Rabu, 12 Agustus 20

Inilah Hal yang Berpengaruh pada Kesejahteraan Buruh

Inilah Hal yang Berpengaruh pada Kesejahteraan Buruh

Depok – Untuk melihat kesejahteraan buruh di Indonesia, maka upah layak serta jaminan sosial dan kesejahteraan sosial dianggap memiliki pengaruh atas kesejahteraan buruh. Variabel upah terkait dengan peranan korporasi, variabel jaminan sosial terkait peranan negara dan solidaritas sosial sebagai peranan masyarakat.

Demikian hasil penelitian yang dipaparkan Syahganda Nainggolan dalam mempertahankan promosi doktor pada Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial di FISIP Universitas Indonesia (UI), Depok, Jumat (16/1/2015), dengan penelitian berjudul “Analisa Pengaruh Jaminan Upah Layak, Jaminan Sosial dan Solidaritas Sosial terhadap Kesejahteraan Buruh”.

Syahganda Nainggolan adalah mantan aktivis Institut Teknologi Bandung (ITB) dan sarjana ekonomi STIE/BMI dan Pasca Sarjana Studi Pembangunan ITB. Ketua sidang dalam promosi doktor itu adalah Dr Arie Setiabudi Soesilo MSc, sedangkan promotornya Prof Dr Bambang Shergi Laksmono MSc. Hadir pula sebagai penguji antara lain Mantan Menaker Cosmas Batubara.

Penelitian ini dilakukan di daerah-daerah kawasan industri, yakni DKI Jakarta, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi. Sampel penelitian sebanyak 400 orang buruh yang dilakukan dnegan metode survey secara random bertahap, dengan memberikan pertanyaan tertutup sebanyak 38 pertanyaan.

“Pertanyaan ini mencakup variabel upah layak dnegan dimensi upah, status hubungan kerja, jenis ikatan kerja dan akses terhadap jamsostek. Variabel jaminan sosial dnegan dimensi akses terhadap jaminan kesehatan, akses terhadap jaminan pendidikan, akses terhadap jaminan perumahan dan akses terhadap bantaun sosial,” papar Syahganda.

“Variabel solidaritas sosial dengan dimensi serikat pekerja dan organisasi komunitas. Serta variabel kesejahteraan buruh dengan dimensi sejahtera dan kebahagiaan. Hasil penelitian dianalisa dengan metoda SEM (Structural Equation Model),” tambahnya.

Ukuran Kesejahteraan
Syahganda menegaskan, dalam mengukur kesejahteraan didukung oleh pendekatan kualitas hidup, yakni memasukkan dimensi kebahagiaan buruh, disamping kesejahteraan material. Penelitian nini dilakukan dnegan latar belakang adanya pergeseran pemikiran yangs aling bertentangan antara tuntutan kehiduapn yang layak dari buruh dnegan tuntutanh efisiensi dan daya saing dari pengusaha.

“Tuntutan buruh untuk hidup layak mendapat legitimqasi konstitusional dan prinsip-prinsip nyang bersandar pada hak-hak dasar buruh (labour rights) dan prinsip jaminan sosial dari negara bagi semua warga, baik berupa asuransi sosial maupun bantuan sosial,” ungkapnya.\\
Sedangkan prinsip efisiensi itu didukung oleh konsep neoliberal yang diturunkan dalam flexibility labor market maupun persaingan global yang semakin nyata. Buruh selalu merasa hak-haknya belum diperoleh secara baik, sedangkan pengusaha merasa sudah memberikan biaya maksimal.

Pergeseran pemikiran itua dalah adanya rekonsiliasi yang mengarah pada strategi kompromi , yakni menerima fleksibilitas pasar buruh dengan memaksimumkan proteksi sosial, atau dikenal sebagai flexicurity.

Jaminan Upah Layak
Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara simultan jaminan upah layak, jaminan sosial dan solidaritas sosial berpengaruh terhadap ksejahteraan buruh.Dalam uji parsial, ditemukan bahwa jaminan upha layak memiki pengaruh positif terhadap kesejahteraan buruh.

Selanjurnya,ditemukan bahwa solidaritas sosial tidak mempunyai pengaruh pada kesejahteraan buruh.kesejahteraan buruh. Turunan dari kesimpulan ini adalah adanya perlung pemerintah, di luar kebijakan pengupahan/perlindungan upah dalam meningkatkan kesejahteran buruh. Kebijakan tersebut dapat berupa penuingkatan jaminan kesehatan serta pendidikan buruh dan keluarganya, maupun beberapa bentuk bantuan sosial.

Menurut Syahganda, upah buruh dan jaminan sosial yang diberikan secara simultan berpengaruh terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan buruh. Namun, pada umumnya upah yang diterima buruh saat ini secara riil tidak mengalami kenaikan. “Baru pada tahun 2012 upah buruh mempunyai kenaikan yang signifikan, meskipun masih dianggap belum cukup layak untuk memenuhi kebutuhan buruh,” ungkapnya.

“Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang adanya pergeseran pemikiran dan fakta yang saling bertentangan antara tuntutan kehidupan yang layak buruh dengan tuntutan efisiensi dan daya saing dari pengusaha,” papar Dewan Pengarah Ikatan Alumni ITB ini.

Menurut Syahganda, tuntutan buruh untuk hidup layak mendapat legitimasi konstitusional dan prinsip-prinsip yang bersandar pada hak-hak dasar buruh dan prinsip jaminan sosial dari negara bagi semua warga, baik berupa asuransi sosial maupun bantuan sosial. Adapun prinsip efisiensi yang dilakukan pengusaha didukung oleh konsep neoliberal yang diturunkan dalam flexibility labor market maupun persaingan global yang semakin nyata.

Syahganda menjelaskan, buruh selalu merasa hak-haknya belum diperoleh secara baik, sedangkan pengusaha merasa sudah memberikan biaya maksimal. Pergeseran pemikiran itu adalah adanya rekonsiliasi yang mengarah pada strategi kompromi, yakni menerima fleksibilitas pasar buruh dengan memaksimalkan proteksi sosial atau dikenal sebagai flexicurity.

Mengapa masalah upah minimum terus-menerus menjadi sumber konflik antara buruh dan pengusaha di Indonesia ? Menurut Syahganda, hal itu terjadi karena adanya survei kebutuhan hidup layak yang dilakukan setiap tahun oleh dewan pengupahan. “Faktor lainnya tidak adanya keterhubungan antara kebijakan pengupahan dengan kebijakan perlindungan sosial (kesejahteraan),” jelas Ketua Dewan Direktur Sabang Merauke Circle (SMC) ini. (Ars)

Related posts