Rabu, 21 Oktober 20

Ini Kata Afifudin Soal Potensi Kecurangan Pilkada Serentak 2020

Ini Kata Afifudin Soal Potensi Kecurangan Pilkada Serentak 2020
* Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Moch. Afifudin. (Foto: Bawaslu)

Jakarta, Obsessionnews.com – Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah Pandemi Covid-19 tetap menyimpan potensi konflik yang dipicu oleh berbagai kemungkinan lainnya, seperti kecurangan yang bisa melibatkan penyelenggara pemilu dan calon kepala daerah (cakada) petahana, hingga keputusan lembaga pengadilan.

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Moch. Afifudin mengungkapkan, pilkada di saat wabah seperti saat ini tidaklah mudah. Pasalnya, di satu sisi lembaga penyelenggara pemilu harus melakukan berbagai kegiatan mulai dari sosialisasi hingga pengawasan lapangan, namun di sisi lain bahaya kesehatan akibat Covid-19 juga terbuka.

“Jadi prasyarat dilaksanakannya pilkada ini adalah jika protokol kesehatan diterapkan, baik penyelenggara, pemilih, maupun peserta,” ujar Afifudin webinar Universitas Pertahanan (Unhan) Indonesia dalam rangka puncak perayaan Hari Perdamaian Dunia, Senin (21/9/2020).

Pria yang akrab Afif itu menyampaikan bahwa tentu saja berbagai pembatasan harus dilakukan. Misalnya, untuk pengumpulan massa dalam rapat umum hanya boleh dihadiri 50 orang.

Selain itu, Afif menyebutkan, dari sisi anggaran juga biayanya menjadi lebih mahal. Sebagai contoh, KPU saja mengajukan anggaran triliunan rupiah demi memastikan petugasnya tidak terpapar Covid-19 sebelum atau ketika turun ke lapangan.

Untuk potensi konflik sendiri, menurut Afif, Bawaslu sudah mengingatkan potensi kekecewaan para bakal calon maupun pendukung yang gagal ditetapkan oleh KPUD setempat.

Misalnya ada calon yang tidak masuk sebagai calon karena ada syarat yang kurang, sehingga mereka kecewa, mereka melakukan unjuk rasa dan seterusnya.

“Kami mengirim surat ke daerah soal ini. Termasuk calon yang lolos proses selebrasinya jangan berlebihan,” ujarnya.

Potensi masalah selanjutnya adalah daftar pemilih yang tidak valid. Misalnya ada yang datang ke TPS, tapi tak pernah mengecek namanya di daftar pemilih. Idealnya, sejak awal sudah jelas berapa jumlah pemilih dan surat suara yang disiapkan.

“Kalau banyak orang yang harusnya masuk sebagai pemilih, tapi tidak masuk daftar pemilih, ini pasti berpotensi menimbulkan konflik,” katanya.

Berikutnya, lanjut Afif, adalah proses pencalonan yang bermasalah. Contoh, seorang bakal calon yang diduga ijazahnya palsu. Biasanya, akan ada ketegangan di sana. “Karena begitu sudah ada calon, maka emosi massa pendukung tentunya jadi satu,” ungkapnya.

Sedangkan di tahapan kampanye, Afif menuturkan, potensi konflik sudah jelas. Sehingga Bawaslu merekomendasikan proses tersebut harus benar-benar meminimalisir jumlah massa yang hadir.

Di proses penghitungan suara dan rekap hasil penghitungan di TPS juga memiliki potensi konflik yang besar dan kerap membuat situasi panas. Selanjutnya penyelenggara pilkada yang dinilai tidak adil dan netral.

“Penyelenggara yang berpihak ini juga jadi sumber masalah,” ujar Afif.

Titik selanjutnya adalah kontroversi putusan lembaga peradilan jika ada putusan Mahkamah Agung (MA) atau Mahkamah Konstitusi (MK) yang memenangkan calon tertentu.

“Lalu posisi kepala daerah dan wakil kepala daerah incumbent dalam pilkada. Misalnya menggerakkan jajaran birokrasi dan seterusnya,” kata Afif. (Poy)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.