Jakarta – Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Studies (IMES) Erwin Usman, berharap agar Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) memilih sosok Menteri ESDM yang merdeka dari kepentingan modal asing serta berani menegakkan konstitusi pasal 33 UUD 1945.
Oleh karena itu, tegas Erwin, menjelang penetapan kabinet Jokowi-JK, yang rencananya akan diumumkan pada 21 Oktober 2014, khusus untuk Menteri ESDM, IMES menyampaikan: Pertama, Jokowi-JK penting memutus rantai sindikasi mafia migas dengan memastikan tidak lagi mengangkat orang-orang yang pernah duduk sebagai Menteri dan pejabat birokrasi di ESDM, Pertamina, BP Migas, SKK Migas, PETRAL, serta BUMN sektor ESDM.
“Pembaruan penting dilakukan, dengan langkah pertama tidak melibatkan aktor birokrasi lama dan bagian dari sistem tata kelola ESDM yang amburadul dan berwatak neoliberal saat ini,” tandasnya kepada Obsession News, Minggu (19/10/2014).
Ia membeberkan, nama-nama yang beredar seperti Kuntoro Mangkusubroto, Purnomo Yusgiantoro, Raden Priyono, R Sukhyar, Karen Agustiawan, Ari Sumarno, Sugiharto, Hanung Budya, Iwan Ratman, serta Hari Karyuliarto adalah tidak layak menjabat Menteri ESDM.
Kedua, lanjutnya, bukan dari CEO korporasi migas/tambang asing. Penguasaan modal asing (Seven Sisters, Kontrak Karya dan PKP2B) di sektor ESDM, dalam 50 tahun terakhir, telah sebabkan hilangnya kedaulatan atas SDA, ketergantungan pada modal asing, penghancuran Lingkungan Hidup secara masif, kekerasan dan pelanggaran HAM, serta tiadanya blue print pengembangan ESDM yang bisa jadi jembatan kemakmuran bagi rakyat Indonesia.
“Nama Darwin Silalahi (CEO Sheel Indonesia), Taslim Z Yunus, dan Lukman Mahfoedz (Presiden IPA, CEO Medco, eks BP-VICO) termasuk dalam daftar tersebut. Kami ragukan keberanian mrk hadapi mafia migas,” ungkapnya.
Ketiga, sambung dia, pilih kandidat yang punya skema tegas memberantas mafia migas, menegakkan Pasal 33 UUD 1945, menjadikan migas untk kemakmuran rakyat, serta yang berani vis a vis dengan kelompok yang gemar mendorong liberalisasi sektor minyak, gas dan tambang, sepertit yang terjadi saat ini. “Jokowi tentu dapat memilih kandidat yang tepat, dari sekian daftar yang tersedia,” harapnya. (Ars)
