Sabtu, 7 Desember 19

Ini Alasan Djan Faridz Bisa Menangkan Gugatan Kemenkumham

Ini Alasan Djan Faridz Bisa Menangkan Gugatan Kemenkumham
Jakarta – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Djan Faridz menggugat keputusan Menteri Hukum dan HAM Yosanna Laoly terkait pengesahan kepengurusan PPP yang diketuai oleh Romahurmuziy berdasarkan hasil Muktamar PPP di Surabaya. Apa alasan Djan gugatanya akan dikabulkan.
Djan sendiri yakin Keputusan Menteri Laoly bernomor M. HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 cacat hukum karena dianggap tidak mempunyai landasan yang kuat. Ia juga mengaku tidak ada dualisme kepengurusan, yang ada hanya satu kepengurusan yang sah yakni di bawah kepemimpinanya.
Mantan Menteri Perumahan Rakyat di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono itu menjelaskan alasan kenapa dirinya yakin dengan gugatan yang sudah dilayangkan sejak 29 Oktober lalu ke Pengadilan Tata Usaha Negara‎ (PTUN). Berikut uraianya.
Pertama, Djan menilai keputusan Menteri Laoly sarat dengan kepentingan politik. Pasalnya keputusan itu dibuat satu hari setelah Loly dilantik, sementara waktu itu DPR masih diributkan dengan perebutan ketua komisi dan alat kelengkapan dewan antara Koalisi Merah Putih dengan Koalisi Indonesia Hebat.
“Jadi saya rasa keputusan itu terlalu terburu-buru,” ujarnya saat dihubungi, Senin (10/11/2014).
‎Kedua, Djan juga menganggap keputusan Menteri Laoly bertentangan keputusan menteri sebelumnya dimana
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Kementerian Hukum dan HAM pernah mengeluarkan surat keputusan bahwa konflik internal PPP hanya bisa diselesaikan melalui forum mahkamah syariah. ‎”

“Bagaimana mungkin menteri bisa mengeluarkan surat tanpa melihat kembali keputusan sebelumnya,” terangnya.

 
Kemudian yang ketiga, Menteri Laoly‎ dianggap telah bertindak diluar kewenangannya. Ia disebut telah melakukan intervensi atas kisruh di internal PPP. Pasalnya, Mahkamah PPP sebelumnya telah memutuskan, Muktamar harus diselenggarakan oleh pengurus hasil Muktamar VII di Bandung pada 2011 lalu.
Selain itu, Mahkamah PPP juga menyatakan, muktamar yang diselenggarakan di Surabaya pada 15-18 Oktober tak sah. Untuk itu, keputusan menteri asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu, dianggap oleh Djan bertentangan dengan keputusan Mahkamah PPP. “Karena itu kami yakin bisa menang,” jelasnya. (Abn)

Related posts