Jakarta – Perjalanan Joko Widodo (Jokowi) untuk menduduki kursi presiden di Istana Negara tinggal menunggu pelantikan. Sementara ini, dia masih disibukkan dengan penyusunan kabinet menteri melalui adanya tim transisi.
Dalam proses itu, Ketua Umum Tani Merdeka, Musyanto meminta kepada Jokowi untuk benar-benar terlepas dari intervensi manapun termasuk dari partai pendukungnya. Penunjukan seorang menteri disebutnya sudah menjadi hak prerogratif presiden bukan yang lain.
“Jokowi harus bisa menempatkan kepentingan rakyat bukan kepentingan partai atau golongan. Jokowi jangan mau diintervensi sekalipun itu dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri,” kata Musyanto dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh Forum Diskusi Wartawan (Fordiswan) di Kantor YLBHI, Jalan Diponogoro, Jakarta Pusat, Minggu (24/8/2014).
Jokowi juga diminta mau menepati janji-janjinya dalam persoalan pertanian yakni mengupayakan kesejahteraan petani dan buruh tani. Hal itu bisa terwujud jika Jokowi mampu menunjuk Menteri Pertanian yang benar-benar kredibel dan mempunyai rekam jejak yang baik di masa lalunya.
“Saya juga berharap Jokowi dengan benar dan tepat memilih Menteri Pertanian karena sektor tani sangat penting dalam membangun bangsa, tanpa petani siapa yang akan menanam segala pangan, kalau tidak ada pangan kita mau akan apa?” paparnya.
Menurut dia, untuk mendukung terciptanya progam-program pertanian yang baik. Pemerintah harus mampu menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang baik, serta pendanaan dan teknologinya. Dalam hal kerja sama pemerintah juga harus menjalin komunikasi yang efektif dengan lembaga kementerian seperti pusat penelitian (LIPI) serta universitas-universitas agar menciptakan teknologi-teknologi yang baik.
“Badan usaha milik petani itu juga perlu dikembangkan selain ada koperasi, itu tinggal diterapkan saja,” terangnya.
Ke depan Jokowi juga masih akan dihadapkan dengan persoalan agraria. Persoalan ini menjadi polemik yang kerap dihadapi masyarakat adat dengan pemerintah. Bahkan, cenderung berakhir dengan perlawanan antar masyarakat dengan aparat. Oleh karenanya, Jokowi juga haru mampu menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.
”Dari menteri ke menteri BPN itu dari verifikasi memang tak selesai-selesai, tapi, saya pikir, masalah reformasi agraria, masalah tanah petani itu wajib, tidak perlu buat UU baru, tinggal pelaksanaan saja,” tandasnya.
Diskusi tersebut dihadiri komponen Yayasan LBH Indonesia, Pusat Aspirasi Kejian Buruh Indonesia (PASKABI), Serikat Buruh Migrant Indonesia (SBMI), Tani Merdeka, dan Front Revolusi Kuba Hijau. Mereka juga meminta kepada Jokowi untuk bisa menempatkan orang-orang yang tepat dalam kabinetnya.
Menurut Sekjen SBMI Anwar Ma’arif (Bobi), berkaca pada kabinet sebelumnya yang dibentuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Banyak menterinya yang belum bisa bekerja memenuhi harapan masyarakat. Mereka terlihat tidak sungguh-sungguh dalam bekerja melainkan hanya bekerja untuk pencitraan dirinya dan partai pengusungnya.
Seperti halnya kata Bobi, beberapa kementerian yang terkait dengan persoalan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) seperti Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Menteri Luar Negeri (Menlu), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Nasional Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).
“Semua kementerian yang sebutkan itu seharusnya bekerja secara singkron dalam menangani persoalan TKI, tapi nyatanya dalam menangani kasus TKI mereka bekerja dengan sendiri-sendiri sehingga banyak peraturan-peraturan yang saling bertrabrakan antara kementerian dengan kementerian lainnya termasuk bertabrakan dengan lembaga BNP2TKI, dan membuat TKI harus dipusingkan dengan macam-macam persoalan di dalam negeri. Itu baru di dalam negeri dan belum di luar negeri,” jelasnya.
Sementara itu, Sekjen PASKABI Sucipto berharap Presiden Jokowi nanti mampu mendobrak peraturan-peraturan yang memberatkan buruh, seperti masalah upah dan outsourcing. Pasalnya, dimana setiap tahun, buruh Indonesia harus turun ke jalan demontrasi menuntut hak kenaikan upah dan penghapusan outsourcing.
Ia menegaskan, jika tidak ada perubahan maka pemerintahan Jokowi-JK sama halnya dengan pemerintahan sebelumnya. “Mungkin saja ada gejolak, setiap tahun buruh akan berdemo. Untuk Outsorcing, ya menteri baru harus bisa revisi UU 13. Siapa pun menteri yang dipilih jokowi harus yang mengetahui secara pasti kondisi tenaga kerja,” tutur Sucipto.
Koordinator Front Revolusi Kubah Hijau, Iradat H Ismail mengingatkan, masyarakat kita ada di titik frustasi yang luar biasa terhadap kinerja para menteri dan layanan birokrasi. Oleh karena itu, rekam jejak calon menteri juga penting, karena sering dimanfaatkan oleh partai politik. Meski Front Revolusi Kubah Hijau termasuk sebagai Relawan Jokowi-JK, namun Iradat menyatakan, pihaknya akan tetap mengkritisi kebijakan pemerintahan Jokowi-JK.
“Sebagai relawan Jokowi-JK kami tidak akan diam bila melihat ada program Jokowi-JK yang tidak pro rakyat, kami akan tetap kritis kepada Jokowi-JK. Untuk itu kami meminta Jokowi-JK untuk berhati-hati dalam memlih menterinya. Ingat! Kami ada sebagai relawan yang kritis bukan penyembah kekuasaan!” seru Iradat.
Ia pun mengingatkan Jokowi untuk tidak memilih calon menteri yang memiliki dosa masa lalu dan tentunya berintigritas serta paham dengan permasalahan rakyat. “Dan yang terpenting mau mengabdi kepada rakyat, bukan kepada pemilik modal. Ingat! kami ada untuk mengkritisi, bukan menjilat,” tegasnya. (Abn)
