Bandung, Obsessionnews – Mantan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro mendesak Pemerintah mematangkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) untuk memastikan dipakai tidaknya energi nuklir.
Demikian disampaikan guru besar ITB ini usai menjadi pembicara pada seminar “Optimalisasi pengelolaan energi baru terbarukan untuk menjamin Ketahanan nasional di gedung rektorat lt 1, Bale Sawala kampus Unpad Jatinangor, Senin (29/2/2016).
Pada acara yang dihadiri pula Rektor Unpad Tri Hanggono Achmad, Rida Mulyana (Dirjen EBTKE), Herman Darnel Ibrahim (METI) serta Cukup Mulyana (dosen FMIPA Unpad). Purnomo menjelaskan penggunaan energi nuklir akan bergantung dari hasil Ruen tersebut, bahkan Badan Tenaga Nuklir saat ini tengah melakukan jajak pendapat kepada sejumlah masyarakat perlu tidaknya menggunakan energi nuklir.
Atas pengalamannya saat menjabat Menteri pernah merencanakan pembangunan PLTN di Semenanjung Muria Jepara, namun saat itu tepatnya 23 Oktober 2015 berlokasi tidak jauh dari lokasi PLTN terjadi gempa dengan kekuatan 5,1 skala richter dengan kedalaman 14 km dari Rimur laut Jepara. Sehingga beruntung menurut Purnomo tidak jadi, sehingga dirinya merasa bersyukur.
Ia menambahkan, Peraturan Pemerintah mengenai kebijakan energi nasional sudah jelas menyebutkan tentang energi baru terbarukan masih kecil penggunaannya, sementara persediaan masih melimpah, seperti energi fosil dan panas bumi.
Purnomo juga mengingatkan dalam menyusun Ruen Presiden dan Dewan Energi Nasional perlu masukan dan pendapat masyarakat, selain itu harus mengikut sertakan Pemerintah Daerah, sehingga Ruen dapat memberikan arah pengembangan PLTN.
Bahkan tandas Purnomo, studi Ruen harus dilakukan secara transparan kepada publik termasuk sosialisasi yang mendetail kepada masyarakat.
Ketahanan energi nasional, jelasnya, mengandung unsur ketersediaan (availability), aksesibilitas (accessibility), daya beli (affordibility), bisa menerima (acceptability), dan keberlanjutan (sustainability), atau dinyatakan sebagai 4A+S. Pengelolaan EBT saat ini, belum sepenuhnya memenuhi unsur tersebut.
Apabila dilihat dari availability, potensi yang dimiliki Indonesia cukup besar sehingga dimungkinkan untuk menjamin sustainability. Hal ini menunjukkan, dua unsur ini telah terpenuhi dalam pengembangan EBT di Indonesia.
Sementara itu, bila dilihat dari accesibility, masih perlu adanya pengembangan infrastruktur, sejalan dengan pengembangan EBT. Kemudian jika dilihat dari unsur affordibility, saat ini tantangan utama pengembangan EBT adalah harganya yang masih relatif tinggi.
“Kalau diadu EBT dengan non EBT, kalah EBT. Masih rendah karena harga masih relatif tinggi dan pengembangannya belum pada skala keekonomian,” ujar Purnomo.
Dari unsur acceptability, Prof Purnomo mengungkapkan bahwa pada umumnya EBT dapat diterima publik, kecuali EBT tertentu yang memerlukan sosialisasi.
Contohnya adalah nuklir, yang tidak semua negara mau menerima penggunaan energi ini. Di Indonesia, keputusan go atau no-go nya PLTN masih menunggu keputusan Presiden yang dituangkan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).
Nuklir untuk tujuan pengembangan PLTN dipertimbangkan sebagai pilihan terakhir dengan mempertimbangkan standar keselamatan kerja dan dampak bahaya radiasinya.
Pada kesempatan tersebut, anggota Dewan Energi Nasional, Dr Ir Herman Darnel Ibrahim MSc mengungkapkan beberapa pertimbangan mengapa Indonesia menempatkan PLTN sebagai pilihan terakhir.
Selain biaya investasi dan biaya penyediaan listrik PLTN yang mahal, juga adanya resiko kecelakaan yang fatal dan dapat menyebabkan kelumpuhan ekonomi dan kebangkrutan negara.
Untuk memaksimalkan energi terbarukan, Dr Herman menyarankan, agar dapat mengalihkan subsidi BBM untuk energi terbarukan, serta menyediakan subsidi tambahan yang dapat diperoleh dengan mengenakan pajak terhadap karbon (energi fosil) secara bertahap.
Selain itu, juga perlu dibangun kemampuan produksi dalam negeri, seperti mengembangkan industri peralatan untuk energi mini hidro, solar, bio, angin, dan energi kelautan.
Dr Herman juga menyarankan mengenai perlunya mengombinasikan energi terbarukan dengan energi murah, khususnya batu bara, yang sekaligus bermanfaat untuk menekan biaya rata-rata dan keamanan pasokan. Dalam jangka pendek, perlu juga diprioritaskan sumber energi terbarukan dari yang paling ekonomis dan besar sehingga dapat menjaga agar biaya atau harga rata-rata energi masih wajar. (Dudy Supriyadi)
