Minggu, 17 Oktober 21

Inilah Kiprah Pegadaian dari Kacamata YLKI

Inilah Kiprah Pegadaian dari Kacamata YLKI
* Nasabah di kantor pegadaian.

Jakarta, Obsessonnews – Bagaimana kiprah dan manfaat pegadaian bagi masyarakat? Apa yang mestinya harus dilakukan oleh pegadaian dalam melayani keinginan masyarakat?

sularsi-ylki
Sularsi.

Ketua Bidang Pengaduan dan Hukum YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) Sularsi, mengatakan pengertian pegadaian ada dua. Ada pegadaian berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) yang  sangat membantu masyarakat karena ada kejelasan dan kepastian hukum yang diatur di sana. Kemudian ada satu fenomena yang muncul saat ini, yaitu pegadaian swasta. Nah pegadaian model ini belum ada peraturannya.

“Kalau yang Perpres itu di bawah Kemenkeu. Kalau swasta di bawah siapa? Izinnya dari mana? Yang jadi persoalannya adalah kalau di pegadaian pemerintah itu aturannya sudah jelas informasinya, bunganya, sudah ada sistematika yang dibangun dengan baik untuk dikomunikasikan dengan masyarakat Yang jadi saat ini memang ada persaingan antara swasta dengan negeri,” paparnya kepada Obsessionnews.com, Senin (21/3/2016).

“Yang swasta ini belum ada aturannya, misalnya ada hal-hal yang potensial merugikan konsumen. Kenapa? Karena pegadaian swasta itu bagaimana melakukan suatu penafsiran, juru tafsirnya seperti apa? Kan harus ada kredibilitasnya, ada sertifikasi dari juru taksirnya, misalnya harga barang laptop itu harganya berapa, diberikan itu bungannya berapa persen itu yang harus diatur. Kalau di pegadaian negeri kan sudah diatur persentasenya berapa sih. Nah kalau swasta ini siapa yang mengawasi? Itu dari sisi taksirnya,” tambahnya.

Kemudian yang kedua, lanjut dia, bagaimana dalam hal untuk safety dari barang jaminannya. Bbarang itu kan harus dijamin keamanannya, tidak hilang, tidak rusak, seperti itu dan kemudian perlu diasuransikan atau tidak. Kalau swasta ini dia sistem bagaimana, kita kan tidak tahu, keamanannya seperti apa. Kkemudian itu kalau tidak dapat diselesaikan lelangnya seperti apa nah ini masih banyak potensi-potensi yang mesti diatur. Karena pegadaian ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

“Jangan salah bahwa pegadaian ini dapat memberikan suatu kemudahan bagi masyarakat, karena mencairkan dana adalah lebih cepat, dibandingkan dengan perbankan yang memang harus ada aturan-aturan tententu. Kalau pegadaian kan tidak seperti perbankan. Mereka sudah cepat sekali, tapi dengan kecepatan ini perlu adanya perlindungan untuk konsumennya,” tutur Sularsi.

Berikut wawancara Obsessionnews.com dengan Ketua Bidang Pengaduan dan Hukum YLKI, Sularsi.

Pegadaian bantu masyarakat seperti apa?

Pegadaian ini membantu sekali. Mereka itu ada di berbagai daerah. Kalau yang swasta itu hanya ada di kota-kota besar. Pegadian membantu masyarakat sampai limit terbawah dan pegadaian pemerintah ini barang jaminan itu beraneka ragam, bawa kain di daerah tertentu masih bisa diterima pegadaian. Sedangkan di pegadaian swasta mana mau, karena tidak ada nilainya. Tapi ini untuk membantu ekonomi masyarakat menengah ke bawah.

Jadi dilihat juga bahwa pegadaian pemerintah ini beroperasional ada di seluruh indonesia. Kemudian budaya, membangun suatu budaya untuk memberikan membantu kepada mereka yang lemah. Kemudian dari sisi bunga, itu juga sangat minim sekali. Siapa yang menentukan bunga untuk pegadaian swasta?

Catatan evaluasi?

Satu sisi sekarang ini kan barang yang digadaikan itu sudah beragam. Bukan hanya sebatas kain, emas tapi sudah banyak yang digadaikan, misalnya kap tanker. Ini juga berpikir global kebutuhan masyarakat sekarang. Kemudian kita juga harus mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di dalam suatu kebudayaan masyarakat yang sekarang sudah berubah. Kalau dulu bahwa pegadaian ini adalah untuk orang-orang menengah ke bawah, sekarang adalah bukan. Yang memanfaatkan pun sekarang sudah beragam, artinya dari menengah ke bawah sampai ke atas dapat memanfaatkan itu, karena mudah, dan bunganya  rendah sekali.

Perlu penguatan dari pemerintah?

Kalau pegadaian pemerintah kan ada dasar hukumnya, Peraturan Pemerintah (PP). Cuma peraturan ini belum kuat. Ada satu hal yang menarik. Misalnya ketika di pegadaian saya terima gadai barang curian yang akan kena adalah pimpinan pegadaian itu disebut sebagai penadah, ini kan harus diatur. Bahwa di pegadaian itu mengatakan bahwa orang yang menerima barang gadai dianggap memiliki, ini berbeda dengan hukum pidana. Nah ini harus disatukan, maka perlu ada Undang-Undang (UU) segera untuk mengatur hal-hal ini, baik untuk pegadaian, pemerintah maupun yang swasta. Khususnya swasta karena di lapangan sudah semakin menjamur

Semendesak apa perlu regulasi itu?

Karena bagaimana memberikan keamanan kepada masyarakat terhadap potensi praktik-praktik itu dilakukan. Contoh saya punya barang, saya gadaikan, kemudian si perusahaan pegadaian tadi ingin memiliki barang tersebut. Kemudian dia melakukan suatu praktik dengan berbagai macam cara. Si konsumen dalam posisi yang sangat lemah. Kemudian perusahaan pegadaian akan paksa mau ambil barang itu, mengancam mau lelang dengan alasan karena ingin memiliki barang tersebut. Maka perlu ada aturan-aturan yang jelas. Kemudian dari sisi permodalan, misalnya ada satu perusahaan besar siapa di balik perusahaan itu kan perlu ada aturan bahwa pegadaian itu adalah ini budaya. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.