Surabaya, Obsessionnews – Meski banyak pihak yang mendukung segera dilakukan reshuffle (perombakan) kabinet kerja Jokowi-JK, namun tak sedikit pula yang menolak percepatan reshuffle tersebut. Diantaranya, Politik Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, HM Ridwan Hisjam yang menolak reshuffle dilakukan sekarang.
Pasalnya, Wakil Sekjen Partai Golkar ini menganggap, jika reshuffle terus dipaksakan maka Jokowi-JK dinilai justru belum siap untuk menjadi pemimpin Indonesia. Penolakan Ridwan ini disampaikan di sela-sela melakukan Sosialisasi Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika di Forum Pengajian Al Hidayah Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis (7/5).
Terkait adanya yang menyatakan bahwa kinerja kabinet Jokowi-JK tidak mampu membantu jalannya pemerintahan, Ridwan mengatakan, untuk membuktikan kemampuannya kabinet kerja masih membutuhkan waktu setelah melewati proses penyesuaian pada tiga bulan pertama.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI ini menuturkan, saat ini kabinet Kerja Jokowi-JK masih berjalan 6 bulan lebih. Jika memang akan dilakukan perombakan kabinet, maka sebaiknya dilaksanakan pada Oktober 2015, atau tepat satu tahun pemerintahan berjalan.
“APBN-P 2015 baru disahkan, dan para menteri juga belum merealisasikan program-program pembangunan infrastruktur yang mereka rencanakan. Semuanya masih tahap persiapan,” tandasnya.
Ia pun menanggapi banyaknya kesalahan maupun kebijakan-kebijakan sejumlah menteri yang dianggap kontroversi atau salah. Hal ini, menurut Ridwan, hanya masalah teknis semata dan tidak lantas menandaskan para menteri telah gagal menjalankan tugasnya.
“Justru salah satu program yang belum beres adalah pengadaan kartu sakti, karena program tersebut masih membutuhkan koordinasi lebih lanjut,” paparnya.
Menegnai kesalahan-kesalahan yang kadang dilakukan oleh para menteri, Ridwan menilai semuanya itu jangan langsung sepenuhnya diklaim sebagai kesalahan menteri yang bersangkutan. Alasannya, tugas menteri sebenarnya adalah yang berkaitan dengan konsep. Sementara pelaksanaan menjadi tanggung jawab direktorat jenderal.
“Dalam proses pelaksanaan program justru ada di jajaran bawah, lewat birokrasi. Intinya para menteri ini masih penyesuaian irama. Jadi, seharusnya bisa diwajarkan kalau kasih instruksi masih ngawur,” ungkap Ridwan. (Ars)
