Rabu, 21 April 21

Ini Pasal yang Mengancam Pelaku Pengurukan Resapan Air Tanpa Izin

Ini Pasal yang Mengancam Pelaku Pengurukan Resapan Air Tanpa Izin
* Lokasi pengurukan resapan air atau setu di Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten. (Foto: Aldi/OMG)

Jakarta, obsessionnews.com – Pengurukan resapan air atau setu di Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, masih menjadi perbincangan yang hangat di kalangan warga sekitar lingkungan setu tersebut.

Pengurukan setu atau danau ini digunakan untuk kebutuhan jalan buat kepentingan pribadi Rumah Makan Apung “Saung Babeh”. Apalagi pengurukan resapan air tersebut tak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dari pemerintah daerah setempat.

Berdasarkan informasi yang diterima obsessionnews.com, Kamis (25/2/2021), pengurukan resapan air tersebut rupanya belum mendapatkan izin. Karenanya pemilik lahan ‘menabrak’ peraturan yang ada di daerah tersebut.

Hal itu diperkuat dengan adanya surat tanggapan dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Tangsel Nomor 610/493-SDA, yang menyebut pemilik lahan tidak diperbolehkan melaksanakan proses pembangunan selama perizinan belum diterbitkan oleh dinas terkait.

Tak hanya itu, pihak Kelurahan Setu dan Kecamatan Setu ternyata belum menerima permohonan izin secara tertulis dari pemilik tanah terkait pengurukan lahan untuk akses menuju ke Rumah Makan “Saung Babeh” itu.

Berdasarkan surat klarifikasi dari DPU Tangsel terkait pengurukan resapan air, pihak Kelurahan Setu dan Kecamatan Setu meminta kepada pemilik tanah untuk membuat izin lingkungan dari tetangga sekitar setu atau resapan air tersebut.

Tidak sampai di situ, Dinas Bangunan dan Penataan Ruang Kota Tangsel juga menjelaskan, sesuai dengan RTRW Kota Tangsel, lahan tersebut memiliki dua peruntukan, yaitu untuk kawasan perdagangan jasa dan kawasan permukiman.

Kawasan yang untuk perdagangan dan jasa adalah lahan yang berada di lapis pertama langsung menghadap ke jalan raya Puspiptek, lapis kedua untuk kawasan pemukiman (+ 100 = 200 meter dari jalan raya Puspitek. Lebih dari 200 meter adalah untuk kawasan permukiman).

Untuk itu pemilik tanah harus mendapatkan kajian TKPRD dari Dinas Bangunan dan Penataan Ruang Kota Tangsel terkait peruntukan lahan tersebut.

Terlebih lagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangsel telah melakukan penyegelan terhadap kegiatan pengurukan tanah akses jalan yang menuju ke Rumah Makan “Saung Babeh” tersebut. Akan tertapi penyegelan itu berlangsung tidak lama, kemudian pemilik melanjutkan kembali pelaksanaan pengurukan resapan air tersebut.

Dengan begitu pemilik lahan telah melanggar peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel, dengan terus membangun rumah makan itu meski surat izin IMB belum keluar atau diterbitkan dari pemerintah daerah setempat.

Tak hanya itu, seharusnya pemilik tanah resapan air tersebut juga memiliki izin pekerjaan pengurukan tanah dari Satpol PP Tangsel. Untuk itu proses pengurukan harus dihentikan sementara sampai mendapatkan IMB dari Pemkot setempat.

Sementara itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangsel mewajibkan kepada pemilik tanah untuk segera mengurus IMB.

Sebelum mengurus IMB, pemilik tanah harus mendapatkan kajian TKPRD dalam hal peruntukan kawasan dari Dinas Bangunan dan Penataan Ruang Kota Tangsel.

Tak hanya itu, untuk rencana pembangunan harus mendapatkan izin lingkungan dari tetangga kiri-kanan, depan-belakang dan peruntukan lahan tidak boleh berubah-ubah. Pemilik tanah juga tidak boleh melaksanakan proses pembangunan sebelum mempunyai IMB.

Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangsel juga meminta kepada pemilik tanah resapan air itu untuk melakukan setiap proses pembangunan harus mengacu kepada RTRW Kota Tangsel. Dan pengurukan tanah tersebut harus mempertahankan adanya lahan resapan air dan tidak boleh melakukan pengurugan di seluruh lahan resapan air.

