangsa yang telah sepenuh hati menjadikan laut masa depan,” ungkap anggota Badan Anggaran DPR-RI itu. Johnny menyebutkan, perhatian yang semakin besar terhadap potensi laut kita, ditunjukkan oleh pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yang telah mengajukan konsep “Poros Maritim Dunia” dalam program kerja kabinetnya untuk membangun Indonesia ke depan. Menurutnya, setidaknya ada tiga aspek penting yang telah dibangun dan terus ditingkatkan kapasitasnya. Pertama, membangun dan meningkatkan infrastruktur pelabuhan dan dermaga; kedua, memperkuat moda transportasi dan armada laut; ketiga, menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam menjalankan program kerja dengan menggali dan mengembangkan potensi laut untuk kesejahteraan rakyat. Berbagai aspek itu, kata Johnny, diperlukan untuk memperkokoh paradigma keterhubungan antar-pulau, juga sekaligus sebagai faktor kekuatan yang terintegrasi dalam konteks kepentingan geostrategis di kawasan ASEAN maupun dunia. Sebagai wakil rakyat di DPR-RI dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur I (meliputi Pulau Flores, Alor, dan Lembata), Johnny berpandangan bahwa berbagai upaya untuk menggerakkan keberdayaan masyarakat mulai dari tingkat desa, memerlukan perhatian pada dua aspek yang saling terkait, yaitu desentralisasi dan demokrasi. Menurut Johnny, pola pembangunan yang dianut oleh pemerintah pada saat ini adalah bottom up planning, yaitu perencanaan pembangunan yang dimulai dari Musrenbangdus di dusun, Musrenbangdes di desa sampai dengan Musrenbangprov di provinsi, bahkan sampai pada level pemerintahan pusat, yakni Musrenbangnas. Ia menyebutkan, pola pembangunan ini mengandung prinsip desentralisasi dan demokrasi lokal. Prinsip desentralisasi terkait dengan penempatan kabupaten/ kota sebagai wilayah pembangunan otonom yang mempunyai kewenangan untuk mengelola perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah yurisdiksinya. Sedangkan, prinsip demokrasi dijabarkan dalam partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan perencanaannya. Menurutnya, kebijakan pembangunan menganut dua filosofi dasar, yaitu public touch and bringing the public in, yakni sebuah kebijakan yang sungguh-sungguh menyentuh kebutuhan publik dan juga mampu membawa masyarakat masuk ke dalam ruangruang kebijakan atau yang dikenal dengan sebutan pembangunan partisipatif. Johnny mengatakan, untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang berdaya perlu sekiranya dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat (empowerment society) yang lebih komprehensif serta berorientasi jauh ke depan dan berkelanjutan (suistanable). “Pemberdayaan yang dilakukan adalah bagaimana pemerintah dan para pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya mampu bersinergi dalam merencanakan program pembangunan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai sosial (social value) dan kearifan lokal (local wisdom) yang sudah ada,” papar putra kelahiran Ruteng, Manggarai, Flores ini. Dalam konteks itulah Johnny meyakini bahwa misi perjuangannya, yaitu “Majukan NTT, Majulah Indonesia” akan semakin mendorong partisipasi masyarakat serta mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan. “Masyarakat yang terlibat dalam proses partisipasi akan merasa turut sumbang suara dalam keputusan-keputusan yang sudah diambil dan program kegiatan yang sudah disepakati,” ujar anggota DPR-RI Partai NasDem yang kini mencalonkan diri kembali dari Dapil NTT I. Di tengah aktivitasnya sebagai Sekjen Partai NasDem, Johnny kini juga memangku tugas penting sebagai salah seorang Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) CapresCawapres-01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Johnny menyebutkan, partisipasi publik bisa menjadi ruang untuk menciptakan modal sosial dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif. Modal sosial yang dimaksud adalah kerja sama, rasa saling memahami, kepercayaan (trust), dan solidaritas yang terbentuk manakala pemerintah daerah dan warganya bertemu dan berembug untuk mengupayakan kebaikan bagi semua pihak.

Bagi Johnny G. Plate, pembangunan karakter bangsa sebagai gagasan besar yang dicetuskan para pendiri bangsa merupakan hal yang sangat penting karena menyangkut kesamaan pemahaman, pandangan, dan gerak langkah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

“Sebagai sebuah bangsa besar yang terdiri atas berbagai suku bangsa dengan nuansa kedaerahan yang kental, bangsa Indonesia membutuhkan kesamaan pandangan tentang budaya dan karakter yang holistik sebagai bangsa. Inilah modal sosial dalam upaya bersama menggerakkan pembangunan bangsa Indonesia seutuhnya,” papar anggota Komisi XI DPR-RI yang membidangi Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Moneter, dan Perbankan. Johnny menjelaskan, karakter bangsa adalah kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang khas baik yang tecermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara sebagai hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta olah raga seseorang atau sekelompok orang. Dengan demikian, menurut Johnny, pembangunan karakter bangsa—dalam ungkapan nation building dan character building dari para pendiri bangsa—adalah upaya kolektif-sistemik suatu negara kebangsaan untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan dasar dan ideologi, konstitusi, haluan negara, serta potensi kolektifnya dalam konteks kehidupan nasional, regional, dan global.

