Kamis, 29 September 22

Inilah Jaksa Agung yang Punya Latar Belakang Politis

Inilah Jaksa Agung yang Punya Latar Belakang Politis

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung yang baru, menggantikan Basrief Arief. Namun, keputusan Jokowi itu kembali menuai kritikan dari masyarakat luas, banyak yang tidak sepakat Prasetyo ditunjuk sebagai Jaksa Agung. Alasannya, penegak hukum yang berasal dari partai politik rawan kepentingan dan mudah dintervensi.

Bahkan, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut keputusan Jokowi adalah blunder yang kedua, setelah mantan Wali Kota Solo itu sebelumnya telah menunjuk Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM. Jokowi disebut lebih tunduk kepada elit partai dibanding menyerap aspirasi publik.

“Ini blunder kedua Jokowi menempatkan pos-pos strategis  ‎dalam agenda penegakan hukum, HAM dan kasus korupsi,” ujar Koordinator Bidang Korupsi dan Politik ICW, Donal Fariz, Kamis (20/11/2014).

Selain itu, kritikan lain juga datang dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, ia menyangkan keputusan Jokowi menunjuk Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Menurut Abraham, Jaksa Agung yang dipilih dari kalangan politisi biasanya sarat dengan konflik kepentingan.

Terlebih kata Abraham, dalam menunjuk Jaksa Agung, Jokowi belum pernah menyerahkan nama-nama kandidat untuk ditelusuri rekam jejaknya. Padahal  menurut Abraham, ‎sebelumnya Jokowi pernah menjanjikan hal itu. “Ya Presiden belum pernah menyampaikan nama-nama calon Jaksa Agung ke KPK untuk ditelusuri rekam jejaknya,” kata Abraham, Kamis (21/11/2014).

Namun, apakah dalam sejarah hanya Prasetyo saja Jaksa Agung yang dipilih dari kalangan politisi. Dari penelusuran yang dihimpun, ternyata ada beberapa Jaksa Agung yang juga punya latar belakang politisi. Sejak didirikan tahun 1945 sampai saat ini sudah ada 22 orang yang menjabat sebagai Jaksa Agung, dua diantaranya berasal dari partai politik.

Pertama, adalah Marzuki Darusman, ‎pria kelahiran Bogor, Jawa Barat 26 Januari 1945 ini adalah Jaksa Agung Republik Indonesia yang pernah menjabat ditahun, 1999-2001, tepat pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Selain dikenal sebagai Jaksa Agung, Marzuki juga dikenal sebagai seorang politisi.

Ia mengawali kiprah politiknya sejak menjadi Sekretaris Komite Nasional Pemuda (KNPI) Jawa Barat (1973-1974) dan Sekretaris Jendral KNPI (19‎74-1978). Kemudian dipercaya menjadi Sekretaris Jendral Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) (1978-1981). Dan pernah juga menjabat sebagai Sekjen Komisi Kerjasama Pemuda Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) (1978-1981).

Karier politiknya semakin naik saat ia pernah ditunjuk sebagai Wakil Ketua Komisi Hak Asasi Manusia, dan Ketua Komnas HAM pada tahun (1998-2003). Selain itu, Marzuki pernah ditunjuk sebagai Ketua Partai Golkar, dan Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR. Sebelum akhirnya ia dipilih sebagai Jaksa Agung.

Saat menjabat sebagai Jaksa Agung, ia dianggap berprestasi karena berhasil menggiring berbagai koruptor papan atas ke dalam jeratan hukum, diantaranya yakni, ‎mantan Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin dalam kasus Bank Bali (sekarang Bank Permata), kemudia pernah menangkap raja hutan Bob Hasan serta kroni-kroni Soeharto. Selain itu, Marzuki juga pernah menjabat sebagai tim gabungan pencari fakta atas kerusuhan Mei 1998.

Kedua, Letnan Jendral TNI Andi M. Ghalib, Pria kelahiran Bone, Sulawesi Selatan, 3 Juni 1946, adalah mantan Jaksa Agung Republik Indonesia yang menjabat tahun (1998-1999). ‎Ia termasuk salah satu tokoh nasionalis yang pernah menjabat sebagai duta besar Indonesia untuk Negara India tahun yang ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2008.

Dibalik kariernya itu, Andi juga dikenal sebagai seorang politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ia pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, pernah pejabat Wali Kota Makasar, pernah  pejabat Bupati Jenepoto. Bahkan ia pernah menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2004-2009, dan pernah dipercaya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat PPP.

Kontrofersi Kasus Korupsi
‎Andi ditunjuk sebagai Jaksa Agung pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie menggantikan Soedjono C Atmonegoro. ‎Jabatan Jaksa Agung saat itu dirasa sangat sulit, karena Indonesia masih berada dalam proses peralihan dari masa Orde Baru menuju era Reformasi. Ia diminta oleh banyak pihak untuk membuka kasus korupsi yang dilakukan oleh Presiden Soeharto.

Puncaknya, adalah tersebarnya rekaman pembicaraan telepon Jaksa Agung Andi Ghalib dengan Presiden Habibie yang membicarakan tentang proses hukum terhadap mantan presiden Soeharto. ‎Di saat Andi sedang menangani kasus korupsi peneliti dari ICW Teten Masduki, membongkar rekening pribadinya yang menyebut Andi telah menerima suap.

Andi disebut, ‎telah menerima suap dari 2 orang penyumbang untuk kegiatan olahraga melalui Joit rekening bersama Andi sebagai ketua umum, dan dan Thahrir sebagai bendahara umum Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PGSI). Puspom TNI kemudian pemeriksa kasus tersebut, dan menyatakan sumbangan itu benar-benar untuk PGSI yang disalurkan melalui rekening pribadi.

Kini untuk Ketiga kalinya‎ Jaksa Agung berasal dari partai politik. Dan apakah dibawah kepemimpinan Prasetyo Jaksa Agung akan mengalami reformasi birokrasi, atau bahkan sebaliknya akan mengalami kemunduran dalam hal penegakan hukum. Pasalnya, selain terpilih menjadi anggota DPR periode 2014-2019 dari Partai Nasdem.

Prasetyo sebelumnya juga pernah punya pengalaman menjadi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum pada periode 2005-2006. Ia ditunjuk sebagai Jaksa Agung berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 131/2014 yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada Kamis (20/11/2014) pagi, dan langsung dilantik pada Kamis sorenya di Istana Negara.

Pria kelahiran Tuban, Jawa Timur, pada 9 Mei 1947 itu‎ juga sebelumnya pernah menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (1999-2000), Inspektur Kepegawaian dan Tugas Umum Pengawasan Kejaksaan Agung RI (2000-2003), serta Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (2003-2005).

Nama calon Jaksa Agung lain yang sempat beredar yaitu Deputi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Mas Achmad Santosa, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf, mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaluddin, Wakil Jaksa Agung Andhi Nirwanto, dan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Widyo Pramono. (Abn)

 

Related posts