Senin, 24 Januari 22

Ini Penyebab Penganut Agama Lokal Kerap Dapat Diskriminasi

Ini Penyebab Penganut Agama Lokal Kerap Dapat Diskriminasi

Malang, Obsessionnews.com – Indonesia sampai saat ini hanya mengakui enam agama yakni Islam, Protestan, Katolik, Budha, Hindu dan Khonghucu. Padahal diketahui masih banyak masyarakat yang menganut agama lokal atau penghayat kepercayaan. Keberadaan mereka juga bagian Kebhinnekaan  Indonesia yang harus diakui oleh negara.

Hal itu dipaparkan oleh Anggota Komisi X DPR RI Ridwan Hisjam dalam acara Saresehan Daerah Penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Malang, Rabu (31/8/2016). ‎Ridwan juga menilai pelayanan terhadap penghayat kepercayaan belum optimal.

“Ini disebabkan oleh banyak hal, salah satunya terkait dengan masalah kapasitas kelembagaan yang lemah, regenerasi yang belum optimal, relasi antara penghayat dengan penganut agama besar, baik secara individual maupun kolektif yang cenderung diskriminatif, dan belum terintegrasinya sosialisasi regulasi terkait penghayat kepercayaan di kalangan pemangku kepentingan, yaitu pemerintah dan masyarakat,” jelas Ridwan.

RH di Malang -002

Selain itu, Ridwan menjelaskan masalah lain yang kerap dihadapi para penghayat kepercayaan adalah ‎diperlakuan diskriminatif dari masyarakat. Mereka dianggap sesat karena percaya tahayul, mistik, klenik dan tidak bertuhan. “Masyarakat kita belum sepenuhnya memahami keberadaan penghayat kepercayaan,” bebernya.

‎Padahal, tegas Politisi Golkar ini, dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28 menyebutkan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

“Kemudian, setiap orang juga berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya,” terangnya.

Tidak hanya itu, dalam UUD 1945 negara juga diamanatkan untuk menjamin kemerdekaan tiap – tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing – masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

RH di Malang -003

Kenyataannya selain masalah di atas, lanjut Ridwan, hak-hak yang diatur dalam peraturan & perundang-undangan dianggap tidak berlaku bagi penghayat kepercayaan. Misalnya, ‎hak atas pendidikan agama di sekolah, hak untuk menjadi TNI/POLRI, hak untuk berpartisipasi dalam lembaga bentukan pemerintah.

‎”Mereka tidak berada dalam pembinaan Kementerian Agama, tapi dalam pembinaan lembaga yang mengurusi kebudayaan,” tandasnya.

Melihat persoalan tersebut, ‎disimpulkan bahwa eksistensi para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan bagian dari masyarakat multikultural yang harus  diakui oleh negara sebagaimana dituangkan dalam Pasal 28 dan 29 UUD 1945.

“Menjadi salah satu bukti nyata bahwa kesadaran multikulturalisme sudah disadari oleh pendiri bangsa Indonesia sehingga konstitusi negara ini disusun untuk membentuk negara Republik Indonesia dan mendesain kebudayaan bangsa Indonesia,” ungkap. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.