Jakarta, Obsessionnews – Indonesia Development Monitoring (IDM) menilai, pernyataan kubu DPP Partai Golkar versi hasil Munas Ancol mau keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP) hanyalah untuk mencari perlindungan dari Presiden Jokowi. Putusan sidang Mahkamah Partai Golkar yang berakhir dengan dua Hakim mengakui Golkar versi Munas Ancol yang sah dan dua Hakim lainnya abstain.
“Jika kita matematikan yang seharusnya jumlah hakim adalah lima hakim, artinya dua hakim menangkan Golkar Ancol dan tiga hakim membuat Putusan dissenting opinion yang artinya Golkar Ancol tidak diakui oleh tiga hakim Mahkamah Partai Golkar,” ungkap Direktur Eksekutif IDM, Fahmi Hafel, kepada Obsessionnews.com, Sabtu (7/3/2015).
“Dan menurut Mahkamah Partai Golkar Munas Bali diakui lebih legitimate dibandingkan Golkar Ancol artinya Dua Hakim yaitu Andi Matalata Dan Jasrin Marin tidak tahu atau tidak mengertti arti Legitimasi sebab pendapatnya ketika memutuskan bahwa Golkar Ancol yang diakui,” tambahnya.
Padahal , lanjut Fahmi, legitimate itu dalam bahasa hukum artinya adalah kewenangan atau keabsahan. “Artinya, Golkar Bali diakui keabsahannya sedangkan Golkar Ancol tidak absah atau tidak diakui. Kok bisa dua hakim memutuskan Golkar Ancol lebih diakui Munasnya dengan pertimbangan tidak legitimate atau tidak sah,” tandasnya.
Ia pun mempertanyakan, jika dalam pertimbangan tidak sah atau tidak legitinate Munas Ancol bagaimana dapat dikatakan yang berhak diakui kepengurusan hasil Munas Golkar Ancol. “Pertimbangan bahwa Golkar versi Munas Bali tidak demokratis karena Aburizal Bakrie diangkat secara aklamasi, juga menjadi lelucon yang lucu,” paparnya.
“Apakah Andi Matalata dan Jasrin Marin sudah lupa kalau ideologi Golkar itu Pancasila dan menganut Demokrasi Pancasila untuk memutuskan sesuatu lewat musyawarah dan mufakat? Sementara Golkar Ancol lebih demokratis karena lewat voting ketika memilih Agung Laksono. Padahal, voting itu bukanlah ukuran kualitas dari demokrasi. Voting hanyalah cara mengambil keputusan jika dalam musyawarah dan mufakat terdapat lebih dari satu pilihan,” tegas Fami.
“Dengan pertimbangan Golkar Ancol lebih demokratis dengan cara voting, ini bahaya Golkar Ancol sudah mengarah sebagai Partai penganut demokradi neolib. Golkar Ancol ketika dua Hakim Mahkamah Partai mengakui sebagai kepengurusan dari Munas yang diakui. Syawat politik Golkar Ancol langsung horny dan lebai ingin koalisi dengan Jokowi agar mendapatkan legitimasi dari Pemerintah Jokowi. Dan ingin mendapatkan jatah di kabinet,” bebernya.
Oleh kaerna itu, tutur Fahmi, sebaiknya Jokowi harus hati-hati kaerna masuknya Golkar Ancol, Jokowi akan bernasib sama dengan SBY ketika Wapresnya JK. “Selain itu, juga KMP yang dipimpin ARB selama ini justru lebih banyak mendukung Jokowi di Parlemen,” pungkas Direktur Eksekutif IDM.
Sebelumnya, Mahkamah Partai Golkar memutuskan Munas versi Agung Laksono adalah yang sah (legitimate). Hal itu disampaikan Hakim Mahkamah Partai Djasri Marin dan Andi Mattalata. Sementara Hakim Muladi dan Nattabaya tidak berpendapat (abstain) karena menilai Munas versi Aburizal Bakrie (Ical) tidak mau menyelesaikan persoalan melalui Mahkamah Partai lantaran sedang mengajukan kasasi.
“Menerima hasil Munas Ancol di bawah Agung dengan kewajiban mengakomodir dari DPP Partai Golkar hasil Munas Bali secara selektif yang menenuhi kriteria prestasi, dedikasi, dan tidak tercela,” kata Hakim Djasri Marin di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa (3/3).
Tugas utama Agung Laksono, lanjut Djasri, konsolidasi partai mulai tingkat kota hingga provinsi, selambatnya pada 2016. Kubu Agung Laksono pun segera menyerahkan putusan Mahkamah Partai ke Kementerian Hukum dan HAM. “Jelas akan diserahkan ke Kemenkum dan HAM. Besok ke sana (Kemenkum dan HAM),” kata Kuasa Hukum Golkar kubu Agung Laksono, Lauren Siburian, Selasa lalu. (Asma)
