Kamis, 19 September 19

Ini Dua Hal Penting Majukan Perkoperasian Indonesia

Ini Dua Hal Penting Majukan Perkoperasian Indonesia
* Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Agus Muharram. (foto: eksplore.co.id)

Jakarta, Obsessionnews.com – Perjalanan koperasi di Indonesia sudah cukup lama. Hal itu ditandai dengan diperingatinya Hari Koperasi Nasional ke-71 yang jatuh pada Kamis (12/7/2018).

Namun peran koperasi-koperasi sebagai salah satu organisasi bisnis harus diakui memang belum setara dengan dua pelaku ekonomi lainnya, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta.

Walaupun upaya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) untuk terus mengembangkan koperasi. Banyak hal mendasar yang perlu diperbaiki agar dunia koperasi di dalam negeri semakin maju.

Menurut Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Agus Muharram, secara khusus ada dua hal penting dalam membangun perkoperasian di Indonesia. Pertama, penataan institusi (institutional set up) untuk kementerian yang membidangi koperasi ke depan.

“Kedua, bagaimana menyiapkan koperasi menjadi modern dalam menghadapi era digital atau era revolusi industri 4.0,” ujar Agus seperti dikutip dari sindonews.com.

Pertanyaannya kenapa kok koperasi tidak maju-maju? kurang maju sejak zaman dahulu. Bisa dikatakan terpinggirkan. “Padahal di dalam UUD 45 Pasal 33 disebutkan bahwa ekonomi disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Terpenting lagi dalam penjelasannya sudah disebut koperasi,” jelasnya.

Mantan Sekjen Kemenkop UKM itu menyebutkan, ada tiga pelaku ekonomi di Indonesia, yaitu pemerintah melalui BUMN, swasta dan koperasi. Untuk dua pelaku, yakni BUMN dan swasta sudah ditangani oleh kementerian.

“Bahkan, khusus BUMN ditangani oleh kementerian tersendiri yakni Kementerian BUMN,” ungkap Agus.

Sedangkan untuk sektor swasta ditangani oleh kementerian sektoral. Untuk industri ditangani Kementerian Perindustrian, untuk perdagangan ditangani Kementerian Perdagangan, untuk pertanian ditangani oleh Kementerian Pertanian.

“Nah Kementerian Koperasi ini di dalam UU No 39 Tahun 2008 tentang kementerian negara disebutkan sebagai kementerian kategori 3. Jadi saat ini Kementerian Koperasi dan UKM bukan kementerian teknis,” beber Agus.

Jadi saat ini Kementerian Koperasi dan UKM bukan kementerian teknis. Karena dalam struktur anggarannya masuk dalam kategori kementerian penunjang, yang tugasnya hanya koordinasi dan sinkronisasi.

“Jadi bukan tidak komit, tapi hanya diberikan kewenangan teknis sebagian,” jelas Agus.

Kementerian Koperasi, kata dia, hanya diberi kewenangan pendirian badan hukum koperasi, sosialisasi koperasi dan pengawasan koperasi, namun tidak diberikan kewenangan eksekutor di fungsi ekonomi riilnya. Adapun kewenangan fungsi ekonomi riilnya justru diberikan ke kementerian sektoral.

“Seharusnya ke depan, di tahun 2019 dan selanjutnya, Kementerian Koperasi punya kekuasaan eksekusi. Jadi khusus untuk badan usaha koperasi maka Kemenkop punya kewenangan dari hulu ke hilir,” katanya.

Agus juga mengungkapkan, faktanya banyak koperasi yang frustasi. Misalnya sudah mendirikan koperasi dan berbadan hukum tapi ketika mau membuka toko saja susah. Sebab birokrasi perizinannya harus ke Kementerian Perdagangan.

Di sinilah pangkal persoalannya koperasi tidak akan pernah maju karena kewenangannya tidak diberikan.

“Seharusnya ke depan nanti, kalau orang sudah mendirikan koperasi lalu ingin mendirikan usaha apapun maka pengurusan izinnya cukup di Kementerian Koperasi dan UKM saja,” tuturnya. (Poy)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.