Minggu, 25 September 22

Ini Syarat Pemberatan Hukum Bagi Pelaku Kejahatan Seksual

Ini Syarat Pemberatan Hukum Bagi Pelaku Kejahatan Seksual
* Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly.

Jakarta, Obsessionnews – Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengatakan, pemberlakukan pemberatan pidana, pidana tambahan, dan tindakan lain akan dikenakan kepada pelaku kejahatan kekerasan seksual apabila pelaku tersebut merupakan orang-orang yang harusnya menjadi pelindung dan memberi teladan bagi korban atau kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anak.

Di samping itu, pemberatan hukuman, pidana tambahan, dan tindakan lainnya ini dikenakan apabila dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama, atau mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

“Dalam waktu dekat kita juga akan mengesahkan rancangan UU Pidana, ada beberapa hukuman pokok di sana,” kata Yasonna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/5/2016).

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Laoly menjelaskan bahwa Perppu ini adalah tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksudkan untuk memberikan hukuman yang seberat-beratnya terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

“Jadi ini bukan Perppu Kebiri,” jelas Menteri Laoly. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.