Dalam upaya kolektif-sistemik itu, Sekjen Partai NasDem ini menjelaskan, pembangunan karakter bangsa sudah seharusnya mencakup pembangunan Indonesia seutuhnya sebagai sebuah negara kepulauan dengan berbagai kekayaan sumber daya alam dan keragaman suku, agama, ras, adat-istiadat, dan bahasa. Faktor-faktor stategis sebagai sebuah negara kepulauan itu pula menuntut konsekuensi perhatian dan kesadaran dari semua pihak untuk mengambil bagian aktif dalam membangun dan merawat keutuhan bangsa. “Kini tampaknya bangsa Indonesia sudah semakin sadar bahwa jika terlalu berorientasi ke daratan dan kurang memperhatikan potensi lautan maka akan menjadikan bangsa ini tertinggal dari bangsa-bangsa yang telah sepenuh hati menjadikan laut masa depan,” ungkap anggota Badan Anggaran DPR-RI itu. Johnny menyebutkan, perhatian yang semakin besar terhadap potensi laut kita, ditunjukkan oleh pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yang telah mengajukan konsep “Poros Maritim Dunia” dalam program kerja kabinetnya untuk membangun Indonesia ke depan. Menurutnya, setidaknya ada tiga aspek penting yang telah dibangun dan terus ditingkatkan kapasitasnya. Pertama, membangun dan meningkatkan infrastruktur pelabuhan dan dermaga; kedua, memperkuat moda transportasi dan armada laut; ketiga, menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam menjalankan program kerja dengan menggali dan mengembangkan potensi laut untuk kesejahteraan rakyat.

Berbagai aspek itu, kata Johnny, diperlukan untuk memperkokoh paradigma keterhubungan antar-pulau, juga sekaligus sebagai faktor kekuatan yang terintegrasi dalam konteks kepentingan geostrategis di kawasan ASEAN maupun dunia. Sebagai wakil rakyat di DPR-RI dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur I (meliputi Pulau Flores, Alor, dan Lembata), Johnny berpandangan bahwa berbagai upaya untuk menggerakkan keberdayaan masyarakat mulai dari tingkat desa, memerlukan perhatian pada dua aspek yang saling terkait, yaitu desentralisasi dan demokrasi. Menurut Johnny, pola pembangunan yang dianut oleh pemerintah pada saat ini adalah bottom up planning, yaitu perencanaan pembangunan yang dimulai dari Musrenbangdus di dusun, Musrenbangdes di desa sampai dengan Musrenbangprov di provinsi, bahkan sampai pada level pemerintahan pusat, yakni Musrenbangnas.

Johnny G plate1

Ia menyebutkan, pola pembangunan ini mengandung prinsip desentralisasi dan demokrasi lokal. Prinsip desentralisasi terkait dengan penempatan kabupaten/ kota sebagai wilayah pembangunan otonom yang mempunyai kewenangan untuk mengelola perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah yurisdiksinya. Sedangkan, prinsip demokrasi dijabarkan dalam partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan perencanaannya. Menurutnya, kebijakan pembangunan menganut dua filosofi dasar, yaitu public touch and bringing the public in, yakni sebuah kebijakan yang sungguh-sungguh menyentuh kebutuhan publik dan juga mampu membawa masyarakat masuk ke dalam ruangruang kebijakan atau yang dikenal dengan sebutan pembangunan partisipatif. Johnny mengatakan, untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang berdaya perlu sekiranya dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat (empowerment society) yang lebih komprehensif serta berorientasi jauh ke depan dan berkelanjutan (suistanable).

“Pemberdayaan yang dilakukan adalah bagaimana pemerintah dan para pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya mampu bersinergi dalam merencanakan program pembangunan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai sosial (social value) dan kearifan lokal (local wisdom) yang sudah ada,” papar putra kelahiran Ruteng, Manggarai, Flores ini. Dalam konteks itulah Johnny meyakini bahwa misi perjuangannya, yaitu “Majukan NTT, Majulah Indonesia” akan semakin mendorong partisipasi masyarakat serta mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan. “Masyarakat yang terlibat dalam proses partisipasi akan merasa turut sumbang suara dalam keputusan-keputusan yang sudah diambil dan program kegiatan yang sudah disepakati,” ujar anggota DPR-RI Partai NasDem yang kini mencalonkan diri kembali dari Dapil NTT I.

Di tengah aktivitasnya sebagai Sekjen Partai NasDem, Johnny kini juga memangku tugas penting sebagai salah seorang Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) CapresCawapres-01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Johnny menyebutkan, partisipasi publik bisa menjadi ruang untuk menciptakan modal sosial dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif. Modal sosial yang dimaksud adalah kerja sama, rasa saling memahami, kepercayaan (trust), dan solidaritas yang terbentuk manakala pemerintah daerah dan warganya bertemu dan berembug untuk mengupayakan kebaikan bagi semua pihak.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.