Rabu, 29 September 21

Ini Penilaian Tjahjo Kumolo Tentang Jenderal Gatot Nurmantyo

Ini Penilaian Tjahjo Kumolo Tentang Jenderal Gatot Nurmantyo

Jakarta, Obsessionnews – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Gatot Nurmantyo diajukan Presiden Jokowi sebagai calon Panglima TNI menggantikan Jenderal Moeldoko yang akan memasuki masa pensiun pada 1 Agustus mendatang.

Bagi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo keputusan presiden tersebut dianggap tepat. Ada tiga alasan yang membuat politikus PDI Perjuangan ini sangat setuju dengan pengajuan nama Gatot Nurmantyo ke DPR. Pertama ;

“Dari aspek strategis dalam rangka menunjang wawasan kemaritiman yang akan didukung dengan dibentuknya 3 komando pertahanan, yaitu barat, tengah dan timur seperti rencana panglima TNI Jenderal Moeldoko,” kata Tjahjo melalui siaran persnya, Rabu (10/6/2015).

Kedua ; menurut Tjahjo, aari aspek taktis penunjukan KSAD sebagai calon penglima justru untuk memuluskan pembentukan komando wilayah pertahanan tersebut yang idenya dari angkatan darat, sehingga ada kesinambungan diantara gagasan dan pelaksanaan.

Ketiga ; Hub KSAD Jenderal Gatot dengan Kepala staf dari Matra TNI AU dan AL serta Kapolri sangat dekat dari aspek pemikiran pertahanan keamanan selama ini akan membangun sinergitas yang semakin baik dan kompak mendukung Pemerintahan Presiden Jokowi dengan program pembangunan Nawacitanya

Selasa 9 Juni, Presiden Jokowi telah mengirim surat tentang pengajuan calon Panglima TNI yakni Jendral Gatot Nurmantyo yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat untuk mendapat persetujuan kepada DPR.

Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki mengatakan pencalonan Jendral TNI Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI diputuskan Presiden dengan memperhatikan kepentingan penguatan organisasi TNI untuk menghadapi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi kawasan.

“Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 13, Presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Panglima TNI dengan persetujuan DPR,” katanya.

Presiden berharap DPR bisa memberikan persetujuan dalam waktu yang tidak terlalu lama mengingat Panglima TNI Jenderal Moeldoko akan memasuki masa pensiun pada 1 Agustus mendatang.

“Berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 Pasal 10, Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara,” jelas Teten. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.