Jumat, 17 September 21

Ini yang Akan Ditanyakan Pansus Pelindo II kepada RJ Lino

Ini yang Akan Ditanyakan Pansus Pelindo II kepada RJ Lino
* RJ Lino.

Jakarta, Obsessionnews – Direktur PT Pelindo II RJ Lino dijadwalkan menjalani pemeriksaan oleh Panitia Khusus (Pansus) Pelindo DPR RI pada Jumat (4/12/2015) siang. Pemeriksaan RJ Lino sebagai tidak lanjut dari pemeriksaan sebelumnya untuk mengungkap sekandal kasus korupsi di perusahaan tersebut.

Anggota Pansus Muhammad Nizar Zahro mengungkapkan, Lino akan dimintai keterangan tentang empat hal terutama berkaitan dengan izin konsensi berpanjangan kontrak International Container Terminal (JICT) yang melibatkan perusahaan asing asal Hongkong Hutchison Port Holidings (HPH)

‎”Sesuai dengan tugas-tugas Direktur dia menyampaikan paparan mengapa dia berani tanda tangan kontrak, yang mengatakan diperpanjang selama 30 tahun,” ujar Nizar kepada Obsessionnews, Jumat

Kedua kata dia, Pansus juga akan menanyakan apa dasar yang dipakai oleh Lino yang telah mengamandemen kepemilikan saham JICT dengan HPH. Padahal tidak ditemukan izin dari pihak yang berwenang “Yang ketiga apa bener komposisi saham ini sudah berubah,” tuturnya.

Adapun yang keempat, politisi Partai Gerindra ini menyampaikan, bahwa pengadaan barang di Pelindo II akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna memastikan berapa kerugian negara yang ditimbulkan dari adanya kasus korupsi di‎ Pelindo II.

Sampai saat ini, Pansus Pelindo masih mempermasalahkan pernyataan RJ Lino yang menyebut PT JICT mayoritas sahamnya sudah milik Pelindo II. Padahal kata Nizar, RJ Lino tidak bisa membuktikan ucapanya itu saat diperiksa Pansus.

Dalam UU No 14 Tahun 2015 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal disebutkan ada 5 syarat yang harus diberikan bila Pelido ingin menguasai saham JICT. ‎Pertama, mengenai Hasil Rapat Umum Pemegang Saham. Kedua, risalah rapat dan keputusan sekular tentang saham.

Ketiga, harus ada akte notaris, ‎keempat harus ada persetujuan BKBM, kelima, harus ada Dirjen AHU dari Menteri Hukum dan HAM tentang perubahan komposisi saham. “Sampai saat ini tidak ada perubahan apapun dari data-data  yang kita miliki itu tetap. Bahwa yang mayoritas adalah HPH,” ungkapnya.

Anggota Komisi V juga menantang RJ Lino untuk membuktikan dukumen mana yang bisa dijadikan dasar dirinya telah menguasai mayoritas saham JICT. Jangan-jangan kata dia, amendemen itu adalah amendemen percobaan agar saham bisa berubah.

“Atau amendemen seolah-seolah,  seakan-akan sudah ada perubahan saham. Padahal sampai saat ini tidak ada perubahan sama sekali,” jelasnya. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.