Obsessionnews.com – Obsession Media Group (OMG) kembali menggelar Webinar UMKM SUMMIT 2022 dengan tema “UMKM Outlook 2023 (Pasca Covid-19) dan Peluang 2023” pada Sabtu (26/11/2022).
Acara yang dikemas dengan format talk show online yang dapat ditayangkan secara live streaming via Zoom Meeting dan YouTube TV OMG, ini akan dibuka (opening speech) oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, Teten Masduki dengan menghadirkan para narasumber yang kompeten dan kapabel dalam tiga sesi yang dimulai pukul 09.00 WIB.
Dalam kesempatan itu, Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Pol Pipit Rismanto menjadi narasumber mewakili Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo.
Dia mengatakan, sejak adanya Pandemi Covid-19 yang lalu, pemerintah telah melakukan pemulihan ekonomi, di antaranya adalah menekan importasi, meningkatkan eksportasi dan Investasi. Untuk itu, dalam mendukung pemulihan ekonomi tersebut, Polri menjalankan perannya dalam menjaga investasi
“Polri juga harus berperan serta menjaga investasi. Dengan cara melakukan penegakan hukum, jaminan keamanan,” ujar Pipit.
Dia menjelaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menitipkan kepada polri bahwa polri harus menjamin pengawalan investasi. “Karena ini merupakan kunci pertumbuhan ekonomi kita, karena bukan sekedar APBN namun juga perputaran ada di swasta juga BUMN dalam bentuk investasi,” ungkapnya.
Dia menambahkan, dari dampak Pandemi yang lalu Indonesia masih membutuhkan lapangan pekerjaan kurang lebih 16 juta jiwa. “Artinya ada masyarakat kita yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Kalau ini tidak mendapatkan lapangan pekerjaan ini merupakan potensi terhadap gangguan Kamtibmas itu sendiri,” ucap Pipit.
Tentunya masyarakat sejumlah 16 juta jiwa ini masuk kepada klasifikasi ke sektor sumber daya alam. Baik perkebunan, pertanian, pertambangan dan lain-lain. “Kemudian investasi ke berbagai industri, manufaktur,” tambahnya.
Ini merupakan hasil investigasi, keluhan, dan pengaduan masyarakat terkait UMKM ini. “Kalau kita melihat dari media dan juga keluhan-keluhan seperti apa ini adanya pembiayaan dan modal usaha, hampir 79% UMKM belum mendapatkan pembiayaan akses untuk naik kelas. Belum lagi perusahaan UMKM memahami digital marketing dan lain-lainnya,” bebernya.
Selain itu, masih kurangnya kesadaran untuk normalisasi usaha tentang legalitas usaha. Ada lagi masih adanya pungutan liar dalam proses perizinan. “Ini bisa menjadi perhatian semua pihak dalam proses perizinan sulit sekali,” ujar Pipit.
Dia menjelaskan, dari segala permasalahan-permasalahan yang ada tentunya negara harus adil terhadap UMKM dari aspek legalitas usaha, dari perizinan-perizinan dan lain sebagainya.
Kemudian membantu akses permodalan ini, pemerintah harus membantu akses pasar dan marketing, dan memberikan jaminan keamanan.
“Nah inilah tugas polri dan program prioritas bapak Kapolri, artinya ini program Polri yang Presisi ini betul-betul beliau ingin kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini harus dikawal, termasuk adalah mengawal investasi,” ucap Pipit.
Lalu bagaimana peran polri dalam mendukung pemberdayaan UMKM? Tentunya Polri ingin terlibat langsung dalam mendukung program pemerintah, dalam bentuk aksestensi dan pendampingan dalam sektor UMKM dan dalam kendala-kendala investasi itu sendiri.
Polri langsung memberikan jaminan -jaminan Kamtibmas terkait permasalahan-permasalahan hukum yang ada. Jadi Polri menyelesaikan permasalahan hukum ini. Ada hukum perdata maupun pidana.
“Kami akan kolaborasi dengan lembaga yang lain terkait permasalahan hukum lainnya secara multi justice,” pungkasnya. (Poy)
