Sabtu, 21 Mei 22

Indonesia Tidak Butuh Menteri Pro Pasar

Indonesia Tidak Butuh Menteri Pro Pasar

Indonesia Tidak Butuh Menteri Pro Pasar
Oleh: Edy Mulyadi*

Ada Ekonom Dipercaya Pasar, Hari Ini juga Dilantik Jokowi. Begitu judul berita yang ditulis sebuah media on line, Senin, 29 Juni. Berita ini bersumber dari ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Tony Prasetyantono usai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (29/6).

Menurut dia, Presiden Jokowi sebenarnya ingin segera melakukanreshuffle  terhadap beberapa menteri bidang ekonomi. Masalahnya, hingga saat ini Presiden belum menemukan sosok yang betul-betul kinclong dan bisa membawa ekonomi Indonesia lebih baik.

Pertama-tama saya ingin sampaikan, bahwa tulisan ini semata-mata mengandalkan berita yang dirillis media on line tadi. Pasalnya, saya tidak ikut hadir dalam pertemuan antara Jokowi dan para ekonom di Istana. Dengan begitu saya tidak tahu bagaimana persisnya kalimat yang disampaikan Jokowi terkait para menterinya dan rencana reshuffle kabinet.

Tapi menyimak pernyataan Tony, untuk kesekian kalinya saya merasa sedih. Lagi-lagi para ekonom yang dipercaya sebagai kalangan intelektual, melakukan pembodohan publik. Coba perhatikan baik-baik penggalan berita di bawah ini:

Kepada Tony, Jokowi menyatakan bahwa tim ekonominya saat ini ada orang-orang pintar. Tapi, terjadi kesenjangan di pasar. Padahal, yang dibutuhkan adalah orang yang bisa membuat pasar percaya.

“Jadi, kita butuh playmaker. Beliau menyadari itu. Dan saya sangat surprise (mendengarnya),” ucap Tony.

Pertanyaannya, benarkah Presiden berkata seperti itu?

Lalu, di akhir berita juga disebutkan bahwa Tony sepertinya menyodorkan Sri Mulyani Indrawati sebagai sosok yang andal dan dapat diterima baik pasar dalam celetukannya di depan Jokowi. Sepertinya para agen neolib mulai memasarkan Sri Mulyani lagi untuk masuk kabinet. Lalu apa jawab Presiden?

“Saya kira ya dan beliau (Sri Mulyani) juga memenuhi syarat,” tandasnya.

Pertanyaan berikutnya, benarkah Jokowi mengatakan hal itu?

Kenyataan ini lagi-lagi membuat saya prihatin sekaligus geram. Ani, begitu dia biasa dipanggil, memang benar bisa diterima pasar. Bukan itu saja, Ani bahkan dikenal sebagai pejuang neolib yang gigih. Hal ini ditandai dengan rekam jejaknya yang sarat dengan penghambaan kepada kepentingan asing. Lewat berbagai jabatan strategis yang sempat disandangnya, SMI adalah komparador setia IMF, Bank Dunia, dan investor asing. Untuk soal ini, silakan baca artikel saya “SeriReshuffle  Kabinet-1: Ani Masuk Kabinet (Lagi)? Amit-amit, Deh!”

Ekonomi konstitusi

Pertanyaan besarnya, benarkah Indonesia membutuhkan menteri ekonomi yang diterima pasar? Pasar, pasar yang mana? Siapa yang dimaksud dengan pasar?

Saya ingin memastikan pasar yang dimaksud itu apa atau siapa? Pasar dalam konteks ini yang dimaksud pastilah lembaga keuangan internasional seperti IMF, Bank Dunia, ADB, dan para investor, baik lokal maupun, terutama, asing. Mereka inilah yang bermain dan malang-melintang di bursa-bursa internasional, di paper market yang memperdagangkan berbagai komoditas, termasuk currency. Mereka mendikte perekonomian dunia dari pasar-pasar maya. Seolah-olah nasib perekonomian dunia berada di ujung-ujung jemari mereka yang menekan keyboard komputer dan atau laptop belaka.

Jadi, pelaku pasar yang dimaksud Tony pastilah bukan mbok-mbok yang berdagang sayuran di pasar-pasar tradisional. Pasar yang dimaksudkannya pastilah bukan toko-toko kelontong yang menempati kios-kios kumuh di pasar tradisional yang sebagian besar masih becek dan pengap.

Nah, para menteri ekonomi yang diterima pasar pastilah mereka yang akan bekerja untuk menyenangkan para majikannya. Para majikan yang tidak peduli atas nasib rakyat suatu bangsa. Di kepala para majikan tadi yang ada hanyalah bagaimana caranya menggelembungkan kekayaan lewat berbagai cara. Mereka biasa berspekulasi di ‘pasar’, termasuk dengan memanipulasi ‘pasar’.

Lewat para pejabat publik yang menjadi komparadornya, para majikan itu juga terus menekan agar mereka menerbitkan berbagai undang-undang, kebijakan, dan peraturan yang menguntungkannya. Kepada para pejabat tadi dan publik, terus dipompakan opini, salah satunya lewat para ekonom beraliran neolib tersebut, bahwa  subsidi mendistorsi pasar. Oleh karenanya, subsidi harus ditreduksi hingga titik nol. Tidak peduli bahwa kebijakan pengurangan dan pencabutan subsidi pasti berdampak pada kian beratnya beban hidup rakyat.

Menteri seperti inikah yang dibutukan Indonesia? Menteri seperti inikah yang bakal didapuk masuk kabinet oleh Presiden?

Tidaklah benar kalau dikatakan Indonesia membutuhkan menteri yang dapt diterima pasar. Sayangnya, dogma seperti inilah yang selama ini digembar-gemborkan para penganut dan penganjur ekonomi bermazhab neolib. Karena yang dimaksud dengan “diterima pasar” hanyalah eufimisme dari niat jahat “sesuai dengan keinginan para pemodal.”

Yang benar adalah, Indonesia membutuhkan menteri yang berpihak kepada rakyat dan bangsanya. Bukan hanya menteri, Indonesia bahkan juga membutuhkan Presiden dan semua pejabat publik yang mau bekerja ekstra keras untuk mewujudkan tujuan didirikannya negara Indonesia seperti tercantum dalam alinea empat Pembukaan UUD 1945. Para pejabat publik yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa…

Saya berharap Jokowi cukup cerdas untuk dapat belajar dari sejarah. Fakta menunjukkan, kendati sudah ditreapkan selama puluhan tahun, kebijakan ekonomi neolib tidak pernah bisa mengantarkan rakyat Indonesia maju dan sejahtera. Kebijakan neolib tidak akan bisa membawa Indonesia menjadi negara digdaya yang disegani. (*)

 

*) Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

 

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.