Jakarta, Obsessionews – Saat ini industri menganggap skema aturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) 4G tidak adil bagi vendor globar yang telah membangun pabrik hardware di Indonesia.
Problema tersebut masih menjadi ‘PR’ di tiga kementerian, khususnya dari lima skema terdapat satu sorotan dari industri yaitu 100 persen software dan 0 persen hardware. sebab pasalnya, nolai investasi yang dikeluarkan lebih besar dibanding impor utuh.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan ia tidak serta-merya menghapus skema 100 persen lebihnya software. Bahkan menurutnya dalam konteks TKDN, Industri gak seharusnya marah atas kebijakan pemerintah
“Hitung saja berapa mereka investasi dan berapa pendapatan di sini. Kalau signifikan, misalnya investasi 20 persen dari pendapatan, baru boleh marah,” kata dia, usai memberi sambutan pada pameran tahunan Indonesia Cellular Show 2016 di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (2/6/2016).
Sebab di saat industri mengharapkan skema 100 persen software dihapus, Rudiantara justru memastikan bahwa skema 100 persen hardware-lah yang bakal ditiadakan.
“Saya yang mengusulkan agar jangan sampai cuma hardware,” ia menuturkan.
ia menuturkan jika terus berpatok pada hardware maka Indonesia akan menjadi negara Blue Collar alias negara buruh.
“Saya sudah terus terang mengingatkan kepada perindustrian untuk kita tidak bergantung pada hardware, kalau tidak kita akan menjadi Blue Collar atau negara buruh,” ujarnya.
Rudiantara memprediksikan bendor global bakal mengadu cost manufacturing di Indonesia, Vietnam, dan Laos.
“Janganlah masa kita mau diadu-adu,” ujarnya.
Aturan soal TKDN sendiri baru akan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2017. Ponsel-ponsel 4G yang dipasarkan di Indonesia nantinya harus memiliki kandungan lokal sebesar 30 persen. Saat ini, aturan yang berlaku baru 20 persen. (Aprilia Rahapit)
