Jakarta, Obsessionnews – Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengaku sengaja melakukan beberapa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) induk agar sesuai dengan visi – misi pemerintah.
“Kita mengajukan APBN Perubahan, sebenarnya yang paling penting bukan pada perubahan asumsinya, tapi ini pemerintahan baru yang kebetulan tidak ikut menyusun APBN 2015 induk. Sehingga diperlukan APBN-P untuk bisa memasukkan visi misi dan prioritas dari pemerintahan baru,” ujar dia saat jumpa pers di kantornya, Jakarta, Selasa (17/2/2015).
Berbeda dengan APBN 2015 yang disusun oleh pemerintah terdahulu, pemerintahan Jokowi memasukkan beberapa hal baru dalam APBN-P seperti komitmen untuk mengurangi kesenjangan sosial, melaksanakan pertumbuhan yang berkualitas, dan memperbaiki kualitas masyarakat Indonesia.
“Yang baru dalam APBN-P ini adalah komitmen pemerintah untuk melaksanakan pertumbuhan yang berkualitas, untuk mengurangi kesenjangan antar tingkat pendapatan dalam masyarakat dan juga komitmen pemerintah baru untuk memperbaiki kualitas manusia indonesia,” terang Bambang.
Lebih lanjut dia juga menjelaskan bahwa dalam APBN-P ini jelas tercantum beberapa indikator kesejahteraan yang telah disepakati bersama DPR.
Seperti tingkat kemiskinan, pengangguran, rasio ketimpangan pendapatan (Gini Ratio) dan indeks pembangunan manusia.
“Yang disepakati adalah di tingkat kemiskinan 10,3 persen. Artinya 10,3 persen dari jumlah penduduk kita, itu yang harus kita tekan. Kemudian tingkat pengangguran sebesar 5,6 persen, Gini Ratio juga ditargetkan turun dari sebelumnya 0,41 angka sekarang menjadi 0,4 sedangkan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 69,4,” tambah dia.
Khusus untuk Indeks Pembangunan Manusia, menurut Bambang angka tersebut meningkat karena menggunakan mekanisme perhitungan baru. “IPM ini ada mekanisme perhitungan baru, sehingga angkanya menjadi 69,4, yang sebenarnya ini adalah peningkatan dibanding yang saat ini ada,” tambahnya. (Kukuh Budiman)
