Jakarta, Obsessionnews.com – Pakar hukum tata negara Refly Harun mengatakan, geramnya masyarakat atas besaran gaji yang diterima Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) adalah wajar. Sebab, sistem penggajian di Indonesia memang dianggap masih aneh.
Menurutnya, kalau dari struktur pemerintah seharusnya Presiden RI sebagai kepala negara mendapatkan gaji tertinggi. Berikutnya Wakil Presiden. Selanjutnya, ketua lembaga serta pejabat menteri. Namun ini sebaliknya.
“Harusnya tertinggi itu presiden, di bawahnya wakil presiden, di bawahnya lagi kektua lembaga, kemudian menteri. Menteri itu sama dengan Ketua DPD, Ketua DPR, Ketua MPR,” kata Refly di Jakarta, Jumat (1/6/2018).
Lebih dari itu, kinerja BPIP juga dinilai belum jelas. Dalam satu tahun ini ia melihat tolak ukur yang bisa menilai kinerja BPIP. Publik masih belum merasakan adanya manfaat BPIP. “Ada input, output, outcome. Indikator menilai kinerjanya, itu kan susah. Apakah misalnya kinerja selama setahun ini,” ujar Refly.
Ia mencontohkan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ada lembaga bernama Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). UKP4 juga dibentuk berdasarkan Perpres. Lembaga ini untuk memberikan penilaian terhadap kinerja kementerian.
“Ada penilaian rapor merah, kuning, hijau. Dengan menerima rapor tersebut, kementerian bisa terpacu,” tuturnya.
Ia menegaskan, BPIP bukan sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan konstitusi. Dasar pembentukan BPIP adalah Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018. Menurutnya, dengan dasar ini maka BPIP tak bisa disejajarkan dengan lembaga seperti DPR, MPR, Mahkamah Konstitusi (MK), Bank Indonesia (BI).
“Kalau berdasarkan konstitusi, berdasarkan UU sulit dibubarkan, tapi dasarnya Perpres bila pemerintahan berganti akan diganti,” jelasnya. (Albar)
