Jakarta, Obsessionnews.com – Sebanyak 295 Generasi Muda Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat tugas dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk melakukan survei rapid assesment terhadap penyebab bencana banjir di wilayah Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat (Jabar). Pelaksanaan survei dibagi menjadi lima tim yang disebar ke berbagai lokasi dengan tugas utama mengidentifikasi permasalahan, menyusun langkah penanganan serta melakukan pendataan kerusakan sarana prasarana akibat dari banjir.
Baca juga:
Peduli Banjir, Hino Beri Diskon Suku Cadang Hingga 45%
BUMN Bantu Korban Banjir di Jakarta dan Sekitarnya
Parmusi Kerahkan Puluhan Kadernya Bersihkan Limbah Banjir Kalideres
Berdasarkan survei di 5 wilayah koordinasi meliputi Korwil I (Jakarta Barat, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Lebak), Korwil II (Jakarta Timur, Jakarta Pusat, dan Kota Bekasi), Korwil III (Jakarta Selatan dan kabupaten Bogor), Korwil IV (Jakarta Utara dan Kabupaten Bekasi), dan Korwil V (Kota Bekasi) telah teridentifikasi 178 titik banjir/genangan yang tersebar pada 1 Januari 2020 di Jabodetabek. Banjir disebabkan antara lain oleh tanggul jebol (44 titik), drainase tersumbat (3 titik), kapasitas drainase terlampaui (13 titik), pintu air rusak (11 titik), pompa tidak berfungsi (2 titik) seperti di Kampung Pulo Jakarta Timur dan Pondok Gede Permai di Jatiasih Bekasi, sedimentasi (19 titik), penumpukan sampah (17 titik), limpasan air dari sungai/saluran (62 titik), longsor (1 titik), dan genangan di jalan tol (6 titik).
Basuki mengatakan, hasil survei lapangan harus segera ditindaklanjuti dengan penanganan jangka pendek dan jangka menengah. Untuk jangka pendek telah teridentifikasi sebanyak 114 titik yang harus segera ditangani sekaligus antisipasi menghadapi curah hujan tinggi yang menurut perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) masih akan terjadi pada 11-15 Januari 2020. Sedangkan penanganan jangka menengah terdapat 64 lokasi.
“Penanganan jangka pendek harus dilaksanakan mulai pekan ini dengan tetap berkoordinasi dengan pemerintah setempat (provinsi/kabupaten/kota),” tutur Basuki melalui keterangan tertulis, Selasa (7/1/2020).
Halaman selanjutnya