Perlu diketahui ternyata pelaku pengurukan resapan air tanpa izin itu dapat dikenakan pidana.

Hal itu mengacu pada Undang-Undang (UU) RI Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Point a dalam UU tersebut menjelaskan, bahwa sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang.

Point b: bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosiaI, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras.

Sedangkan point c: bahwa pengelolaan sumber daya air perlu diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan yang harmonis antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi.

Sementara di Pasal 52 UU No.7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang berbunyi setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air juncto Pasal 94 ayat (1).

Terhadap pelanggaran Pasal 52 tersebut, setiap orang atau badan usaha dapat dikenakan sanksi pidana. Ketentuan Pidana ini tercantum dalam Pasal 94 ayat (1), yang berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), kepada(a). Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; atau (b). Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

Untuk itu pemilik lahan yang menguruk resapan air itu diharapkan dapat menghentikan kegiatan ilegal, tanpa izin, dan melanggar aturan terkait penggalian, pengurukan/penimbunan sebagian lahan setu tersebut.

Seperti diketahui, lahan resapan air tersebut dimiliki oleh tiga orang, yakni Jimy, Pujiono dan pemilik “Saung Babeh”, Abdullah Serin. Kepemilikan lahan tersebut pun diakui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tangsel.

Menguruk Resapan Air Merusak Lingkungan Hidup

Warga sekitar, yang juga mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah menyampaikan aspirasinya agar Pemkot Tangsel membeli lahan tersebut.

Bukan tanpa alasan, dirinya melihat aspek yang dapat ditimbulkan karena adanya potensi perusakan lingkungan yang berimbas kepada masyarakat sekitar.

la menilai, terlepas dari kepemilikan atas lahan tersebut atau beralihnya fungsi setu di kampung tersebut, lebih di tekankan kepada izin kepada pemerintah daerah.

“Hasil rapat lebih kepada izin dahulu, kemudian baru boleh dilakukan proses pembangunan. Dan orang ini menatsirkan bahwa izin mendirikan bangunan (IMB) itu kesannya bangunan. Padahal, proses perizinan itu kan ada pengurukan tanahnya, drainase, amdal dan segala macamnya yang harus di lakukan,” ujarnya, Rabu (24/2)

la juga mengingatkan bahwa betapa pentingnya menjaga keberlangsungan makhluk hidup terutama kepada warga terdekat yang akan menerima dampaknya jika pengurugan tanah yang dinilai ilegal tersebut masih terus dilakukan.

“Warga saja banyak yang menolak pembangunan tersebut, mana mungkin keluar izin. Dampaknya jelas begitu besar, yang pertama banjir. Kemudian, tanpa izin pun pengurugan tanah tersebut masih terus berjalan. Mereka menumpuk tanah tidak ada aliran airnya. Jika mereka profesional, mestinya buat dulu gorong-gorong kemudian baru mereka taruh tanahnya,” tuturnya.

la melanjutkan, dalam faktor pembangunan tetap harus mengedepankan faktor lingkungan agar seluruh makhluk hidup dapat terus berlangsung sebagaimana mestinya.

Dalam surat Bachtiar yang ditujukan kepada Wali Kota Airin Rachmi Diany menjelaskan, dalam hal ini wajar jika warga mengadu kepada wali kotanya.

Bachtiar berharap agar pengurugan lahan Situ seluas 2,5 ektare yang terletak di wilayah RT 14 RW O04 Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten untuk tidak diberikan izin.

“Saya memahami bahwa Iahan tersebut tanah pribadi. Namun, tidak boleh juga semena-mena merusak lingkungan. Pembangunannya itu 40% dari luas setu ini,” imbuhnya.

la ingin, Airin di masa akhir jabatannya, agar pemkot bisa membeli lahan tersebut agar tetap menjaga fungsinya sebagai resapan air dan juga penampungan air.

“Kami harap pemerintah daerah bisa take over (ambil alih) dengan cara membelinya untuk mengutamakan kepentingan masyarakat. Jadi, pemerintah tak perlu lagi membuat tandon baru,” tukasnya. (Poy)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.