Jakarta, Obsessionnews.com – Sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) lewat Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) kerap mendapat sorotan karena kebijakannya yang menurut beberapa pihak itu dinilai tidak demokratis. Hingga akhirnya sempat dikatakan bahwa Jokowi itu diktator.
Menanggapi hal ini, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri (Mega) berang atas tuduhan tersebut. Menurutnya, selama ini apa yang dilakukan Jokowi sebagi presiden bukan gaya kepemimpinan diktator.
“Mohon maaf, waktu kemarin saya bela presiden saya, mungkin sudah baca diviral media sosial. Yang saya bilang presiden dibilang diktator, saya bilang sama beliau lalu buat apa termasuk saya susah-susah buat reformasi. Sekarang langsung dibilang diktator, saya bilang orang itu pengecut,” kilah Mega saat diskusi di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta Selatan, Selasa (15/8/2017).
Selain itu, Mega menyayangkan pernyataan orang-orang yang dilakukan di media sosial hingga akhirnya menjadi viral, maka dari itu mantan presiden itu meminta agar yang mengritik Jokowi di media sosial harus berbicara secara langsung.
Diketahui, penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas dianggap sebagai pemicu. Sejumlah pihak mengritik perppu itu lantaran berpeluang membuat presiden membubarkan Ormas seenaknya.
“Gak boleh presiden bikin Perppu? Saya juga pernah presiden, boleh. Kenapa enggak boleh?” hardik Mega.
Salah satu syarat penerbitan Perppu adalah negara dalam keadaan berbahaya dan mendesak. Untuk itu, Mega menegaskan bahwa Indonesia harus dipertahankan, mengingat betapa banyak pengorbanan para pendiri bangsa Indonesia. Dia sendiri menyatakan akan membela Indonesia mati-matian.
“Seorang presiden buat Perpres, Perppu, emangnya gak boleh? Boleh! Kenapa gak boleh? Karena itu membungkam aspirasi dan sebagainya? Kalau aspirasinya enggak bener piye toh,” kilah Mega pula.
Sebelumnya, Jokowi menegaskan tidak ada kekuasaan mutlak atau diktator di Indonesia.
“Merujuk konstitusi kita, tidak ada satu pun institusi yang memiliki kekuasaan mutlak apalagi seperti diktator. Konstitusi memastikan adanya perimbangan kekuasaan antar lembaga-lembaga negara dan bisa saling mengontrol, saling mengawasi,” tandasnya di Surakarta, Rabu (9/8). (Iqbal)
