Selasa, 1 Desember 20

Ikuti Amanah UU Cipta Kerja, BPN Susun RPP

Ikuti Amanah UU Cipta Kerja, BPN Susun RPP
* Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil saat mengikuti rapat pembahasan RPP (foto : Humas)

Jakarta, Obsessionnews.com– Usai disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) oleh DPR RI, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) segera menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). Penyusunan RPP ini dihadiri langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil.

Kementerian ATR/BPN berkewajiban menyusun lima RPP sebagai Peraturan Pelaksana UUCK, yakni RPP tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, RPP tentang Bank Tanah, RPP tentang Pemberian Hak Atas Tanah, RPP tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepetingan Umum serta RPP tentang Kawasan dan Tanah Terlantar.

Penyusunan RPP sebagai peraturan pelaksana UUCK memang disegerakan oleh pemerintah, dengan jangka waktu maksimal tiga bulan. Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RPP ini harus melibatkan juga para pemangku kepentingan.

“Penyusuan RPP yang kita lakukan saat ini baru bersifat internal, namun kita juga harus melibatkan pihak eksternal, misalnya terkait Reforma Agraria, kita perlu mengajak organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),” kata Sofyan A. Djalil belum lama ini.

Salah satu RPP yang sedang dibahas yakni RPP tentang Bank Tanah. Dalam UUCK, Bank Tanah akan menyediakan paling sedikit 30 persen tanah yang dimiliki untuk keperluan Reforma Agraria (redistribusi tanah). “Kita mendesain Bank Tanah agar memiliki yurisprudensi sendiri sehingga akan terbentuk praktik yang baik dalam pengelolaannya. Kita akan siapkan menteri-menteri yang berdedikasi dan tidak abusif, dewan pengawas yang cukup kuat,” tambah Menteri ATR/Kepala BPN.

Sofyan A. Djalil menyarankan ada beberapa pemangku kepentingan yang harus dilibatkan dalam penyusunan RPP peraturan pelaksana UUCK. “Terkait Bank Tanah, kita bisa mengundang developer, pihak properti guna memberikan input. Dari aspek akuntansi, kita perlu berdiskusi dengan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Kita perlu membuktikan bahwa ada partisipasi publik di dalam undang-undang ini dan kita terbuka terhadap semua input yang diberikan,” katanya.

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.