Jakarta, Obsessionnews.com – Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) membuat berbagai gebrakan dalam menjaga kekayaan laut Indonesia dari serangan para ilegal fishing atau pencurian ikan oleh negara-negara luar. Tindakan tegas pun diberikan dengan program penengelaman kapal. Dalam rentang tahun 2015 – 2018, pemerintah sudah menenggelamkan 488 kapal pencuri ikan. Semboyan “Tenggelamkan” yang dipopulerkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti pun kini ramai ditiru masyarakat untuk menyikapi berbagai persoalan.
Program pemberantasan pencurian ikan memang menjadi skala pemerintah di sektor kelautan dan perikanan. Namun jangan salah, pemerintah juga memiliki banyak program seksi dan menarik, misal fokus mengelola sumber daya ikan dan laut yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan stakeholder KKP.
Baca juga:
Ini 5 Poin Dukungan Alumni SMA Jakarta Bersatu Kepada Jokowi
Jokowi Keliling Swafoto Bersama Massa Alumni SMA Se-Jakarta
Jokowi: Dengan Bersatu Kita Mampu Hadapi Tantangan
392 paket pakan mandiri yang telah berhasil menekan laju biaya produksi para pembudidaya ikan, di antaranya 297,34 juta bantuan benih ikan dan 2.915 unit bantuan sarana dan prasarana budidaya, seperti bioflok, keramba jaring apung, dan minapadi.
Selain itu, dalam mendorong pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pemerintah sudah membangun 67 unit cold storage, 15 unit integrated cold storage, dan 243 unit ice flake machine. Sedangkan bantuan untuk petambak garam, pemerintah telah memberikan 939,7 ha geoisolator, serta 12 unit gudang garam, bantuan usaha garam rakyat (perbaikan tanggul, peralatan tambak garam, kendaraan roda 3) di 21 kabupaten. Pemerintah juga berupaya untuk menangani nelayan pelintas batas, yakni dengan mendeportasi 1.020 orang ABK, memulangkan 1.983 nelayan asing, dan menyelamatkan 534 nelayan Indonesia.
Terkait peningkatan kesejahteraan nelayan, pemerintah telah memberikan sejumlah bantuan, seperti pemberian alat tangkap, program asuransi nelayan, dan pendampingan. Sebanyak 664.746 orang nelayan telah mendaftar asuransi nelayan. Pemerintah juga telah menggulirkan bantuan 926 unit kapal nelayan, 6.853 alat tangkap, termasuk penggantian alat tangkap tidak ramah lingkungan. Tak kalah penting adalah memberikan penyuluhan dan pelatihan bagi sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Sebanyak 157.341 kelompok diasuh, 51.572 orang dilatih, dan 41.967 insan kelautan telah berstandar kompetensi.
Dalam rentang waktu tiga tahun ini, pemerintah sudah mengesahkan Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) untuk permodalan usaha kelautan dan perikanan. Beberapa kebijakan tersebut, telah menghasilkan pertumbuhan pada Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan yang mencapai 7,08% pada triwulan pertama tahun 2017. Angka ini meningkat jika dibandingkan tahun 2016 yang hanya 7,03%. Selain itu, hal yang menjadi fokus pemerintah adalah membangun industri baru berbasis kawasan di pulau-pulau terluar demi mendekatkan dengan gateway ekspor, antara lain di Natuna, Saumlaki, Merauke, Mentawai, Nunukan, Talaud, Morotai, Biak Numfor, Rote Ndao, Mimika, Sumba Timur, dan Sabang.
Terbaru, pemerintah memberi kebijakan kapal dengan ukuran di bawah 10 GT kini tidak perlu mengurus izin untuk penangkapan ikan. Sedangkan, untuk kapal 10-30 GT perizinannya dilakukan di provinsi masing-masing sehingga lebih sederhana. Para nelayan juga telah menerima asuransi perikanan, dengan maksimal mencapai Rp200 juta jika meninggal dunia saat bekerja. Biaya tersebut ditanggung pemerintah. Nilai tukar nelayan dan Nilai Tukar Usaha Perikanan juga membaik diikuti dengan kinerja ekspor produk perikanan yang juga bagus. Dengan berbagai program itu, pemerintah ingin kekayan laut Indonesia benar-benar bisa dinikmati masyarakat Indonesia. (Subhan Husaen Albari)
