Kamis, 30 Juni 22

Ini Suara Hati Pesepeda Jika Dikenakan Pajak

Ini Suara Hati Pesepeda Jika Dikenakan Pajak
* Seseorang sedang bersepeda. (Foto: Edwin B/obsessionnews)

Jakarta, Obsessionnews.comPemerintah melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan sempat berwacana pengenaan pajak bagi pengguna sepeda.

Hal itu diungkapkan oleh Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi dalam diskusi virtual akhir pekan lalu di Jakarta, pada Jumat (26/6/2020).

“Kalau waktu saya kecil, saya mengalami sepeda disuruh bayar pajak dan sebagainya. Mungkin bisa ke sana. Tapi ini sejalan revisi UU 22/2009, sudah diskusi dengan Korlantas Polri,” kata Budi.

Atas adanya wacana seperti itu, banyak warga pengguna atau penghobi sepeda yang keberatan dengan pemungutan pajak tersebut.

Salah satunya Supriyadi (53) hobi olahraga termasuk pesepeda warga Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ini mengaku keberatan jika pesepeda harus dikenakan pajak.

Menurut dia, orang-orang sudah mau bersepeda saja sudah bagus, di samping olah raga juga mengurangi polusi udara.

“Sekarang orang lagi bumming bersepeda, termasuk anak-anak kita.  Akan tetapi kalau mau dikenai pajak masih keberatan,” ujar pria yang akrab disapa ‘Mas Yadi’ kepada obsessionnews.com, Rabu (1/7).

Baca juga: Jakarta Punya Potensi Jadi Kota Ramah Sepeda

Dia mengaku, sangat senang bersepeda termasuk tiga anaknya. Menurut Yadi, jika pemerintah akan tetap mengenai pajak bagi pesepeda lebih baik dia menggunakan kendaraan bermotor. “Tapi kalau mau dikenai pajak ya lebih baik naik motor atau mobil,” ungkapnya.

Dia menambahkan, pemerintah harus piker-fikir lagi bagaimana menggalakkan olah raga bersepeda tanpa dikenai pajak.

“ita harus taat pajak, tapi kalao semua-semua dikenai pajak, penghasilan kita hanya untuk pajak dong, boleh dong buat masukan buat pemerintah, tolong yang di kenai pajak yang mobil mewah tuh, klo motor wajarlah,’ pungkasnya.

Hal senada dikatakan oleh penghobi sepeda, yakni Roland, warga Jl Praja, Kebayoran lama, Jakarta Selatan. Dia tidak setuju dengan adanya pajak bagi pesepeda. Tak hanya itu, dia sendiri bingung dengan mekanisme penerikan pajak tersebut.

“Saya memang mendengar ada wacana tersebut (pesepeda dikenakan pajak) walaupun di berita sudah dibantah. Saya sendiri bingung, apa yang akan di pajakin dari pengguna sepeda dan bagaimana mekanisme penarikan pajak tersebut dari pengguna sepeda,” ujarnya.

Dia mengaku, menggunakan sepeda sebagai hobi bukan sebagai alat transportasi yang regular untuk menunjang aktivitasnya. Dia menjelaskan, sebenarnya ketika membeli sepeda, tanpa disadari pembeli sudah membayar pajak pembelian terhadap sepeda tersebut.

“Khusus untuk sepeda yang harganya ‘selangit’ pasti sudah dikenakan pajak barang mewah,” ungkap Roland.

Dia pribadi, kalau memang pengguna sepeda harus membayar pajak karena untuk alat transportasi sehari-hari (sama seperti kendaraan lain nya) tidak apa-apa. “Tapi kalau untuk hobby (untuk olahraga) saya tidak setuju,” tegas dia.

Menurut dia, sepeda bukan menjadi kebutuhan serius masyarakat Indonesia saat ini. Karena negara tidak mempunyai regulasi untuk mengatur pengguna sepeda di jalan raya.

Roland berharap, kalau memang regulasinya dan peraturan jalan rayanya sudah dibenahi dengan baik, maka sepeda akan di samakan dengan kendaraan bermotor lainnya.

“Kenapa tidak. Tapi kalau sepeda sebagai hobi olah raga dikenakan pajak (diluar pajak pembelian), saya tidak setuju,” pungkasnya.

Namun hal yang berbeda dikatakan oleh Nanda, pesepeda warga Kampung Duku, Jakarta Selatan. Dia mengaku, semasa kecilnya sepeda dikenakan biaya pajak. Namun biaya pajak itu berakhir di tahun ’90-an.

“Terakhir dikenakan pajak sepeda itu tahun 1997-an,” ujarnya.

Meski demikian, Kemenhub telah membantah tengah membuat aturan mengenai pemungutan pajak pengguna sepeda.

“Tidak benar Kemenhub sedang menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda,” ujar Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/6).

Adita membenarkan pihaknya tengah menyusun regulasi mengenai penggunaan sepeda sebagai moda transportasi. Namun, regulasi yang tengah digodok tersebut lebih berfokus kepada aspek keamanan.

“Hal ini juga untuk menyikapi maraknya penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi oleh masyarakat,” ujarnya

Menurut dia, regulasi yang mengatur aspek keamanan pengguna sepeda menjadi penting. Apalagi, dalam masa transisi adaptasi kebiasaan baru tengah terjadi peningkatan jumlah pesepeda terutama di kota-kota besar seperti Jakarta.

“Regulasi ini nanti akan mengatur hal-hal seperti alat pemantul cahaya bagi para pesepeda, jalur sepeda serta penggunaan alat keselamatan lainnya oleh pesepeda,” tuturnya.

Untuk diketahui, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan, sepeda di kategorikan sebagai kendaran tidak bermotor oleh karenanya pengaturannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Oleh karenanya, selain menyiapkan regulasi, Kemenhub juga akan meminta pemerintah daerah terkait untuk turut aktif memberikan perlindungan kepada pengguna sepeda. (Poy)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.