Selasa, 11 Agustus 20

Inilah Alasan Kenapa Pilkada Serentak Perlu Diundur

Inilah Alasan Kenapa Pilkada Serentak Perlu Diundur

Jakarta – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Berdasarkan ketentuan UU ini, KPU merancangkan Pilkada serentak pada tahun 2015. Namun pelaksanaan Pilkada serentak Desember 2015 itu penuh resiko dan pemilukada perlu diundur.

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini menyampaikan alasan utama mengapa jadwal Pilkada serentak harus di undur ke Juni 2016, berikut alasannya.

Pertama, mengurangi kejenuhan pemilih dalam mengikuti pemilu. “Jarak waktu yang pendek antara Pileg dan Pilpres, denga pilkada serentak, belum mampu menghilangkan kejenuhan pemilih dalam mengikuti Pemilu,” ujar Titi di Media Center KPU, Jakarta Pusat, Senin (22/12/2014).

Selain kejenuhan, lanjut Titi, jarak waktu yang pendek, juga membuat pemilih kehilangan rasionalitasnya dalam memberikan suara. Diperlukannya waktu setidaknya dua tahun agar pemilih mengetahui pasti kinerja hasil pileg dan pilpres, sehingga dalam Pilkada mereka akan memberikan ganjaran dan hukuman yang tepat pada partai politik dan calon.

“Memudahkan pemilih bersikap rasional dapat mempertahankan partisipasi pemilih dalam pemilu,” jelasnya.

Kedua, memberikan waktu yang cukup buat partai politik untuk konsilidasi. Pencalonan dalam pileg dan pilpres selalu menimbulkan konflik internal partai politik. Oleh karena itu, parpol harus diberi waktu yang cukup untuk mengkonsolidasikan diri, sehingga konflik internal parpol tidak berkelanjutan.

“Sebaliknya, dengan waktu yang cukup untuk berkonsolidasi, parpol bisa tenang membangun koalisi, sehingga akan tampil calon – calon terbaik dalam pilkada,” katanya.

Ketiga, memberi waktu yang cukup buat penyelenggara pemilu untuk menata organisasi, merencanakan dan mempersiapkan penyelenggaraan pilkada. Pilkada serentak yang melibatkan ratusan daerah adalah pengalaman pertama bagi KPU dan jajarannya.

Pilkada, menurutnya, selalu rawan konflik dan kekerasan, sehingga pengamanan harus betul-betul diperhitungkan. “Sebelumnya, banyak kepala daerah yang memainkan APBD untuk mengintervensi panyelenggara, sehingga menimbulkan kekacauan penyelenggara pilkada,” ungkap Titi.

Oleh karena itu, masih kata Titi, jika pilkada serentak Desember 2015 tetap bersumber pada APBD, maka kekacauan penyelenggara pilkada akan terulang, sehingga jalan terbaik adalah mengundurkan jadwal pilkada ke Juni 2016 agar bisa mengambil dana dari APBN.

“Masalah lain yang dihadapi oleh KPU adalah harus menata organisasi dan melakukan rekrutmen kembali, mengingat banyak anggota KPU daerah yang tersangkut kasus kode etik dan pidana,” pungkasnya. (Pur)

Related posts