Pompida Hidayatulloh (ist)
Imar
Jakarta-Politisi Partai Golkar Poempida Hidayatulloh mendukung APBNP 2013 dengan memberikan peluang bagi Pemerintah untuk menaikkan harga BBM dalam konteks mengurangi beban subsidi.
“Saya mendukung rencana tersebut bukan dikarenakan instruksi/arahan fraksi saja, namun memang saya selalu berpendapat bahwa subsidi BBM ini tidak tepat sasaran,”kata Poempida, Jakarta, Jum’at (21/6/2013).
Dukungan penaikan harga BBM itu, lanjutnya dilakukan dengan pertimbangan karena selama bertahun-tahun subsidi BBM jelas tidak mensejahterakan Masyarakat secara umum. “Subsidi seharusnya tidak kepada obyek tetapi harus kepada subyeknya. Artinya, subsidi jangan diberikan kepada barang, tetapi harus langsung diterima dan dirasakan oleh masyarakat Miskin. Bentuk mekanisme dan caranya dapat diimplementasikan dengan berbagai pendekatan,”jelasnya.
Poempida menilai subsidi BBM jelas menghasilkan parameter-parameter ekonomi semu yang tidak secara riil memberikan gambaran keberadaan ekonomi makro nasional. “Subsidi BBM juga tidak menciptakan suatu mekanisme ekonomi yang lenting terhadap perubahan ekonomi global. Hal ini pun jelas mengurangi fleksibilitas pembuatan kebijakan moneter dan ekonomi makro bagi siapa pun yang memerintah,”sebutnya.
Menurut dia, subsidi BBM pun banyak disalahgunakan dalam bentuk inefisiensi pemakaian BBM yang berlebihan sejalan dengan meningkatnya jumlah golongan menengah. Selain itu, situasi “Peak Oil” dunia yang jelas akan memicu zaman “tidak adanya harga minyak murah” akan berpotensi menjadikan Subsidi BBM beban nasional yang akan menghambat pembangunan nasional di sektor lainnya.
Lebih lanjut, Poempida menjelaskan fakta lapangan ekonomi mikro secara riil memperlihatkan bahwa UMKM dan sektor informal sudah terbiasa beradaptasi terhadap perubahan harga pasar dalam basis transaksi harian.
“Bagi saya kebijakan yang saya dukung ini bukan merupakan kebijakan yang bersifat statis/sementara saja, namun harus diikuti oleh berbagai kebijakan yang lebih pro terhadap masyarakat Miskin yang jelas harus terlindungi dari sisi kesejahteraan,”terangnya.
Meski harga bahan bakar minyak naik, namun pemerintah harus menciptakan berbagai upaya proaktif yang cepat dalam mengantisipasi jatuhnya daya beli kaum marginal dan menjaga mereka dari keterpurukan yang lebih jauh.
“Hal ini dapat dijalankan oleh pemerintah dengan membuat kebijakan lintas sektoral dalam mengamankan tujuan tadi,”jelasnya.
Poempida berharap dalam waktu dekat ini, Pemerintah harus segera merevisi UMP/UMK Buruh dan Pekerja di berbagai sektor, dengan berbasis KHL yang baru. Selain itu juga memberikan stimulus dan insentif bagi para pengusaha agar beban biaya produksi tidak terlalu berat, sehingga para pengusaha dapat mengakomodasi kenaikan kesejahteraan pekerja dan tetap dapat menjaga daya saing mereka.
