Secara terpisah Ketua Dewan Pertimbangan IMPAS Muntasir Ramli mengatakan, supaya proses hukum berjalan lebih transparan dan fair harus dilakukan advokasi. Semua komunitas mahasiswa dan pemuda, komunitas masyarakat Aceh di Jabodetabek dan Forum Bersama (Forbes) DPD – DPR RI asal Aceh, Pemerintah Aceh melalui BPPA dan PP TIM dan Komunitas lainnya harus memastikan ikut mengawal kasus tersebut bersama Persatuan Aceh Serantau (PAS). Karena itu tanggungjawab bersama, agar keluarga korban mendapatkan keadilan.
“Kami juga mengimbau kepada masyarakat agar lebih hati-hati dan tidak mudah terprovokasi dalam menyikapi suatu kejadian, supaya tidak berujung anarkis dan main hakim sendiri, yang kemudian merugikan diri sendiri. Negara kita adalah negara hukum, masyarakat harus tetap berpegan teguh pada azas presumption of innocence atau praduga tak bersalah, di mana seseorang dinyatakan tidak bersalah hingga pengadilan menyatakannya bersalah,” kata Yunizar. (arh)
